web analytics

Pemerintah Seharusnya Bisa Produksi Vaksin Sendiri Tanpa Izin Hak Paten

clockKamis, 24 Juni 2021 21:39 WIB userIdham Nur Indrajaya
Umum - Nasional, Pemerintah Seharusnya Bisa Produksi Vaksin Sendiri Tanpa Izin Hak Paten, Produksi Vaksin Covid-19 Sendiri,Vaksin Covid-19,Hak Paten,Produksi Vaksin Covid-19 Mandiri

Vaksin Covid-19. (Ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM — Vaksin menjadi primadona tatkala kenaikan kasus positif Covid-19 memaksa seluruh elemen masyarakat untuk membatasi lagi kegiatan yang pada gilirannya berdampak kepada sektor ekonomi, pendidikan, dsb. Saat masyarakat membutuhkan percepatan vaksinasi, timbul pertanyaan: apakah pemerintah Indonesia bisa memproduksi vaksin yang saat ini beredar tanpa izin pemilik hak paten?

Guru Besar Departemen Hukum Teknologi Informasi dan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Padjadjaran (Unpad), Ahmad Ramli, menjawab pertanyaan tersebut.

Menurut Ahmad, jawaban atas pertanyaan itu sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten.

"Pemerintah berwenang memproduksi vaksin tanpa izin ke pemilik patennya dalam keadaan mendesak berdasarkan Pasal 109 ayat (3) huruf b Undang-undang Paten," ujar Ahmad Ramli dalam webinar yang digelar Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unpad, Kamis, 24 Juni 2021.

Hal itu pun turut dibenarkan Guru Besar Hak Kekayaan Intelektual Unpad Eddy Damian. Menurut Eddy, kebutuhan untuk produksi vaksin tanpa melalui pengajuan izin kepada pemilik hak paten pun turut diatur dalam Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Selain tidak perlu izin, pihak pemerintah pun tidak perlu membayar royalti kepada pemilik hak paten.

"Dengan adanya Keppres Nomor 11 Tahun 2020, maka pemerintah seharusnya bisa memproduksi vaksin tanpa membayar royalti kepada pemilik hak paten," ujar Eddy.

Dosen Fakultas Hukum Unpad Ranti Fauza Mayana pun menegaskan, sesuai aturan yang termuat dalam undang-undang dan Perpres Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, situasi pandemi yang mendesak masyarakat menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk memproduksi vaksin.

"Pelaksanaan paten oleh pemerintah karena kebutuhan mendesak mencakup produk farmasi yang harganya mahal, diperlukan untuk tanggulangi penyakit yang akibatkan kematian mendadak hingga meresahkan dunia," kata Ranti.

Situasi pandemi Covid-19 berbeda dengan situasi saat flu burung tengah menjangkit. Pada saat itu, wabah flu burung tidak digolongkan sebagai wabah yang sampai kepada tingkat pandemi. Oleh karena itu, wajar saja jika pihak produsen vaksin memiliki hak untuk melindungi hasil penelitiannya terkait dengan hak paten. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Operasional PT Bio Farma Rahman Roestan.

"Saat itu, industri besar melindungi hasil penelitiannya saat produknya dikirim ke berbagai negara yang terdampak. Indonesia hanya di awal saja lalu berhenti. Tapi, karena saat ini sudah pandemi global,(produsen vaksin) ini sudah saling berbagi," ujar Rahman.

Direktur Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM Freddy Harris pun turut mengeluarkan dukungan kepada PT. Bio Farma untuk memproduksi vaksin. Selain vaksin, Freddy juga mendukung perusahaan untuk memproduksi obat-obatan yang dapat mengurangi kemungkinan keterpaparan virus.

“Tidak hanya vaksin, tapi juga mendukung memproduksi obat untuk mengurangi keterpaparan virus," ucap Freddy yang turut hadir sebagai pembicara.

Meski aturan sudah diatur dalam undang-undang, bukan berarti Indonesia dapat serta-merta memproduksi vaksin tanpa melalui tahap-tahap tertentu. Ditambah lagi, Indonesia sudah meratifikasi perjanjian TRIPs, sebuah konvensi di bidang hak kekayaan intelektual di tingkat internasional.

"Kami berharap berkumpulnya para pakar Hak Kekayaan Intelektual dan Rahasia Dagang dapat membawa hasil terbaik yang bisa jadi masukan untuk pemerintah dalam mempertimbangkan klausal government use dalam produksi vaksin demi kepentingan publik,” ujar Ketua Ika FH Unpad Yudhi Wibisana. 

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Windy Cantika Aisah, Mojang Bandung yang Ahli Mengangkat Besi

Nasional Sabtu, 24 Juli 2021 | 17:00 WIB

Sebuah kebanggaan bagi Indonesia, saat atlet angkat besi Windy Cantika Aisah menyumbangkan medali pertama di Olimpiade 2...

Umum - Nasional, Windy Cantika Aisah, Mojang Bandung yang Ahli Mengangkat Besi, Windy Cantika Aisah,Windy Cantika Aisah adalah,atlet angkat besi Windy Cantika Aisah,atlet angkat besi asal bandung

Wow! Windy Cantika Dapat Bonus Rp1,1 M

Nasional Sabtu, 24 Juli 2021 | 16:42 WIB

Hadiah berupa bonus melimpah dipastikan mengalir ke kantong Windy Cantika Aisah setelah sukses meraih medali perunggu a...

Umum - Nasional, Wow! Windy Cantika Dapat Bonus Rp1,1 M, Windy Cantika Aisah,Windy Cantika Aisah adalah,medali indonesia pertama di Olimpiade Tokyo,Olimpiade Tokyo,Olimpiade Tokyo 2020

Antisipasi Demo 'Jokowi End Game', Polisi Kerahkan Ribuan Personel

Nasional Sabtu, 24 Juli 2021 | 15:41 WIB

Petugas kepolisian mengamankan enam orang yang diduga hendak melakukan demo 'Jokowi End Game' di kawasan Monas, Jakarta...

Umum - Nasional, Antisipasi Demo 'Jokowi End Game', Polisi Kerahkan Ribuan Personel, Demo Jokowi End Game,Jokowi End Game,Aksi Demo jokowi end game,Polda Metro Jaya

Inspeksi Mendadak ke Apotek, Jokowi Keluhkan Langkanya Obat Covid-19 k...

Nasional Sabtu, 24 Juli 2021 | 06:48 WIB

Saat sidak Jokowi tidak temukan obat Oseltamivir, Favipiravir, dan Azithromycin.

Umum - Nasional, Inspeksi Mendadak ke Apotek, Jokowi Keluhkan Langkanya Obat Covid-19 ke Menkes, Presiden Joko Widodo,Jokowi sidak,jokowi sidak ke apotek di bogor,obat covid-19,obat perawatan covid 19,Presiden Jokowi

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Tinggal 3 Hari Lagi, Perhatikan Hal Ini...

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:50 WIB

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan ditutup pada Se...

Umum - Nasional, Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Tinggal 3 Hari Lagi, Perhatikan Hal Ini!, CPNS 2021,Pendaftaran CPNS 2021,Pembukaan CPNS 2021,Formasi CPNS 2021,jadwal cpns 2021

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 Cair ke 8 Juta Penerima, Ini Kriteri...

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:26 WIB

Pemerintah kembali menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021 bagi para pekerja...

Umum - Nasional, BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 Cair ke 8 Juta Penerima, Ini Kriterianya, Bantuan Subsidi Upah (BSU),BSU cair,Kriteria BSU,blt bpjs ketenagakerjaan 2021,BLT BPJS Ketenagakerjaan,BLT BPJS Ketenagakerjaan gaji 3 juta,BSU Gaji 3 juta

Susah Vaksin Gegara Kartu Identitas, E-KTP Trending di Twitter!

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:22 WIB

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menjadi trending topic di Twitter. Hal itu terjadi usai seorang warganet menceri...

Umum - Nasional, Susah Vaksin Gegara Kartu Identitas, E-KTP Trending di Twitter!, KTP elektronik,E-KTP,Susah dapat vaksin covid-19,Vaksin Covid-19,vaksin corona

Pengurangan Bahaya Tembakau sebagai Solusi Holistik Mengatasi Masalah...

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:16 WIB

Konsumsi rokok dan risiko yang ditimbulkannya telah menjadi isu penting.

Umum - Nasional, Pengurangan Bahaya Tembakau sebagai Solusi Holistik Mengatasi Masalah Rokok, Rokok,tembakau,bahaya tembakau,rongga mulut

artikel terkait

dewanpers
arrow-up