web analytics
  

Diduga Langgar UUPK, Grab Terancam Denda Rp2 Miliar!

Kamis, 10 Juni 2021 13:56 WIB Gelar Aldi S
Umum - Nasional, Diduga Langgar UUPK, Grab Terancam Denda Rp2 Miliar!, GrabFood,tarif tambahan GrabFood,biaya tambahan GrabFood,pelayanan GrabFood,tarif grabfood,Grab

Pengemudi ojek online (ojol). (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Grab, selaku penyedia Grabfood terancam terkena denda Rp2 miliar akibat pemberlakuan tarif jasa tambahan yang dibebankan pada konsumen.

Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasinoal (BPKN-RI) Firman Turmantara mengatakan hubungan antara konsumen dengan Grab, sebagai penyedia layanan Grabfood terdapat ikatan yang aturannya tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) dalam Pasal 1233.

Dalam Pasal 1233 disebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-udang. Seperti yang diberitakan sebelumnya, selain melanggar persyaratan sah perjanjian, tarif tambahan juga melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 (UUPK).

"Pelanggaran terhadap undang-undang disebut Perlawanan Melanggar Hukum (PMH)," kata Firman kepada Ayobandung.com, Kamis, 10 Juni 2021.

PMH itu disebutkan di dalam UUPK Pasal 18 yang mengatur mengenai pencantuman klausul hal yang merugikan konsumen.

Firman melanjutlan, UUPK juga mengatur bagi pelanggar terhadap Pasal 18 ini maka akan dikenai sanksi pidana dan denda yang mesti dibayarkan.

"Sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp2 miliar," katanya.

Tak Penuhi Perjanjian

Dia menyebut, penentuan tarif tambahan pada layanan Grabfood harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt).

"Ada empat syarat, yaitu adanya kata sepakat dari pihak yang membuat/terikat perjanjian, para pihak membuat/terikat perjanjian itu cakap melalukan perbuatan hukum, ada hal/objek perjanjian, dan kausa/penyebab perjanjian itu halal," kata Firman.

Firman melanjutkan, dikatakan kata sepakat/kesepakatan dari suatu perjanjian apabila perjanjian itu tidak mengandung empat hal, antara lain paksaan, kekhilafan/penyesatan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.

Apabila pelanggaran terjadi atau tidak adanya kesepakatan, maka perjanjian dapat dibatalkan sebab melanggar syarat subjektif dari Pasal 1320.

"Permohonan pembatalan/dapat dibatalkan itu harus diajukan ke pengadilan," kata Firman.

Selain itu, Firman menambahkan, syarat suatu perjanjian kausanya harus halal, yaitu tidak melanggar kesusilaan, ketertihan umum, dan undang-undang.

"Sedangkan penambahan tarif ini sudah melanggar syarat ini (kasua halal), artinya perjanjian itu batal demi hukum (melanggar syarat objektif Pasal 1320)," jelasnya.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Ini Alasan Jokowi Tolak Lockdown Pilih PPKM Mikro

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 22:46 WIB

Seiring bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia beberapa hari terkahir ini, banyak pihak menyarankan Presiden Jokowi un...

Umum - Nasional, Ini Alasan Jokowi Tolak Lockdown Pilih PPKM Mikro, Presiden Joko Widodo (Jokowi),Jokowi Tolak Lockdown,Jokowi PPKM Mikro

Pemerintah Teken SKB Pedoman Implementasi UU ITE

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 21:52 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung S...

Umum - Nasional, Pemerintah Teken SKB Pedoman Implementasi UU ITE, SKB UU ITE,Undang-Undang ITE,SKB Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE,Menkominfo Johnny G Plate,Menko Polhukam Mahfud MD

Ini Fatwa MUI untuk Iduladha 2021 Nanti

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 19:39 WIB

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan protokol kesehatan harus ditegakkan saat Iduladha 1442 Hijriah mendatang.

Umum - Nasional, Ini Fatwa MUI untuk Iduladha 2021 Nanti, Fatwa MUI Iduladha,Iduladha 2021,Idul Adha 2021,Salat Iduladha 2021,Penutupan Tempat Ibadah

Covid-19 Melonjak, Pemerintah Salahkan Kelalaian Perayaan Idulfitri Ma...

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 14:17 WIB

Perkembangan penularan virus corona atau Covid-19 yang kembali meningkat membuat banyak pihak prihatin atas situasi saat...

Umum - Nasional, Covid-19 Melonjak, Pemerintah Salahkan Kelalaian Perayaan Idulfitri Masyarakat, Kasus Covid-19 Melonjak,Covid-19 Indonesia Melonjak,peningkatan covid-19,peningkatan Covid-19 Indonesia,Kasus Positif Covid-19,kasus positif Covid-19 di Indonesia,data laporan harian Covid-19

Adakah Obat Herbal untuk Sembuhkan Covid-19? Ini Jawaban Peneliti

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 11:17 WIB

Banyak beredar berita mengenai adanya obat herbal untuk penyembuhan COVID-19. Namun apakah obat herbal itu memang berkha...

Umum - Nasional, Adakah Obat Herbal untuk Sembuhkan Covid-19? Ini Jawaban Peneliti, obat herbal covid-19,Fakta obat herbal covid-19,obat covid-19,obat herbal untuk penyembuhan COVID-19,obat bahan alam covid-19,Obat Herbal Terstandarisasi (OHT),obat herbal,obat herbal corona

Begini 6 Langkah Mudah Cairkan Insentif Kartu Prakerja Rp 3,55 Juta

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 10:37 WIB

Hasil seleksi gelombang 17 telah diumumkan pada Kamis, 10 Juni 2021. Gelombang 17 hanya meloloskan peserta sebesar 44 ri...

Umum - Nasional, Begini 6 Langkah Mudah Cairkan Insentif Kartu Prakerja Rp 3,55 Juta, Program Kartu Prakerja,Kartu Prakerja,mencairkan insentif kartu prakerja,Insentif Kartu Prakerja,penerima insentif Kartu Prakerja,cara mencairkan insentif kartu prakerja

Satgas Sentil Pemda, Ingatkan Peka Zonasi Covid-19

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 10:34 WIB

Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan pemerintah daerah agar lebih peka dalam membaca tren perkembangan zonasi wilayah...

Umum - Nasional, Satgas Sentil Pemda, Ingatkan Peka Zonasi Covid-19, zonasi covid-19,risiko penularan virus corona,PPKM Mikro,Kasus Covid-19 di Indonesia,lonjakan kasus Covid-19 harian,Positivity rate Covid-19 harian,Angka kesembuhan Covid-19 Indonesia,lonjakan kasus covid-19 jawa barat

Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Masih Rendah, Ini Kata Satgas

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 10:11 WIB

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan persentase pembentukan posko di berbagai provin...

Umum - Nasional, Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Masih Rendah, Ini Kata Satgas, Posko Penanganan Covid-19,Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Rendah,PPKM Mikro,fungsi posko penanganan covid-19,kinerja PPKM mikro,penanganan covid-19 di Indonesia,Update Corona Covid-19 Indonesia

artikel terkait

dewanpers