web analytics
  

Ditanya Soal Pajak Sembako, Ini Komentar Sri Mulyani

Kamis, 10 Juni 2021 22:51 WIB
Umum - Nasional, Ditanya Soal Pajak Sembako, Ini Komentar Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani,Pajak Sembako,PPN Sembako,Pajak bahan pokok,PPN Bahan Pokok

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (instagram@smindrawati)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak memberikan penjelasan ke publik mengenai rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sejumlah barang dan jasa tertentu. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan etika politik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah dan DPR belum membahas rencana revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

"Kami tentu dari sisi etika politik, belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas, karena itu adalah dokumen publik yang belum kami sampaikan ke DPR melalui surat presiden," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis 10 Juni 2021. 

Menurutnya  ketika RUU KUP disampaikan pada saat Rapat Paripurna dan sudah dibahas dengan Komisi XI, barulah dia bisa menjelaskan secara menyeluruh. Menurut Sri Mulyani, pemerintah tak bisa menjelaskan informasi mengenai reformasi perpajakan tersebut hanya sekilas. 

Adapun saat ini pemerintah memfokuskan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga dia memastikan, pemerintah bekerja secara maksimal menggunakan instrumen APBN untuk mendorong upaya pemulihan. 

“Fokus kita memulihkan ekonomi seperti konstruksi pemulihan ekonomi dari sisi demand side, supply side, makanya kita petakan berapa pengusaha UMKM, menengah, besar, sampai per sektor, subsektor, mana yang mungkin meningkat, mendapatkan keuntungan dari sisi Covid, mereka yang terpukul sangat dalam, mana yang bangkitnya lebih lambat, bagaimana mendukungnya," ungkapnya.

Ke depan Sri Mulyani berupaya membangun fondasi perpajakan yang sehat. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menegaskan reformasi perpajakan menggunakan prinsip gotong royong.

"Kita bisa melihat keseluruhannya, dan disitu kita bisa bahas mengenai apakah timing-nya harus sekarang, apakah pondasi harus seperti ini, siapakah di dalam perpajakan ini yang harus dalam prinsip gotong royong, siapa yang pantas dipajaki. Itu semua harus kita bawakan dan kita presentasikan secara lengkap," ungkapnya. 

“Karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden. Kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga, sehingga kami tidak dalam posisi bisa menjelaskan keseluruhan,” ujarnya menambahkan.

Berdasarkan draf RUU KUP ada sejumlah aturan perpajakan yang akan dilakukan pemerintah. Dimulai dari pengenaan pajak penghasilan (PPh) minimum satu persen pada perusahaan merugi, menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, hingga tax amnesty jilid II. 

Adapun PPh minimum, perusahaan atau wajib pajak badan akan dikenakan PPh minimum jika memiliki PPh tidak melebihi satu persen dari penghasilan bruto. "Pajak Penghasilan minimum dihitung dengan tarif satu persen dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto," tulis Pasal 31F ayat 2 draf RUU KUP. 

Selain itu, pemerintah juga akan mengenakan tarif PPh 35 persen bagi wajib pajak yang memiliki pendapatan kena pajak di atas Rp 5 miliar dalam setahun. Kemudian PPN, selain menaikkan tarif menjadi 12 persen, pemerintah juga akan menghapus sejumlah barang dan jasa yang selama ini bebas PPN. 

Adapun kelompok barang, ada dua kelompok yang akan dihapus dari kategori bebas PPN. Keduanya yaitu hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk batu bara; dan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako.

Sedangkan kelompok jasa, ada sebelas kelompok jasa yang akan dihapus dari kategori bebas PPN di antaranya jasa pendidikan sekolah seperti PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi; dan pendidikan luar sekolah seperti kursus. 
 

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Ini Alasan Jokowi Tolak Lockdown Pilih PPKM Mikro

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 22:46 WIB

Seiring bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia beberapa hari terkahir ini, banyak pihak menyarankan Presiden Jokowi un...

Umum - Nasional, Ini Alasan Jokowi Tolak Lockdown Pilih PPKM Mikro, Presiden Joko Widodo (Jokowi),Jokowi Tolak Lockdown,Jokowi PPKM Mikro

Pemerintah Teken SKB Pedoman Implementasi UU ITE

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 21:52 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung S...

Umum - Nasional, Pemerintah Teken SKB Pedoman Implementasi UU ITE, SKB UU ITE,Undang-Undang ITE,SKB Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE,Menkominfo Johnny G Plate,Menko Polhukam Mahfud MD

Ini Fatwa MUI untuk Iduladha 2021 Nanti

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 19:39 WIB

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan protokol kesehatan harus ditegakkan saat Iduladha 1442 Hijriah mendatang.

Umum - Nasional, Ini Fatwa MUI untuk Iduladha 2021 Nanti, Fatwa MUI Iduladha,Iduladha 2021,Idul Adha 2021,Salat Iduladha 2021,Penutupan Tempat Ibadah

Covid-19 Melonjak, Pemerintah Salahkan Kelalaian Perayaan Idulfitri Ma...

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 14:17 WIB

Perkembangan penularan virus corona atau Covid-19 yang kembali meningkat membuat banyak pihak prihatin atas situasi saat...

Umum - Nasional, Covid-19 Melonjak, Pemerintah Salahkan Kelalaian Perayaan Idulfitri Masyarakat, Kasus Covid-19 Melonjak,Covid-19 Indonesia Melonjak,peningkatan covid-19,peningkatan Covid-19 Indonesia,Kasus Positif Covid-19,kasus positif Covid-19 di Indonesia,data laporan harian Covid-19

Adakah Obat Herbal untuk Sembuhkan Covid-19? Ini Jawaban Peneliti

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 11:17 WIB

Banyak beredar berita mengenai adanya obat herbal untuk penyembuhan COVID-19. Namun apakah obat herbal itu memang berkha...

Umum - Nasional, Adakah Obat Herbal untuk Sembuhkan Covid-19? Ini Jawaban Peneliti, obat herbal covid-19,Fakta obat herbal covid-19,obat covid-19,obat herbal untuk penyembuhan COVID-19,obat bahan alam covid-19,Obat Herbal Terstandarisasi (OHT),obat herbal,obat herbal corona

Begini 6 Langkah Mudah Cairkan Insentif Kartu Prakerja Rp 3,55 Juta

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 10:37 WIB

Hasil seleksi gelombang 17 telah diumumkan pada Kamis, 10 Juni 2021. Gelombang 17 hanya meloloskan peserta sebesar 44 ri...

Umum - Nasional, Begini 6 Langkah Mudah Cairkan Insentif Kartu Prakerja Rp 3,55 Juta, Program Kartu Prakerja,Kartu Prakerja,mencairkan insentif kartu prakerja,Insentif Kartu Prakerja,penerima insentif Kartu Prakerja,cara mencairkan insentif kartu prakerja

Satgas Sentil Pemda, Ingatkan Peka Zonasi Covid-19

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 10:34 WIB

Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan pemerintah daerah agar lebih peka dalam membaca tren perkembangan zonasi wilayah...

Umum - Nasional, Satgas Sentil Pemda, Ingatkan Peka Zonasi Covid-19, zonasi covid-19,risiko penularan virus corona,PPKM Mikro,Kasus Covid-19 di Indonesia,lonjakan kasus Covid-19 harian,Positivity rate Covid-19 harian,Angka kesembuhan Covid-19 Indonesia,lonjakan kasus covid-19 jawa barat

Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Masih Rendah, Ini Kata Satgas

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 10:11 WIB

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan persentase pembentukan posko di berbagai provin...

Umum - Nasional, Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Masih Rendah, Ini Kata Satgas, Posko Penanganan Covid-19,Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Rendah,PPKM Mikro,fungsi posko penanganan covid-19,kinerja PPKM mikro,penanganan covid-19 di Indonesia,Update Corona Covid-19 Indonesia

artikel terkait

dewanpers