web analytics

Industri Manufaktur Minta Beroperasi dengan Syarat Ketat Selama PPKM Darurat

clockSelasa, 20 Juli 2021 15:35 WIB userRedaksi AyoBandung.Com
Bisnis - Finansial, Industri Manufaktur Minta Beroperasi dengan Syarat Ketat Selama PPKM Darurat, kadin,Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid,Industri Manufaktur,PPKM Darurat,PPKM Darurat Jawa-Bali,Aturan PPKM Darurat

Spanduk PPKM darurat bertuliskan kawasan wajib 3M di RW 01, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah mewacanakan untuk memperpanjang penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang telah dimulai sejak 2 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan ini diambil untuk meredam laju kasus positif Covid-19 di berbagai daerah.

Terkait wacana tersebut, para pelaku usaha di sektor industri manufaktur meminta pemerintah untuk mempertimbangkan sejumlah aspek. Tujuannya agar titik keseimbangan antara upaya menjaga kesehatan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi nasional tetap bisa berjalan secara beriringan.

Para pelaku usaha yang bernaung dalam berbagai organisasi dan asosiasi itu juga meminta agar pemberlakukan PPKM Darurat tetap memperkenankan industri manufaktur untuk bisa beroperasi dengan sejumlah syarat yang ketat.

Para organisasi itu antara lain Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Asosiasi Persepatuan Indonesia, Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia, Asosiasi Industri Plastik Indonesia, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, serta Asosiasi Semen Indonesia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan, pada dasarnya para pelaku ekonomi mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk meredam laju pandemi.

Namun para pelaku usaha sektor industri manufaktur juga perlu memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah terkait wacana perpanjangan kebijakan PPKM Darurat tersebut.

Secara rinci, sejumlah masukan tersebut, antara lain:

Pertama, mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri yang berorientasi ekspor, untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% karyawan operasional dan 25% karyawan penunjang operasional apabila sudah melakukan vaksinasi minimal dua kali untuk seluruh karyawannya.

Dalam hal ini, perusahaan harus tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan melaporkan kegiatannya secara berkala pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 

Di samping itu, industri perusahaan manufaktur juga harus mendapatkan perhatian khusus apabila mereka memiliki komitmen delivery dengan perusahaan lain di lingkup nasional atau negara lain yang secara kontraktual tidak bisa dihindari.

Selain itu perusahaaan juga memiliki kepentingan mempertahankan produk-produk domestik untuk substitusi impor berupa bahan baku dan bahan penolong produksi; memiliki
kepentingan untuk mempertahankan pendapatan karyawan pada industri padat karya, misalnya di sektor tekstil, garmen dan sepatu untuk kepentingan geopolitik Indonesia di mata dunia internasional.

Perusahaan juga memiliki compliance yang tinggi, dengan setidaknya terdapat audit protokol kesehatan (baik dari pemerintah, swasta atau oleh pembeli (buyer-perusahaan pembeli dari luar negeri).

Akan tetapi, apabila terdapat kasus konfirmasi positif dalam industri manufaktur tersebut, maka evaluasi secara cepat akan dilakukan dengan menurunkan kapasitas menjadi 50% karyawan operasional dan 10% karyawan penunjang operasional.

Kedua, mengizinkan industri manufaktur sektor non esensial serta industri penunjangnya untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% karyawan operasional dan 10% karyawan penunjang operasional serta tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat, dengan catatan karyawan yang masuk pada perusahaan sektor tersebut telah divaksin minimal dua kali dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Kemenperin.

Akan tetapi apabila terdapat kasus konfirmasi positif dalam industri manufaktur tersebut, maka evaluasi akan cepat dilakukan dengan menurunkan kapasitas menjadi 25% karyawan operasional dan 5% karyawan penunjang operasional.

Ketiga, pemerintah dapat mendesain kebijakan fiskal secara konsolidasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, baik melalui program proteksi sosial yang dieksekusi dengan cepat maupun insentif ekonomi untuk dunia usaha yang memadai.

Keempat, pemerintah juga perlu mendorong harmonisasi kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara terpadu dan melakukan komunikasi satu pintu, sehingga menciptakan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat. 

"Kebijakan ini juga harus diimplementasikan secara selaras antara pemerintah pusat dan daerah," terang Arsjad, dalam keterangan resminya.

Kelima, pemerintah perlu mendesain stimulus produktif bagi dunia usaha, selain kesehatan dan bantuan sosial. Hal ini diperlukan karena  pengusaha juga memiliki kewajiban untuk mencicil pinjaman, membayar operasional perusahaan dan membayar gaji karyawan.

Untuk memperkuat langkah tersebut, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang kuat terhadap sejumlah kebijakan, seperti implementasi POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. 

Pelaku usaha menilai implementasi harus bisa berjalan secara ragam, karena di lapangan banyak lembaga keuangan memberikan keringanan yang berbeda-beda, seperti penurunan bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Selain itu, keringanan listrik dan pajak juga diperlukan agar pengusaha mampu bertahan dalam situasi pandemi.

Keenam, mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada daerah-daerah yang merupakan area perindustrian dan perdagangan, dengan menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat (fasyankes) yang dapat bergerak cepat dan mempunyai P-Care Vaksinasi oleh BPJS.

Para pelaku usaha, lanjut Arsjad, sangat mengapresiasi berbagai langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah, seperti akselerasi program vaksinasi, penambahan kapasitas tempat tidur rumah sakit, penambahan tenaga kesehatan, pemenuhan kebutuhan obat-obatan, hingga pemenuhan kapasitas oksigen.

Upaya ini dinilai mampu membantu penurunan kasus Covid-19 secara nasional yang sangat terdampak akibat penularan dari varian Delta dan masih rendahnya disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. 

Arsjad menegaskan, para pelaku usaha  juga industri sektor manufaktur selama ini berkomitmen kuat untuk bersama-sama mengatasi pandemi.

"Para pelaku usaha telah dan akan terus memperkuat komitmen untuk mematuhi semua protokol kesehatan dan instrumen pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat," lanjutnya. 

Dalam pandangan pelaku usaha, PPKM Darurat tentu sangat berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha, berpotensi berimbas terhadap kinerja kegiatan dunia usaha, penurunan indeks kepercayaan konsumen (IKK) dan indeks penjualan ritel yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan kasus yang ada, serta efek domino yang ditimbulkan yaitu penurunan kegiatan ekonomi pasar domestik secara keseluruhan.

Penghentian operasional industri pun akan berdampak signifikan kepada para karyawan dan buruh, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat ketidakmampuan perusahaan-perusahaan membayarkan upah, serta munculnya keresahan dan panic buying, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan utama.

Yang juga harus diantisipasi adalah banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidup pada penghasilan harian. 

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Dana Pihak Ketiga bank bjb Tumbuh 21% pada Triwulan II 2021

Finansial Senin, 2 Agustus 2021 | 15:53 WIB

Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) bank bjb secara bank only pada Triwulan II 2021 ini mencapai Rp109,3 triliun. Angka terse...

Bisnis - Finansial, Dana Pihak Ketiga bank bjb Tumbuh 21% pada Triwulan II 2021, bank bjb,dana pihak ketiga bank bjb,Dirut bank bjb,Dirut bank bjb Yuddy Renaldi

Pendapatan Pasif Sebagai Sumber Uang Tambahan

Finansial Senin, 2 Agustus 2021 | 15:49 WIB

“Cari uang tambahan yuk!” menjadi kalimat ajakan yang sering didengar saat ini. Mungkin hampir seluruh individu sedang m...

Bisnis - Finansial, Pendapatan Pasif Sebagai Sumber Uang Tambahan, pendapatan pasif,cara cari uang tambahan,cara cari uang,Freelance,Tips Keuangan

Harga Emas Antam Bandung 2 Agustus 2021 Naik Rp5.000

Finansial Senin, 2 Agustus 2021 | 12:02 WIB

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) berada di angka Rp948.000 per gram pada Senin, 2 Agustus 2021 sama dengan h...

Bisnis - Finansial, Harga Emas Antam Bandung 2 Agustus 2021 Naik Rp5.000, Harga emas Antam,Harga emas Antam hari ini,Emas Antam Hari Ini,emas antam,Harga Emas,Harga Emas Hari ini

Kembangkan Cashless Society, bank bjb Gandeng Baznas Jabar dan Grab

Finansial Sabtu, 31 Juli 2021 | 12:09 WIB

bank bjb terus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder guna meningkatkan digitalisasi keuangan melalui lmplementasi QR...

Bisnis - Finansial, Kembangkan Cashless Society,  bank bjb Gandeng Baznas Jabar dan Grab, bank bjb,Cashless Society bank bjb,bjb Digital Payment,paradigma cashless

bank bjb Dorong Investasi Pasar Modal di Jawa Barat Melalui bjb Sekuri...

Finansial Jumat, 30 Juli 2021 | 19:29 WIB

Sebagai Perusahaan Efek Daerah (PED) pertama di Indonesia, bjb Sekuritas saat ini tengah terus melebarkan sayap dengan m...

Bisnis - Finansial, bank bjb Dorong Investasi Pasar Modal di Jawa Barat Melalui bjb Sekuritas, bank bjb,bjb Sekuritas,Pasar Modal,perusahaan efek daerah (PED)

KPP Madya Bandung Inisiasi Program Penyediaan Sukarelawan Plasma Darah...

Finansial Jumat, 30 Juli 2021 | 18:24 WIB

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Kota...

Bisnis - Finansial, KPP Madya Bandung Inisiasi Program Penyediaan Sukarelawan Plasma Darah Konvalesen, KPP Madya Bandung,Kanwil DJP Jawa Barat I,plasma darah konvalesen,PMI Kota Bandung

Dukung Terciptanya Herd Immunity, OJK dan Bank Indonesia Gelar Vaksina...

Finansial Jumat, 30 Juli 2021 | 18:05 WIB

OJK dan Bank Indonesia menyelenggarakan Gebyar Vaksinasi untuk masyarakat Jawa Barat, termasuk keluarga besar Industri J...

Bisnis - Finansial, Dukung Terciptanya Herd Immunity, OJK dan Bank Indonesia Gelar Vaksinasi Masyarakat Jawa Barat, Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan (OJK),Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat,Gebyar Vaksinasi

Triwulan II 2021, Pertumbuhan Kredit bank bjb Capai 6,8%

Finansial Jumat, 30 Juli 2021 | 13:45 WIB

Meski masih berada dalam situasi pandemi Covid-19, bank bjb berhasil mencatatkan pertumbuhan sektor kredit dengan baik p...

Bisnis - Finansial, Triwulan II 2021, Pertumbuhan Kredit bank bjb Capai 6,8%, bank bjb,Pertumbuhan Kredit bank bjb,pertumbuhan kredit sektor UMKM,pembiayaan KPR FLPP

artikel terkait

dewanpers
arrow-up