web analytics
  

Sidang Praperadilan Penerbitan SP3 Rizieq Shihab

Selasa, 23 Oktober 2018 18:40 WIB Dadi Haryadi
Audial - Foto, Sidang Praperadilan Penerbitan SP3 Rizieq Shihab, Rizieq Shihab, Sukmawati Soekarnoputri, Penistaan Pancasila,

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Muhammad Razad menolak gugatan praperadilan atas penerbitan SP3 Rizieq Shihab terkait kasus penistaan Pancasila yang dilayangkan Sukmawati Soekarnoputri di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (23/10/2018). Hakim menyatakan SP3 yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Jawa Barat pada Febuari 2018, sah karena tidak memiliki alat bukti yang kuat. (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

Audial - Foto, Sidang Praperadilan Penerbitan SP3 Rizieq Shihab, Rizieq Shihab, Sukmawati Soekarnoputri, Penistaan Pancasila,

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Muhammad Razad menolak gugatan praperadilan atas penerbitan SP3 Rizieq Shihab terkait kasus penistaan Pancasila yang dilayangkan Sukmawati Soekarnoputri di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (23/10/2018). Hakim menyatakan SP3 yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Jawa Barat pada Febuari 2018, sah karena tidak memiliki alat bukti yang kuat. (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

Audial - Foto, Sidang Praperadilan Penerbitan SP3 Rizieq Shihab, Rizieq Shihab, Sukmawati Soekarnoputri, Penistaan Pancasila,

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Muhammad Razad menolak gugatan praperadilan atas penerbitan SP3 Rizieq Shihab terkait kasus penistaan Pancasila yang dilayangkan Sukmawati Soekarnoputri di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (23/10/2018). Hakim menyatakan SP3 yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Jawa Barat pada Febuari 2018, sah karena tidak memiliki alat bukti yang kuat. (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

Audial - Foto, Sidang Praperadilan Penerbitan SP3 Rizieq Shihab, Rizieq Shihab, Sukmawati Soekarnoputri, Penistaan Pancasila,

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Muhammad Razad menolak gugatan praperadilan atas penerbitan SP3 Rizieq Shihab terkait kasus penistaan Pancasila yang dilayangkan Sukmawati Soekarnoputri di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (23/10/2018). Hakim menyatakan SP3 yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Jawa Barat pada Febuari 2018, sah karena tidak memiliki alat bukti yang kuat. (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

Audial - Foto, Sidang Praperadilan Penerbitan SP3 Rizieq Shihab, Rizieq Shihab, Sukmawati Soekarnoputri, Penistaan Pancasila,

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Muhammad Razad menolak gugatan praperadilan atas penerbitan SP3 Rizieq Shihab terkait kasus penistaan Pancasila yang dilayangkan Sukmawati Soekarnoputri di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (23/10/2018). Hakim menyatakan SP3 yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Jawa Barat pada Febuari 2018, sah karena tidak memiliki alat bukti yang kuat. (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

Audial - Foto, Sidang Praperadilan Penerbitan SP3 Rizieq Shihab, Rizieq Shihab, Sukmawati Soekarnoputri, Penistaan Pancasila,

Sejumlah massa dari Front Pembela Islam (FPI) sujud syukur atas ditolaknya gugatan praperadilan atas penerbitan SP3 Rizieq Shihab terkait kasus penistaan Pancasila yang dilayangkan oleh Sukmawati Soekarnoputri di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (23/10/2018). Hakim menyatakan SP3 yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Jawa Barat pada Febuari 2018, sah karena tidak memiliki alat bukti yang kuat. (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

Audial - Foto, Sidang Praperadilan Penerbitan SP3 Rizieq Shihab, Rizieq Shihab, Sukmawati Soekarnoputri, Penistaan Pancasila,

Sejumlah massa dari Front Pembela Islam (FPI) sujud syukur atas ditolaknya gugatan praperadilan atas penerbitan SP3 Rizieq Shihab terkait kasus penistaan Pancasila yang dilayangkan oleh Sukmawati Soekarnoputri di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (23/10/2018). Hakim menyatakan SP3 yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Jawa Barat pada Febuari 2018, sah karena tidak memiliki alat bukti yang kuat. (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

Editor: Dadi Haryadi

artikel terkait

terbaru

Tak Ada Dokumentasi Resmi, Habib Rizieq Diminta Swab Test Ulang

Nasional Sabtu, 28 November 2020 | 05:56 WIB

Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq sudah melakukan tes Covid-19, Jumat (27/11/2020). Namun Habib Rizieq dim...

Umum - Nasional, Tak Ada Dokumentasi Resmi, Habib Rizieq Diminta Swab Test Ulang, Habib Rizieq,Front Pembela Islam (FPI),Bima Arya,Swab Test

Wanita Lebih Utama Salat di Rumah? Ini Kata 4 Mazhab

Pendidikan Sabtu, 28 November 2020 | 05:36 WIB

Benarkah wanita lebih utama salat di rumah daripada di masjid? Bagaimana awal mulanya?

Umum - Pendidikan, Wanita Lebih Utama Salat di Rumah? Ini Kata 4 Mazhab, salat di rumah,Nabi Muhammad,wanita,fitnah,mazhab,hadis sahih

1.404 Honda CR-V Kena Recall Karena Cacat Airbag

Otomotif Jumat, 27 November 2020 | 23:17 WIB

Honda mengumumkan penarikan kembali atau recall sebanyak 2.784 unit mobil, yang terdiri dari 1.380 unit Honda Accord pro...

Bisnis - Otomotif, 1.404 Honda CR-V Kena Recall Karena Cacat Airbag, Honda CR-V,Honda Accord,Honda Recall

Longsor Tutup Jalur Selatan Bandung Cianjur

Regional Jumat, 27 November 2020 | 23:12 WIB

Jalan utama Bandung-Cianjur, Jawa Barat, kembali tertutup longsor susulan. Jalan tertutup longsor sepanjang tujuh mete t...

Umum - Regional, Longsor Tutup Jalur Selatan Bandung Cianjur, Longsor Cianjur,Jalan Bandung Cianjur,Cianjur Selatan

Nadiem Curhat Banyak Pihak Tak Ingin Perubahan Sistem Pendidikan Indon...

Nasional Jumat, 27 November 2020 | 23:07 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mencurahkan isi hatinya yang gusar karena banyak pihak yang tidak ingin...

Umum - Nasional, Nadiem Curhat Banyak Pihak Tak Ingin Perubahan Sistem Pendidikan Indonesia, Mendikbud Nadiem Makarim,Pendidikan di Indonesia,Perubahan Pendidikan
dewanpers