web analytics

Pedagang Sembako di Kota Tasik Tolak PPN Bahan Pokok

clockRabu, 9 Juni 2021 19:49 WIB userHeru Rukanda
Umum - Regional, Pedagang Sembako di Kota Tasik Tolak PPN Bahan Pokok, Pedagang Sembako di Kota Tasik,PPN Bahan Pokok,Pedagang Tolak PPN Bahan Pokok

Para pedagang bahan pokok di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya menolak rencana pemerintah mengenakan PPN terhadap bahan pokok. (Ayotasik.com/Heru Rukanda)

TASIKMALAYA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok atau sembako yang sangat dibutuhkan rakyat banyak. Rencana tersebut tertuang dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam aturan sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 99/PMK. 010/2020 tentang kriteria dan atau rincian barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, sembako dan jenis kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan masyarakat banyak tidak termasuk barang yang dikenakan PPN.

Di dalam pasal 2 PMK tersebut, disebutkan jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Barang kebutuhan pokok tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Rencana pemerintah mengenakan PPN terhadap bahan pokok tersebut menuai protes dari para pedagang. Seperti di Pasar Tradisional Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya. Para pedagang menyatakan kecewa dan menolak terhadap rencana pemerintah tersebut. Mereka menilai pemerintah sangat keterlaluan terhadap rakyat kecil jika menerapkan PPN terhadap bahan pokok terlebih di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

Salah seorang pedagang sembako di Pasar Cikurubuk, Titin (56) mengatakan, dengan penerapan PPN bagi bahan pokok akan turut berdampak terhadap kanaikan harga jual. “Sekarang tidak dikenakan pajak juga jualan sepi di masa pandemi, apalagi kalau ada pajaknya secara otomatis harganya akan semakin mahal,” ujar Titin, Rabu, 9 Juni 2021.

Ia bersama para pedagang lainnya mengaku baru mengetahui tentang rencana pemerintah tersebut. Para pedagang menilai baru di era pemerintahan sekarang yang semaunya sendiri dan semena-mena terhadap rakyat dengan membebani pajak bagi bahan pokok untuk menutupi utang Negara.

"Rencana bahan pokok kena PPN ini gak adil. Karena dari informasi yang saya dapat justru hasil pertambangan pajaknya dihapuskan. Saya yang bodoh, ini karena Negara banyak utang di era sekarang. Eh, malah tanggungjawabnya mau dibebankan kepada rakyat kecil seperti kami pedagang secara langsung," ucapnya.

Pedagang lainnya, Tata (48) mengatakan, kalau PPN bahan pokok diterapkan tentuya akan berimbas kepada para pedagang kecil. Mereka akan kesulitan menjual dagangannya karena pasti harganya akan naik. Ia meminta pemerintah mengkaji ulang soal rencana penerapan PPN bagi bahan pokok tersebut.

“Aneh, hasil pertambangan pajaknya dihapuskan dan bahan pokok dikenai pajak. Ini justru akan menguntungkan pengusaha besar dan menyengsarakan rakyat kecil,” ujarnya.

Senada dengan Kodir (58) salah seorang pedagang telur di emperan Pasar Cikurubuk. Ia mengatakan sangat menolak sekali rencana pemerintah terkait penerapan PPN bahan pokok. Dirinya membayangkan, jika nantinya para petani penghasil telur dikenai PPN, maka akan berimbas pada meningkatnya harga telur.

"Gak kebayang kalau benar diterapkan PPN bahan pokok. Aneh saja, maksudnya apa pemerintah sekarang ini. Rakyat kecil malah dibebani," ungkapnya.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Viral, PKL Makan Nasi Liwet di Tengah Jalan yang Tutup Karena PPKM

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 22:09 WIB

agad maya kembali dihebohkan dengan viralnya sebuah video makan bareng nasi liwet di tengah jalan yang ditutup karena pe...

Umum - Regional, Viral, PKL Makan Nasi Liwet di Tengah Jalan yang Tutup Karena PPKM, ngaliwet di tengah jalan,PPKM Tasikmalaya,PKL tasikmalaya

Sepi Peminat, Pendaftaran CPNS Cianjur Diperpanjang

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 21:26 WIB

Pendaftaran  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperpanjang hingga Senin 26 Juli 2021. Hal tersebut dilakukan karena pen...

Umum - Regional, Sepi Peminat, Pendaftaran CPNS Cianjur Diperpanjang, CPNS 2021,CPNS Cianjur,CPNS Cianjur diperpanjang

Pemerintah Didesak Bantu Janda dan Anak yang Kehilangan Ortu Akibat C...

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 21:22 WIB

Kematian akibat terinfeksi Covid 19 semakin meningkat di Kabupaten Cianjur. Akibatnya, nasib keluarga yang ditinggalkan...

Umum - Regional,  Pemerintah Didesak Bantu Janda dan Anak yang Kehilangan Ortu Akibat Covid-19, Korban Covid-19,Yatim piatu akibat covid-19,janda akibat covid-19

Diperlakukan Kasar Majikan di Arab Saudi, PMI Asal Cianjur Minta Dipul...

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 21:07 WIB

Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, Ai Atikah (38) berharap dapat segera dipulangkan. Pasalnya, Atikah...

Umum - Regional, Diperlakukan Kasar Majikan di Arab Saudi, PMI Asal Cianjur Minta Dipulangkan, TKI Cianjur,Ai Atikah,TKW Cianjur disiksa,TKW Cianjur arab saudi,TKW Arab Saudi

Atasi Kelangkaan Oksigen, Cianjur Dirikan Posko Darurat

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 20:52 WIB

Pemerintah Kabupaten Cianjur membentuk Posko Darurat Oksigen Kabupaten Cianjur. Hal tersebut dilakukan menyusul semakin...

Umum - Regional, Atasi Kelangkaan Oksigen, Cianjur Dirikan Posko Darurat, Oksigen cianjur,Posko Oksigen Cianjur,Kasus Covid-19 Cianjur

Agar Sektor Wisata Bertahan, PHRI Jabar Minta Pemerintah Beri Bantuan...

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 17:18 WIB

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah Jawa Barat meminta pemerintah memberikan bantuan s...

Umum - Regional, Agar Sektor Wisata Bertahan, PHRI Jabar Minta Pemerintah Beri Bantuan dan Relaksasi Izin, phri jabar,Wisata Jawa Barat,ppkm darurat jabar

Akses Informasi Terhambat, Masyarakat di Pedesaan Belum Pahami Aplikas...

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 16:37 WIB

Berbeda dengan masyarakat di perkotaan, terbatasnya akses informasi dan sarana pendukung menjadi salah satu penyebab pro...

Umum - Regional, Akses Informasi Terhambat, Masyarakat di Pedesaan Belum Pahami Aplikasi Pikobar , DPRD Jawa Barat,DPRD Jabar,Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar),Covid-19 Jabar

Ini Nomor Bantuan Informasi Covid-19 untuk Jakarta dan Bandung Raya

Regional Minggu, 25 Juli 2021 | 05:49 WIB

Bidang Koordinasi Relawan (BKR) Satgas Covid-19 resmi meluncurkan Layanan Jalur Bantuan Informasi Covid-19 bagi tenaga k...

Umum - Regional, Ini Nomor Bantuan Informasi Covid-19 untuk Jakarta dan Bandung Raya, Nomor Bantuan Informasi Covid-19,Jalur Bantuan Informasi Covid-19,BKR Satgas Covid-19,BNPB
dewanpers
arrow-up