web analytics

'Oknum' Eksploitasi Gunung Ciremai Dikhawatirkan Makin Leluasa

clockMinggu, 13 Juni 2021 18:45 WIB userAnanda Muhammad Firdaus
Umum - Regional,  'Oknum' Eksploitasi Gunung Ciremai Dikhawatirkan Makin Leluasa, Eksploitasi,Gunung Ciremai,Wahana Lingkungan Hidup Indonesia,walhi

Gunung Ciremai (Wikimedia Commons)

KUNINGAN, AYOBANDUNG.COM — Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Meiki W Paendong mengatakan, rencana pemerintah mengeksplorasi panas bumi atau geothermal di Gunung Ciremai, dikhawatirkan membuat orang-orang yang tidak bertanggungjawab semakin masif mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan konservasi gunung tersebut.

Pasalnya, untuk menjalankan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di kawasan Gunung Ciremai, perlu ada pembukaan lahan di samping mengubah status hutan konservasi sehingga izin eksplorasi keluar.

Tindakan itulah yang dikhawatirkannya membuat para "oknum" semakin leluasa mengekploitasi sumber daya alam.

"Ini kan sudah terjadi digunakan oleh oknum-oknum warga, misalnya, untuk merambah hutan, menebang pohon, melakukan perburuan liar bahkan sampai membuka lahan. Jadi semakin mudah aksesnya karena ada jalan menuju ke kawasan hutan itu," kata dia saat dihubungi Ayocirebon.com (jaringan Ayobandung.com), akhir pekan ini.

Tak mengejutkan nantinya, ujar Meiki, bila kerusakan lingkungan Gunung Ciremai akan semakin menjadi-jadi. Apalagi, soal rencana pembuatan PLTP dari Kementerian ESDM ini sudah dikhwatirkan warga jauh-jauh hari dengan melakukan penolakan.

"Geothermal ini berada di dalam kawasan konservasi. Rata-rata di Pulau Jawa dan di luar pun seperti itu, yang akhirnya akan membuka peluang kerusakan hutan konservasi ini semakin besar," kata dia.

Terkait tindaklanjut rencana eksplorasi panas bumi Gunung Ciremai, Kementerian ESDM sebelumnya sudah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Kamis, 10 Juni 2021.

Pada pertemuan itu hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Bagian Perekonomian dan SDA Setda, Forkopimda Kabupaten Kuningan, sejumlah kepala SKPD, camat dan kepala dessa di wilayah terkait geothermal. Sementara dari Kementerian ESDM hadir Edi Indiarto, selaku Koordinator Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi Kementerian ESDM.

Kala itu Edi menjelaskan, energi panas bumi atau geothermal adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Indonesia sendiri, jelas dia, memiliki potensi energi terbarukan geothermal terbesar di dunia.

"Namun, saat ini pemanfaatan potensial tersebut belum maksimal," ujarnya.

Menurut Edi, energi geothermal dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik dan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak sebagai sumber tenaga listrik. Kebijakan pemanfaatan energi geothermal, sambungnya, secara serius akan dapat mengatasi krisis listrik di Indonesia.

"Untuk WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi) yang ada di wilayah gunung ciremai ada 38.560 Ha. Selain sebagai sumber energi listrik, pemanfaatan lain dari panas bumi yang akan dilakukan di wilayah gunung ciremai adalah pemanfaatan langsung (non listrik) seperti wisata, agrobisnis, dan perternakan," ujarnya

Energi geothermal sendiri diklaim memiliki karakter sumber energi bersih, ramah lingkungan terbarukan, bebas risiko kenaikan harga bahan bakar fosil, tidak dapat diekspor, tidak memerlukan lahan yang luas, dan tidak tergantung cuaca.

"Pada dasarnya, energi geothermal adalah energi yang sangat ramah lingkungan dan dapat berdampingan dengan aktivitas masyarakat sekitar, disamping memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat," ujar dia.

Beda Pandang Pemanfaatan Panas Bumi

Walau dipandang sebagai jalan keluar persoalan pasokan energi listrik, namun pemanfaat panas bumi menyasar kawasan konservasi melahirkan kontroversi. Malah pandangan itu sempat muncul dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH).

Is Mugiono, kala itu menjabat Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK mengatakan, sebenarnya lebih mendorong pengembangan panas bumi di kawasan alokasi penggunaan lain (APL), bukan di kawasan hutan produksi, lindung, bahkan konservasi.

Dia mengatakan, agar jangan terburu-buru masuk kawasan konservasi karena potensi panas bumi terbesar berada di APL.

“Kita maunya kalau yang di APL ada, jangan buru-buru masuk ke area konservasi-lah. Itu poinnya. APL itu kan sangat luas. Mengapa buru-buru masuk ke kawasan konservasi? Tapi kalau itu sudah maunya paling tinggi di situ ya monggo. Tapi di APL sangat banyak,” katanya, mengutip Mongabay.

Merujuk data Kementerian ESDM, katanya, potensi panas bumi di kawasan konservasi lebih kecil dibandingkan hutan lindung dan APL. Total potensi distribusi panas bumi di konservasi ada 46 titik (6.157 MW), hutan lindung 56 titik (6.391 MW), hutan produksi 50 titik (3.893 MW) dan APL 145 titik (12.176 MW).

“Jelas lebih rendah dibandingkan APL. Artinya, kita bisa bermain-main dengan data ini, sebenarnya yang banyak panas bumi ini dimana sih? Kok konservasi ini dikejar sampai aturan diubah? Ini jadi kajian kita. Ini bukan data kita, tapi ESDM. Poinnya, yang di hutan konservasi itu tak sebesar APL. Ini sebenarnya potensi yang mesti kita cermati,” katanya.

Menurut dia, potensi panas bumi di kawasan konservasi berada di delapan taman nasional yakni, Taman Nasional Gunung Leuser, Batang Gadis, Kerinci Seblat, Bukit Barisan Selatan, Halimun Salak, Ciremai, Rinjani dan Bogani Nani Wartabone. Juga ada di tiga taman wisata alam, yakni, Dieng, Danau Buyan/Tamblingan dan Ruteng.

Sumber: ayocirebon.com
Editor: Aris Abdulsalam

terbaru

Viral, PKL Makan Nasi Liwet di Tengah Jalan yang Tutup Karena PPKM

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 22:09 WIB

agad maya kembali dihebohkan dengan viralnya sebuah video makan bareng nasi liwet di tengah jalan yang ditutup karena pe...

Umum - Regional, Viral, PKL Makan Nasi Liwet di Tengah Jalan yang Tutup Karena PPKM, ngaliwet di tengah jalan,PPKM Tasikmalaya,PKL tasikmalaya

Sepi Peminat, Pendaftaran CPNS Cianjur Diperpanjang

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 21:26 WIB

Pendaftaran  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperpanjang hingga Senin 26 Juli 2021. Hal tersebut dilakukan karena pen...

Umum - Regional, Sepi Peminat, Pendaftaran CPNS Cianjur Diperpanjang, CPNS 2021,CPNS Cianjur,CPNS Cianjur diperpanjang

Pemerintah Didesak Bantu Janda dan Anak yang Kehilangan Ortu Akibat C...

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 21:22 WIB

Kematian akibat terinfeksi Covid 19 semakin meningkat di Kabupaten Cianjur. Akibatnya, nasib keluarga yang ditinggalkan...

Umum - Regional,  Pemerintah Didesak Bantu Janda dan Anak yang Kehilangan Ortu Akibat Covid-19, Korban Covid-19,Yatim piatu akibat covid-19,janda akibat covid-19

Diperlakukan Kasar Majikan di Arab Saudi, PMI Asal Cianjur Minta Dipul...

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 21:07 WIB

Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, Ai Atikah (38) berharap dapat segera dipulangkan. Pasalnya, Atikah...

Umum - Regional, Diperlakukan Kasar Majikan di Arab Saudi, PMI Asal Cianjur Minta Dipulangkan, TKI Cianjur,Ai Atikah,TKW Cianjur disiksa,TKW Cianjur arab saudi,TKW Arab Saudi

Atasi Kelangkaan Oksigen, Cianjur Dirikan Posko Darurat

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 20:52 WIB

Pemerintah Kabupaten Cianjur membentuk Posko Darurat Oksigen Kabupaten Cianjur. Hal tersebut dilakukan menyusul semakin...

Umum - Regional, Atasi Kelangkaan Oksigen, Cianjur Dirikan Posko Darurat, Oksigen cianjur,Posko Oksigen Cianjur,Kasus Covid-19 Cianjur

Agar Sektor Wisata Bertahan, PHRI Jabar Minta Pemerintah Beri Bantuan...

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 17:18 WIB

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah Jawa Barat meminta pemerintah memberikan bantuan s...

Umum - Regional, Agar Sektor Wisata Bertahan, PHRI Jabar Minta Pemerintah Beri Bantuan dan Relaksasi Izin, phri jabar,Wisata Jawa Barat,ppkm darurat jabar

Akses Informasi Terhambat, Masyarakat di Pedesaan Belum Pahami Aplikas...

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 16:37 WIB

Berbeda dengan masyarakat di perkotaan, terbatasnya akses informasi dan sarana pendukung menjadi salah satu penyebab pro...

Umum - Regional, Akses Informasi Terhambat, Masyarakat di Pedesaan Belum Pahami Aplikasi Pikobar , DPRD Jawa Barat,DPRD Jabar,Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar),Covid-19 Jabar

Ini Nomor Bantuan Informasi Covid-19 untuk Jakarta dan Bandung Raya

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 05:49 WIB

Bidang Koordinasi Relawan (BKR) Satgas Covid-19 resmi meluncurkan Layanan Jalur Bantuan Informasi Covid-19 bagi tenaga k...

Umum - Regional, Ini Nomor Bantuan Informasi Covid-19 untuk Jakarta dan Bandung Raya, Nomor Bantuan Informasi Covid-19,Jalur Bantuan Informasi Covid-19,BKR Satgas Covid-19,BNPB

artikel terkait

dewanpers
arrow-up