web analytics
  

Ada Pajak Sembako, Padahal Beli Mobil Bisa Bebas Pajak

Kamis, 10 Juni 2021 19:20 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Umum - Nasional, Ada Pajak Sembako, Padahal Beli Mobil Bisa Bebas Pajak, Pajak Sembako,Beli Mobil Bisa Bebas Pajak,Pajak Pertambahan Nilai,PPN

Aktivitas pedagang di Pasar Kosambi, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Bandung, Kamis 10 Juni 2021. Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan kebutuhan pokok atau sembako sebesar seperti yang tertera dalam revisi Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). (Ayobandung.com/Kavin Faza)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM — Pajak sembako yang akan diterapkan pemerintah memang bikin banyak pihak keheranan, terutama untuk masyarakat kecil. Padahal beli mobil bisa bebas pajak, yang tidak semua orang kelas menengah ke bawah bisa membelinya.

“Kemarin pemerintah membebaskan PPnBM terhadap kendaraan bermotor. Saat ini rakyat akan dipajaki, sembako akan dikenakan PPN. Seharusnya, tidak boleh itu ada usulan atau rencana untuk mengenakan pajak pada kebutuhan pokok rakyat.”

Kalimat itu terlontar dari anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Kamrussamad, Kamis (10/6), mengomentari wacana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuhan barang pokok yang tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menurut Kamarussamad, PPN terhadap kebutuhan barang pokok pastinya akan membebani masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR yang lain, Andreas Eddy Susetyo, bahkan mengaku sampai dihujani pesan singkat dan telepon dari para pedagang sembako yang merupakan konstituennya. Andreas mengaku tidak bisa menjawab protes para pedagang sembako karena belum menerima draf revisi UU KUP.

"Saya mohon dengan hormat ibu menteri keuangan untuk membantu saya klarifikasi konstituen saya. Kemarin saya dihujani oleh WA, SMS, bahkan telepon dari pedagang sembako, mengapa itu dipajaki. Kami saja belum menerima drafnya,” ucap Andreas.

Atas polemik yang terjadi saat ini, Komisi XI DPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan klarifikasi. Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto pun meminta, pembahasan mengenai PPN kebutuhan barang pokok bisa diredam sampai DPR menerima draf resmi tersebut.

"Sampai sekarang belum dibahas di Bamus (Badan Musyawarah DPR) kita belum terima draf dari pemerintah," ujar Dito saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis, 10 Juni 2021.

Pemerintah memang berencana mengenakan PPN terhadap barang kebutuhan pokok. Jenis kebutuhan pokok yang akan dikenai PPN masuk dalam kategori sangat dibutuhkan masyarakat, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

PPN juga akan dikenakan terhadap barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi. Adapun kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6,” tulis aturan tersebut.

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Sebelumnya, kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017.

Selain memperluas objek PPN, revisi UU KUP tersebut juga menambah objek jasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN, di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi. [*]

Sumber: republika.co.id
Editor: Aris Abdulsalam

terbaru

Ini Alasan Jokowi Tolak Lockdown Pilih PPKM Mikro

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 22:46 WIB

Seiring bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia beberapa hari terkahir ini, banyak pihak menyarankan Presiden Jokowi un...

Umum - Nasional, Ini Alasan Jokowi Tolak Lockdown Pilih PPKM Mikro, Presiden Joko Widodo (Jokowi),Jokowi Tolak Lockdown,Jokowi PPKM Mikro

Pemerintah Teken SKB Pedoman Implementasi UU ITE

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 21:52 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung S...

Umum - Nasional, Pemerintah Teken SKB Pedoman Implementasi UU ITE, SKB UU ITE,Undang-Undang ITE,SKB Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE,Menkominfo Johnny G Plate,Menko Polhukam Mahfud MD

Ini Fatwa MUI untuk Iduladha 2021 Nanti

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 19:39 WIB

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan protokol kesehatan harus ditegakkan saat Iduladha 1442 Hijriah mendatang.

Umum - Nasional, Ini Fatwa MUI untuk Iduladha 2021 Nanti, Fatwa MUI Iduladha,Iduladha 2021,Idul Adha 2021,Salat Iduladha 2021,Penutupan Tempat Ibadah

Covid-19 Melonjak, Pemerintah Salahkan Kelalaian Perayaan Idulfitri Ma...

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 14:17 WIB

Perkembangan penularan virus corona atau Covid-19 yang kembali meningkat membuat banyak pihak prihatin atas situasi saat...

Umum - Nasional, Covid-19 Melonjak, Pemerintah Salahkan Kelalaian Perayaan Idulfitri Masyarakat, Kasus Covid-19 Melonjak,Covid-19 Indonesia Melonjak,peningkatan covid-19,peningkatan Covid-19 Indonesia,Kasus Positif Covid-19,kasus positif Covid-19 di Indonesia,data laporan harian Covid-19

Adakah Obat Herbal untuk Sembuhkan Covid-19? Ini Jawaban Peneliti

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 11:17 WIB

Banyak beredar berita mengenai adanya obat herbal untuk penyembuhan COVID-19. Namun apakah obat herbal itu memang berkha...

Umum - Nasional, Adakah Obat Herbal untuk Sembuhkan Covid-19? Ini Jawaban Peneliti, obat herbal covid-19,Fakta obat herbal covid-19,obat covid-19,obat herbal untuk penyembuhan COVID-19,obat bahan alam covid-19,Obat Herbal Terstandarisasi (OHT),obat herbal,obat herbal corona

Begini 6 Langkah Mudah Cairkan Insentif Kartu Prakerja Rp 3,55 Juta

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 10:37 WIB

Hasil seleksi gelombang 17 telah diumumkan pada Kamis, 10 Juni 2021. Gelombang 17 hanya meloloskan peserta sebesar 44 ri...

Umum - Nasional, Begini 6 Langkah Mudah Cairkan Insentif Kartu Prakerja Rp 3,55 Juta, Program Kartu Prakerja,Kartu Prakerja,mencairkan insentif kartu prakerja,Insentif Kartu Prakerja,penerima insentif Kartu Prakerja,cara mencairkan insentif kartu prakerja

Satgas Sentil Pemda, Ingatkan Peka Zonasi Covid-19

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 10:34 WIB

Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan pemerintah daerah agar lebih peka dalam membaca tren perkembangan zonasi wilayah...

Umum - Nasional, Satgas Sentil Pemda, Ingatkan Peka Zonasi Covid-19, zonasi covid-19,risiko penularan virus corona,PPKM Mikro,Kasus Covid-19 di Indonesia,lonjakan kasus Covid-19 harian,Positivity rate Covid-19 harian,Angka kesembuhan Covid-19 Indonesia,lonjakan kasus covid-19 jawa barat

Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Masih Rendah, Ini Kata Satgas

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 10:11 WIB

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan persentase pembentukan posko di berbagai provin...

Umum - Nasional, Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Masih Rendah, Ini Kata Satgas, Posko Penanganan Covid-19,Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Rendah,PPKM Mikro,fungsi posko penanganan covid-19,kinerja PPKM mikro,penanganan covid-19 di Indonesia,Update Corona Covid-19 Indonesia
dewanpers