web analytics
  

Ombudsman Periksa Pimpinan KPK Soal Polemik TWK

Kamis, 10 Juni 2021 21:32 WIB
Umum - Nasional, Ombudsman Periksa Pimpinan KPK Soal Polemik TWK, Ombudsman Periksa Pimpinan KPK,KPK Dipanggil Ombudsman,polemik TWK KPK,Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),maladministrasi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (kpk.go.id)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM - Ombudsman RI meminta keterangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendalami dugaan maladministrasi terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Ombudsman sebelumnya menerima laporan terhadap pimpinan KPK menyoal proses peralihan pegawai lembaga antirasuah tersebut menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Tadi sudah cukup banyak yang kita peroleh informasinya langsung dari pimpinan KPK yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Ghufron disertai beberapa pejabat, Pak Sekjen, Pak Kepala Biro,” ungkap Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers daring, Kamis 10 Juni 2021.

Robert mengaku tidak dapat membeberkan substansi dari pemeriksaan tersebut.

Robert hanya menyampaikan Ombudsman bekerja dengan mendalami tiga hal yakni dasar hukum, pelaksanaan alih status, serta hasil dari peralihan status kepegawaian tersebut.

Ombudsman sudah meminta klarifikasi pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun, Ombudsman akan tetap mengundang Menpan-RB Tjahjo Kumolo serta Kepala BKN Bima Haria Wibisana untuk mendapatkan informasi yang kurang terkait pengambilan kebijakan.

Ombudsman berjanji akan mendalami laporan tersebut secara independen.

Penjelasan KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mengikuti klarifikasi mengungkapkan pihaknya ditanya soal perumusan kebijakan alih status pegawai hingga pelaksanaannya.

Dalam proses pemeriksaan, KPK menegaskan lembaganya memiliki kedudukan hukum untuk melakukan alih status pegawainya sesuai UU KPK.

KPK juga menjelaskan persoalan prosedur dan pelaksanaan alih status, termasuk TWK, hingga proses pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN.

Terakhir, Ghufron menegaskan seluruh proses tersebut dilakukan KPK dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

KPK mengklaim telah transparan dengan mengunggah peraturan teknis peralihan pegawai agar diketahui semua pihak di KPK, serta mengundang para ahli.

“Kami menghormati apa-apa yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI dan untuk itu kami mempersilakan dan 'welcome' dengan kegiatan lebih lanjut yang akan dilaksanakan oleh ORI,” ucap Ghufron dalam konferensi pers yang sama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes.

Jokowi –sapaan akrab Joko Widodo– meminta para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Kemenpan-RB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK.

Meskipun telah ada pernyataan dari Presiden Jokowi, KPK tetap memberhentikan 51 pegawai yang tak lolos tes dengan alasan tidak bisa dibina.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Ini Alasan Jokowi Tolak Lockdown Pilih PPKM Mikro

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 22:46 WIB

Seiring bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia beberapa hari terkahir ini, banyak pihak menyarankan Presiden Jokowi un...

Umum - Nasional, Ini Alasan Jokowi Tolak Lockdown Pilih PPKM Mikro, Presiden Joko Widodo (Jokowi),Jokowi Tolak Lockdown,Jokowi PPKM Mikro

Pemerintah Teken SKB Pedoman Implementasi UU ITE

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 21:52 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung S...

Umum - Nasional, Pemerintah Teken SKB Pedoman Implementasi UU ITE, SKB UU ITE,Undang-Undang ITE,SKB Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE,Menkominfo Johnny G Plate,Menko Polhukam Mahfud MD

Ini Fatwa MUI untuk Iduladha 2021 Nanti

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 19:39 WIB

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan protokol kesehatan harus ditegakkan saat Iduladha 1442 Hijriah mendatang.

Umum - Nasional, Ini Fatwa MUI untuk Iduladha 2021 Nanti, Fatwa MUI Iduladha,Iduladha 2021,Idul Adha 2021,Salat Iduladha 2021,Penutupan Tempat Ibadah

Covid-19 Melonjak, Pemerintah Salahkan Kelalaian Perayaan Idulfitri Ma...

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 14:17 WIB

Perkembangan penularan virus corona atau Covid-19 yang kembali meningkat membuat banyak pihak prihatin atas situasi saat...

Umum - Nasional, Covid-19 Melonjak, Pemerintah Salahkan Kelalaian Perayaan Idulfitri Masyarakat, Kasus Covid-19 Melonjak,Covid-19 Indonesia Melonjak,peningkatan covid-19,peningkatan Covid-19 Indonesia,Kasus Positif Covid-19,kasus positif Covid-19 di Indonesia,data laporan harian Covid-19

Adakah Obat Herbal untuk Sembuhkan Covid-19? Ini Jawaban Peneliti

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 11:17 WIB

Banyak beredar berita mengenai adanya obat herbal untuk penyembuhan COVID-19. Namun apakah obat herbal itu memang berkha...

Umum - Nasional, Adakah Obat Herbal untuk Sembuhkan Covid-19? Ini Jawaban Peneliti, obat herbal covid-19,Fakta obat herbal covid-19,obat covid-19,obat herbal untuk penyembuhan COVID-19,obat bahan alam covid-19,Obat Herbal Terstandarisasi (OHT),obat herbal,obat herbal corona

Begini 6 Langkah Mudah Cairkan Insentif Kartu Prakerja Rp 3,55 Juta

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 10:37 WIB

Hasil seleksi gelombang 17 telah diumumkan pada Kamis, 10 Juni 2021. Gelombang 17 hanya meloloskan peserta sebesar 44 ri...

Umum - Nasional, Begini 6 Langkah Mudah Cairkan Insentif Kartu Prakerja Rp 3,55 Juta, Program Kartu Prakerja,Kartu Prakerja,mencairkan insentif kartu prakerja,Insentif Kartu Prakerja,penerima insentif Kartu Prakerja,cara mencairkan insentif kartu prakerja

Satgas Sentil Pemda, Ingatkan Peka Zonasi Covid-19

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 10:34 WIB

Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan pemerintah daerah agar lebih peka dalam membaca tren perkembangan zonasi wilayah...

Umum - Nasional, Satgas Sentil Pemda, Ingatkan Peka Zonasi Covid-19, zonasi covid-19,risiko penularan virus corona,PPKM Mikro,Kasus Covid-19 di Indonesia,lonjakan kasus Covid-19 harian,Positivity rate Covid-19 harian,Angka kesembuhan Covid-19 Indonesia,lonjakan kasus covid-19 jawa barat

Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Masih Rendah, Ini Kata Satgas

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 10:11 WIB

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan persentase pembentukan posko di berbagai provin...

Umum - Nasional, Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Masih Rendah, Ini Kata Satgas, Posko Penanganan Covid-19,Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Rendah,PPKM Mikro,fungsi posko penanganan covid-19,kinerja PPKM mikro,penanganan covid-19 di Indonesia,Update Corona Covid-19 Indonesia
dewanpers