web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Ratusan Buruh CV Sindang Sari Datangi PN Bandung

Selasa, 14 Juli 2020 15:15 WIB Kavin Faza

Ratusan buruh tekstil CV Sindang Sari Bandung yang tergabung dalam Serikat Buruh Mandiri Federasi Serikat Buruh Militan (SBM F Sebumi) mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas 1A Khusus Jalan LL. RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (14/7/2020). Ratusan buruh tersebut datang untuk menjalani sidang gugatan karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan unjuk rasa dan melakukan mogok kerja secara tidak sah serta harus membayar lebih dari Rp12 miliar. Di sisi lain, pihak buruh menyebutkan perusahaan hanya membayar 35% UMK dengan alasan kesulitan karena pandemi serta keputusan tersebut dinilai telah melenceng dari surat edaran Menaker RI tentang upah selama pandemi.

Ratusan buruh tekstil CV Sindang Sari Bandung yang tergabung dalam Serikat Buruh Mandiri Federasi Serikat Buruh Militan (SBM F Sebumi) mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas 1A Khusus Jalan LL. RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (14/7/2020). Ratusan buruh tersebut datang untuk menjalani sidang gugatan karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan unjuk rasa dan melakukan mogok kerja secara tidak sah serta harus membayar lebih dari Rp12 miliar. Di sisi lain, pihak buruh menyebutkan perusahaan hanya membayar 35% UMK dengan alasan kesulitan karena pandemi serta keputusan tersebut dinilai telah melenceng dari surat edaran Menaker RI tentang upah selama pandemi. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

Ratusan buruh tekstil CV Sindang Sari Bandung yang tergabung dalam Serikat Buruh Mandiri Federasi Serikat Buruh Militan (SBM F Sebumi) mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas 1A Khusus Jalan LL. RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (14/7/2020). Ratusan buruh tersebut datang untuk menjalani sidang gugatan karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan unjuk rasa dan melakukan mogok kerja secara tidak sah serta harus membayar lebih dari Rp12 miliar. Di sisi lain, pihak buruh menyebutkan perusahaan hanya membayar 35% UMK dengan alasan kesulitan karena pandemi serta keputusan tersebut dinilai telah melenceng dari surat edaran Menaker RI tentang upah selama pandemi. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

Ratusan buruh tekstil CV Sindang Sari Bandung yang tergabung dalam Serikat Buruh Mandiri Federasi Serikat Buruh Militan (SBM F Sebumi) mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas 1A Khusus Jalan LL. RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (14/7/2020). Ratusan buruh tersebut datang untuk menjalani sidang gugatan karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan unjuk rasa dan melakukan mogok kerja secara tidak sah serta harus membayar lebih dari Rp12 miliar. Di sisi lain, pihak buruh menyebutkan perusahaan hanya membayar 35% UMK dengan alasan kesulitan karena pandemi serta keputusan tersebut dinilai telah melenceng dari surat edaran Menaker RI tentang upah selama pandemi. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

Ratusan buruh tekstil CV Sindang Sari Bandung yang tergabung dalam Serikat Buruh Mandiri Federasi Serikat Buruh Militan (SBM F Sebumi) mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas 1A Khusus Jalan LL. RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (14/7/2020). Ratusan buruh tersebut datang untuk menjalani sidang gugatan karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan unjuk rasa dan melakukan mogok kerja secara tidak sah serta harus membayar lebih dari Rp12 miliar. Di sisi lain, pihak buruh menyebutkan perusahaan hanya membayar 35% UMK dengan alasan kesulitan karena pandemi serta keputusan tersebut dinilai telah melenceng dari surat edaran Menaker RI tentang upah selama pandemi. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

Ratusan buruh tekstil CV Sindang Sari Bandung yang tergabung dalam Serikat Buruh Mandiri Federasi Serikat Buruh Militan (SBM F Sebumi) mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas 1A Khusus Jalan LL. RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (14/7/2020). Ratusan buruh tersebut datang untuk menjalani sidang gugatan karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan unjuk rasa dan melakukan mogok kerja secara tidak sah serta harus membayar lebih dari Rp12 miliar. Di sisi lain, pihak buruh menyebutkan perusahaan hanya membayar 35% UMK dengan alasan kesulitan karena pandemi serta keputusan tersebut dinilai telah melenceng dari surat edaran Menaker RI tentang upah selama pandemi. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

Editor: M. Naufal Hafizh

terbaru

Barcelona Ingin Trofi, Xavi Hernandez: Bahagiakan Messi!

Sepak Bola Kamis, 13 Agustus 2020 | 23:12 WIB

Legenda Barcelona yang kini melatih tim Qatar Al Sadd, Xavi Hernandez, mengatakan jika saat ini bukan waktu yang tepat b...

Facebook Lite Resmi Diberhentikan, Kenapa?

Gadget Kamis, 13 Agustus 2020 | 22:39 WIB

Salah satu aplikasi media soisal Facebook versi ringan 'Facebook Lite' resmi diberhentikan. Tak semua pengguna mampu mem...

Laga Uji Coba, Timnas U-16 Bakal Hadapi SBB UNI di Bekasi

Sepak Bola Kamis, 13 Agustus 2020 | 22:27 WIB

Pelatih Timnas Indonesia U-16, Bima Sakti, mengatakan skuat besutannya akan menggelar pertandingan uji coba melawan tim...

Orang Meninggal Masuk Daftar Pemilih, Begini Komentar KPU

Soreang Kamis, 13 Agustus 2020 | 22:15 WIB

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung mengklarifikasi adanya ribuan orang yang telah meninggal dunia namun masih terca...

Tangkal Stunting, Siti Oded Ajak Warga Disiplin Sanitasi

Bandung Kamis, 13 Agustus 2020 | 21:36 WIB

Ketua Forum Bandung Sehat, Siti Muntamah Oded mengimbau agar warga lebih memperhatikan sanitasi di lingkungan rumahnya....

dewanpers