web analytics

Ditjen Pajak Klaim Pandemi Jadi Penyebab Perluasan Objek PPN

clockSenin, 14 Juni 2021 15:37 WIB
Umum - Nasional, Ditjen Pajak Klaim Pandemi Jadi Penyebab Perluasan Objek PPN, Perluasan Objek PPN,Pajak Sembako,Rencana pajak sembako,PPN Sembako,Ditjen Pajak,pajak kebutuhan pokok,pajak pendidikan

[Ilustrasi] Adanya rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok, dikhawatirkan oleh pedagang karena dinilai akan menurunkan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini belum pulih. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan tiga pertimbangan rencana pengenaan pajak penambahan nilai (PPN) terhadap barang dan jasa. Adapun rencana pengenaan PPN tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan, pertimbangan pertama, merespons pandemi Covid-19 karena menekan penerimaan kas negara. Padahal negara harus menggelontorkan dana untuk memberikan insentif pajak dan membiayai pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kedua, tarif PPN Indonesia masih berada pada level 10 persen. Adapun angka ini tergolong rendah dibandingkan negara lain yang menerapkan PPN atau value added tax dan goods and services tax.

Ketiga, struktur penerimaan dari PPN. Sebab selama ini PPN memiliki kontribusi 42 persen terhadap penerimaan negara.

"Akhirnya jadi bahan diskusi oleh pemerintah untuk melihat apakah kita, bangsa Indonesia, bisa menggunakan salah satu opsi PPN sebagai salah satu respons untuk menghadapi situasi sekarang ini," ujar Neilmaldrin saat media briefing pajak, Senin (14/6). 

Neilmaldrin melanjutkan, jika pemungutan PPN dapat dilakukan secara optimal, maka pemerintah dapat mengerek penerimaan negara yang dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan. Apabila dilaksanakan, pengenaan PPN terhadap barang seperti kebutuhan pokok serta pendidikan tidak akan diberlakukan dengan tarif yang rata.

Pemerintah juga akan menerapkan skema multi tarif dengan rentang lima persen hingga 25 persen. Hal ini dilakukan karena pemerintah ingin berlaku lebih adil terhadap masyarakat.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

terbaru

Inspeksi Mendadak ke Apotek, Jokowi Keluhkan Langkanya Obat Covid-19 k...

Nasional Sabtu, 24 Juli 2021 | 06:48 WIB

Saat sidak Jokowi tidak temukan obat Oseltamivir, Favipiravir, dan Azithromycin.

Umum - Nasional, Inspeksi Mendadak ke Apotek, Jokowi Keluhkan Langkanya Obat Covid-19 ke Menkes, Presiden Joko Widodo,Jokowi sidak,jokowi sidak ke apotek di bogor,obat covid-19,obat perawatan covid 19,Presiden Jokowi

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Tinggal 3 Hari Lagi, Perhatikan Hal Ini...

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:50 WIB

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan ditutup pada Se...

Umum - Nasional, Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Tinggal 3 Hari Lagi, Perhatikan Hal Ini!, CPNS 2021,Pendaftaran CPNS 2021,Pembukaan CPNS 2021,Formasi CPNS 2021,jadwal cpns 2021

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 Cair ke 8 Juta Penerima, Ini Kriteri...

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:26 WIB

Pemerintah kembali menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021 bagi para pekerja...

Umum - Nasional, BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 Cair ke 8 Juta Penerima, Ini Kriterianya, Bantuan Subsidi Upah (BSU),BSU cair,Kriteria BSU,blt bpjs ketenagakerjaan 2021,BLT BPJS Ketenagakerjaan,BLT BPJS Ketenagakerjaan gaji 3 juta,BSU Gaji 3 juta

Susah Vaksin Gegara Kartu Identitas, E-KTP Trending di Twitter!

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:22 WIB

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menjadi trending topic di Twitter. Hal itu terjadi usai seorang warganet menceri...

Umum - Nasional, Susah Vaksin Gegara Kartu Identitas, E-KTP Trending di Twitter!, KTP elektronik,E-KTP,Susah dapat vaksin covid-19,Vaksin Covid-19,vaksin corona

Pengurangan Bahaya Tembakau sebagai Solusi Holistik Mengatasi Masalah...

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:16 WIB

Konsumsi rokok dan risiko yang ditimbulkannya telah menjadi isu penting.

Umum - Nasional, Pengurangan Bahaya Tembakau sebagai Solusi Holistik Mengatasi Masalah Rokok, Rokok,tembakau,bahaya tembakau,rongga mulut

Jokowi 'Disemprot' Pertanyaan Polos Anak SD, Ada Apa?

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 12:35 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami jika situasi pandemi Covid-19 telah membuat anak-anak tak bisa pergi ke sekolah....

Umum - Nasional, Jokowi 'Disemprot' Pertanyaan Polos Anak SD, Ada Apa?, Presiden Joko Widodo,Jokowi,Hari Anak Nasional 2021,peringatan Hari Anak Nasional 2021,anak SD

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker Masih Naik Turun

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 09:56 WIB

Melihat pentingnya menggunaan masker dalam pencegahan penularan Covid-19, Satgas Covid-19 menggunakan 3 strategi utama u...

Umum - Nasional, Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker Masih Naik Turun, Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker,Kampanye menggunakan masker,pencegahan penularan Covid-19,Satgas Covid-19,kepatuhan memakai masker,Tingkat Kepatuhan Masyarakat

WHO Desak Perketat PPKM saat Indonesia Pertimbangkan Pelonggaran

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 07:28 WIB

WHO mendesak Indonesia untuk menerapkan penguncian yang lebih ketat dan lebih luas. Hal ini untuk memerangi lonjakan inf...

Umum - Nasional, WHO Desak Perketat PPKM saat Indonesia Pertimbangkan Pelonggaran, Pelonggaran PPKM Darurat,Lonjakan kematian COVID-19,pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat,kasus positif Covid-19 di Indonesia,WHO,kematian COVID-19 di Indonesia
dewanpers
arrow-up