web analytics

Pendaftaran Tes CPNS 2021 Dibuka Sebentar Lagi, Begini Aturannya

clockSenin, 14 Juni 2021 22:30 WIB userRedaksi AyoBandung.Com
Umum - Nasional, Pendaftaran Tes CPNS 2021 Dibuka Sebentar Lagi, Begini Aturannya, Pendaftaran,Tes CPNS 2021,Pegawai Negeri Sipil,PNS,CPNS

Ilustrasi tes CPNS 2021. (Dok. Humas Kabupaten Bandung)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM — Anda yang sudah menunggu lama informasi terbaru soal pendaftaran tes CPNS 2021 boleh bersiap-siap mulai dari sekarang.

Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menerbitkan tiga peraturan terkait penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021. Tiga aturan ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan seleksi CASN/CPNS 2021.

Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) No. 27/2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional.

Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB, Katmoko Ari Sambodo, menyampaikan per tanggal 13 Juni 2021 telah ditetapkan kebutuhan CASN sebanyak 707.622. Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK Guru sejumlah 531.076. Kemudian PPPK non Guru 20.960 dan CPNS sebanyak 80.961.

Di tahun 2021, pengadaan PNS dan PPPK JF bisa diikuti oleh instansi pusat dan daerah. Sementara pengadaan PPPK JF Guru diperuntukkan khusus bagi instansi daerah. "Khusus untuk PermenPANRB 28 sifatnya adalah berlaku tahun ini, tahun 2021. Sementara PermenPANRB 27 dan 29 diharapkan bisa multi year," jelas Katmoko dalam acara Kupas Tuntas Seleksi CASN 2021, secara virtual, Senin, (14/6).

Katmoko menjelaskan, di tahun 2021 pemerintah kembali menetapkan kebutuhan PNS menjadi dua, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus dialokasikan bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude, Penyandang Disabilitas, Diaspora, serta Putra/Putri Papua dan Papua Barat.

Seleksi CPNS dipersyaratkan bagi WNI dengan batas usia minimal  18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar. Namun, ada beberapa Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran, seperti Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti dan Perekasaya, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).

Ia melanjutkan, ditahun ini karena rekrutmen CPNS, PPPK JF, dan PPPK Guru dilaksanakan bersamaan, sehingga jumlah potensi pendaftarnya cukup besar. Oleh karena itu, calon pelamar diwajibkan hanya bisa mendaftar pada 1 instansi, 1 jenis kebutuhan dan 1 jabatan pada tahun anggaran yang sama. 

"Jadi para peserta harus mempertimbangkan baik-baik sejak awal apa yang ingin dia lamar, karena pada prinsipnya tidak bisa lagi menggantinya ketika sudah menetapkan pelamaran pada suatu tempat," tegasnya.

Untuk pelamar formasi Cumlaude, wajib memiliki jenjang pendidikan minimal Sarjana, tidak termasuk Diploma IV. Menurut Katmono, hal ini perlu diperhatian mengingat ditahun lalu masih banyak kesalahan yang mengalokasikan untuk D4.

Pada formasi khusus Penyandang Disabilitas, Katmoko menerangkan bahwa Penyandang Disabilitas bisa melamar di formasi umum atau formasi khusus lainnya selain Formasi Penyandang Disabilitas. "Diberikan kesempatan seluas-luasnya apabila memang memiliki kualifikasi, kompetensi dan sesuai dengan persyaratan jabatan," imbuhnya.

Rekrutmen CPNS terdiri dari tiga tahapan seleksi, yaitu Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS yang keduanya akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN.

Katmoko mengingatkan, pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN, maka akan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 periode berikutnya.

"Demikian juga yang sudah melamar dan lulus tahun lalu namun mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak bisa melamar di tahun ini," tegasnya.

Selanjutnya, dijelaskan terkait PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional. Aturan ini berlaku untuk semua JF, kecuali untuk JF Guru di daerah. Ketentuan umum untuk melamar pada seleksi PPPK JF adalah WNI dengan usia minimal  20 tahun dan maksimal  1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.

Calon pelamar juga harus memiliki pengalaman 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar. Berbeda dengan seleksi CPNS, pada seleksi PPPK JF, penyandang disabilitas  tidak disediakan formasi khusus. Calon pelamar yang merupakan penyandang disabilitas dapat mendaftar pada seluruh formasi yang tersedia.

Pelamaran seleksi PPPK JF akan dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen persyaratan secara elektronik. Dalam seleksi PPPK JF hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Masih dalam rangkaian yang sama,  dilanjutkan dengan wawancara dengan metode CAT.

Menutup paparannya, Katmoko menjelaskan mengenai PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021. Aturan ini diperuntukkan khusus bagi guru-guru di instansi daerah. Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 ada empat jenis, yaitu  : 

1)THK-II sesuai database THK-II di BKN;

2)Guru non-ASN (guru honorer) yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbud;

3)Guru Swasta yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbud;

4)Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud.

Seleksi Kompetensi menggunakan sistem CAT-UNBK Kemendikbudristek, bukan CAT BKN. Tahapan seleksi PPPK Guru terdiri dari Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi. Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan sebanyak tiga  kali.

Peserta yang bisa mengikuti Seleksi Kompetensi I hanya THK-II dan Guru non-ASN di sekolah negeri. Seleksi Kompetensi II, boleh diikuti oleh peserta yang tidak lulus pada Seleksi Kompetensi I, ditambah Guru Swasta dan Lulusan PPG. ”Sementara Seleksi Kompetensi III boleh diikuti oleh peserta yang tidak lulus di Seleksi Kompetensi III,” ujar Katmoko.

Pengumuman pendaftaran CPNS dan PPPK JF Tahun 2021 akan dilakukan oleh Panselnas dengan mempertimbangkan kesiapan secara teknis dari Tim Pelaksana di BKN serta panitia seleksi instansi masing-masing. Sementara, pelaksanaan seleksi PPPK Guru pada Instansi Daerah akan dikoordinir oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan berkoordinasi dan dilakukan pengawasan oleh Panselnas.

Sumber: Republika.co.id
Editor: Aris Abdulsalam

terbaru

Inspeksi Mendadak ke Apotek, Jokowi Keluhkan Langkanya Obat Covid-19 k...

Nasional Sabtu, 24 Juli 2021 | 06:48 WIB

Saat sidak Jokowi tidak temukan obat Oseltamivir, Favipiravir, dan Azithromycin.

Umum - Nasional, Inspeksi Mendadak ke Apotek, Jokowi Keluhkan Langkanya Obat Covid-19 ke Menkes, Presiden Joko Widodo,Jokowi sidak,jokowi sidak ke apotek di bogor,obat covid-19,obat perawatan covid 19,Presiden Jokowi

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Tinggal 3 Hari Lagi, Perhatikan Hal Ini...

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:50 WIB

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan ditutup pada Se...

Umum - Nasional, Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Tinggal 3 Hari Lagi, Perhatikan Hal Ini!, CPNS 2021,Pendaftaran CPNS 2021,Pembukaan CPNS 2021,Formasi CPNS 2021,jadwal cpns 2021

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 Cair ke 8 Juta Penerima, Ini Kriteri...

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:26 WIB

Pemerintah kembali menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021 bagi para pekerja...

Umum - Nasional, BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 Cair ke 8 Juta Penerima, Ini Kriterianya, Bantuan Subsidi Upah (BSU),BSU cair,Kriteria BSU,blt bpjs ketenagakerjaan 2021,BLT BPJS Ketenagakerjaan,BLT BPJS Ketenagakerjaan gaji 3 juta,BSU Gaji 3 juta

Susah Vaksin Gegara Kartu Identitas, E-KTP Trending di Twitter!

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:22 WIB

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menjadi trending topic di Twitter. Hal itu terjadi usai seorang warganet menceri...

Umum - Nasional, Susah Vaksin Gegara Kartu Identitas, E-KTP Trending di Twitter!, KTP elektronik,E-KTP,Susah dapat vaksin covid-19,Vaksin Covid-19,vaksin corona

Pengurangan Bahaya Tembakau sebagai Solusi Holistik Mengatasi Masalah...

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:16 WIB

Konsumsi rokok dan risiko yang ditimbulkannya telah menjadi isu penting.

Umum - Nasional, Pengurangan Bahaya Tembakau sebagai Solusi Holistik Mengatasi Masalah Rokok, Rokok,tembakau,bahaya tembakau,rongga mulut

Jokowi 'Disemprot' Pertanyaan Polos Anak SD, Ada Apa?

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 12:35 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami jika situasi pandemi Covid-19 telah membuat anak-anak tak bisa pergi ke sekolah....

Umum - Nasional, Jokowi 'Disemprot' Pertanyaan Polos Anak SD, Ada Apa?, Presiden Joko Widodo,Jokowi,Hari Anak Nasional 2021,peringatan Hari Anak Nasional 2021,anak SD

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker Masih Naik Turun

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 09:56 WIB

Melihat pentingnya menggunaan masker dalam pencegahan penularan Covid-19, Satgas Covid-19 menggunakan 3 strategi utama u...

Umum - Nasional, Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker Masih Naik Turun, Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker,Kampanye menggunakan masker,pencegahan penularan Covid-19,Satgas Covid-19,kepatuhan memakai masker,Tingkat Kepatuhan Masyarakat

WHO Desak Perketat PPKM saat Indonesia Pertimbangkan Pelonggaran

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 07:28 WIB

WHO mendesak Indonesia untuk menerapkan penguncian yang lebih ketat dan lebih luas. Hal ini untuk memerangi lonjakan inf...

Umum - Nasional, WHO Desak Perketat PPKM saat Indonesia Pertimbangkan Pelonggaran, Pelonggaran PPKM Darurat,Lonjakan kematian COVID-19,pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat,kasus positif Covid-19 di Indonesia,WHO,kematian COVID-19 di Indonesia

artikel terkait

dewanpers
arrow-up