web analytics
  

Sri Mulyani Segera Terbitkan Integrasi Data Keuangan, NIK dan NPWP Digabung

Jumat, 28 Mei 2021 21:57 WIB
Umum - Nasional, Sri Mulyani Segera Terbitkan Integrasi Data Keuangan, NIK dan NPWP Digabung, Menteri Keuangan Sri Mulyani,Integrasi Data Keuangan,Penerapan SIN,common identifier,Kementerian Keuangan (Kemenkeu),Penggabungan NIK dan NPWP

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Kemenkeu)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah sedang menyusun peraturan presiden (perpres) mengenai integrasi data keuangan. Hal ini untuk mengatasi persoalan data penduduk yang sangat beragam.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan integrasi tersebut nantinya menggunakan sistem common identifier. Hal ini mengingat saat ini setiap penduduk Indonesia memiliki 40 nomor identitas yang berbeda dan tersebar di berbagai lembaga atau instansi.

"Dulu di Kementerian keuangan saja, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) punya nomor identitas bea dan cukai sendiri, pajak berbeda dengan bea dan cukai. Namun, kalau punya paspor nomornya berbeda lagi sehingga satu individu memiliki identitas yang berbeda-beda," ujarnya saat acara Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia secara virtual, Jumat 28 Mei 2021.

Dia melanjutkan, permasalahan mengenai nomor identitas yang beragam sempat terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat itu, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai menerbitkan nomor identitas yang berbeda bagi wajib pajak. Namun sejak 2019 data tersebut telah terintegrasi.

"Ini selaras dengan inisiatif satu data Indonesia yang sudah diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019," ucapnya.

Hal itu menjadi tantangan bagi Kementerian Keuangan sebab ketika instansi itu melakukan konsolidasi, data yang ada menjadi tak terintegrasi dan tak mudah digunakan dalam data analytic.

"Data yang terintegrasi tentu membutuhkan sebuah common identifier untuk menjadi sumber informasi yang bermanfaat, terutama saat harus identifikasi transaksi, aset, dan keterangan lain yang terkait wajib pajak, ini terutama untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban pajaknya," ungkapnya.

Menurutnya, penggunaan common identifier menjadi sangat penting dari membangun integrasi data yang komprehensif. Hal ini juga akan membuat data lebih transparan.

"Kami di Kementerian Keuangan tentu akan terus melakukan langkah-langkah dalam rangka membangun sebuah sistem data yang semakin baik, kredibel, dan tentu bisa dimanfaatkan sebagai data untuk bahan membuat kebijakan yang semakin baik," ucapnya.

Pada konteks yang lebih luas, Sri Mulyani menyebut masih banyak identitas WNI dengan nomor yang berbeda-beda, seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pada paspor. Maka itu, pemerintah perlu melakukan penataan atau konsolidasi data agar lebih terintegrasi, yang juga sejalan dengan Perpres Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia.

Saat ini, Ditjen Pajak berupaya membangun fondasi integrasi data perpajakan, dengan melakukan pencocokan data NIK dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Adanya data yang terintegrasi, Sri Mulyani menilai proses analisis akan lebih mudah, baik yang bersifat prediktif maupun preskriptif.

Menurutnya, data yang terintegrasi membutuhkan pengenal umum atau common identifier agar bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat. Misalnya, ketika otoritas harus melakukan identifikasi transaksi, penelusuran aset, konfirmasi transaksi, penggalian potensi, melengkapi basis data, serta membangun profil risiko wajib pajak di Indonesia.

“Data-data ini diolah untuk mendapatkan analisis mengenai business intelligence dalam melakukan seleksi cases atau kasus-kasus, dalam kembangkan risk engine kepatuhan perpajakan, dan tentu di dalam membangun compliance risk management,” ucapnya.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Kemenkes: Ivermectin Berpotensi Untuk Pengobatan Covid-19

Nasional Selasa, 22 Juni 2021 | 22:52 WIB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) angkat bicara mengenai Ivermectin yang dikabarkan menjadi obat cacing. Meski tidak mend...

Umum - Nasional, Kemenkes: Ivermectin Berpotensi Untuk Pengobatan Covid-19, Ivermectin,obat covid-19,Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),Satgas Covid-19

IKEA Digugat Sebesar Rp 543 Miliar, Ternyata Ini Penyebabnya

Nasional Selasa, 22 Juni 2021 | 21:50 WIB

Pengadilan Negeri Tangerang melanjutkan sidang perkara gugatan PT Agri Lestari Nusantara dengan tuntutan matrial immater...

Umum - Nasional, IKEA Digugat Sebesar Rp 543 Miliar, Ternyata Ini Penyebabnya, IKEA Digugat,IKEA Suplly AG,IKEA,Pengadilan Negeri Tangerang

PPKM Mikro Diperpanjang, Aktivitas Perkantoran hingga Rumah Ibadah Dip...

Nasional Selasa, 22 Juni 2021 | 21:41 WIB

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Kebijakan ini berlak...

Umum - Nasional, PPKM Mikro Diperpanjang, Aktivitas Perkantoran hingga Rumah Ibadah Diperketat, PPKM Mikro Diperpanjang,Mendagri Tito Karnavian,WFH Zona Merah,Pembatasan Aktivitas Perkantoran,Aktivitas Rumah Ibadah Diperketat

Dirujuk Jadi Obat Covid, Ini Efek Samping Obat Cacing Gelang Ivermecti...

Nasional Selasa, 22 Juni 2021 | 17:29 WIB

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengingatkan jika Ivermectin merupakan obat keras, yang pemberiannya harus ber...

Umum - Nasional, Dirujuk Jadi Obat Covid, Ini Efek Samping Obat Cacing Gelang Ivermectin, Ivermectin,Obat Ivermectin,Ivermectin Obat Covid-19,efek samping Ivermectin,Obat Cacing Pita  Ivermectin,Obat Cacing Ivermectin,Bahaya Obat Ivermectin,Risiko konsumsi obat Ivermectin,Ivermectin Erick Thohir,BPOM

BPOM: Ivermectin Belum Terbukti Untuk Obat Covid-19, Apa Kata FDA?

Nasional Selasa, 22 Juni 2021 | 17:11 WIB

BPOM mengatakan bahwa Ivermectin kaplet 12 mg terdaftar di Indonesia untuk indikasi infeksi kecacingan (Strongyloidiasis...

Umum - Nasional, BPOM: Ivermectin Belum Terbukti Untuk Obat Covid-19, Apa Kata FDA?, Ivermectin,Obat Ivermectin,Ivermectin Obat Covid-19,efek samping Ivermectin,Pengobatan Covid-19,Obat Cacing Pita  Ivermectin

Kemendag Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya Online

Nasional Selasa, 22 Juni 2021 | 16:54 WIB

Ditemukan 444 tautan penjualan produk prekursor, B2, serta botol-botol bekas produk kimia pada sejumlah lokapasar. Temua...

Umum - Nasional, Kemendag Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya Online, Penjualan Bahan Berbahaya Online,Kementerian Perdagangan,Perdagangan bahan berbahaya,pendistribusian barang berbahaya,Pengawasan Bahan Berbahaya

First Media Gelar Turnamen eSports Ultimate Battle Championship

Nasional Selasa, 22 Juni 2021 | 14:22 WIB

First Media Gelar Turnamen eSports Ultimate Battle Championship

Umum - Nasional, First Media Gelar Turnamen eSports Ultimate Battle Championship, eSports

Jelajahi Wisata Indonesia dengan Urban Air

Nasional Senin, 21 Juni 2021 | 15:38 WIB

Menjelajahi tempat wisata kini semakin mewah dengan pilihan akomodasi helikopter dari Urban Air.

Umum - Nasional, Jelajahi Wisata Indonesia dengan Urban Air , urban air
dewanpers