web analytics
  

BKN: Pemecatan Pegawai KPK Sudah Sesuai Arahan Presiden

Rabu, 26 Mei 2021 06:01 WIB
Umum - Nasional, BKN: Pemecatan Pegawai KPK Sudah Sesuai Arahan Presiden, Pegawai KPK,Pegawai KPK Dipecat,pemecatan pegawai KPK,TWK KPK,Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Kantor pusat baru KPK, sejak 2015. (Flickr/Ya, saya inBaliTimur)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Sebanyak 51 orang pegawai KPK bakal dipecat. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengaku, hal tersebut merupakan tindak lanjut terhadap pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan dan sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Bima saat jumpa pers di Gedung BKN, Jakarta, Selasa 25 Mei 2021, mengatakan tindak lanjut terhadap 75 pegawai KPK sudah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian UU KPK hasil revisi.

"Jadi, yang TMS (tidak memenuhi syarat) 51 orang itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK hingga 1 November 2021, ini juga sudah mengikuti arahan Bapak Presiden bahwa tidak merugikan ASN dan di dalam keputusan MK tidak merugikan ASN, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Bima.

Dari hasil rapat koordinasi di Gedung BKN, Jakarta, Selasa, diputuskan 24 dari 75 pegawai masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi ASN. Sementara 51 pegawai lainnya tidak memungkinkan untuk dibina berdasarkan penilaian asesor.

Bima menjelaskan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Yang digunakan tidak hanya Undang-Undang KPK, tetapi ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengalihan itu masuk dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi, ada dua Undang-Undang yang harus diikuti dan tidak bisa hanya satu saja, dua-duanya harus dipenuhi persyaratannya untuk bisa menjadi aparatur sipil negara," kata Bima.

Ia mengatakan sebanyak 51 pegawai KPKitu nanti tetap mendapatkan hak-haknya ketika diberhentikan. Selain itu, kata dia, mereka tidak akan langsung diberhentikan karena masih memiliki masa kerja.

"Tidak merugikan pegawai, tidak berarti dia harus menjadi ASN, tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan dan itu tidak akan langsung diberhentikan karena sebagai pegawai KPK mereka punya kontrak kerja, punya masa kerja, dan KPK masih boleh memiliki pegawai non- ASN hingga 1 November 2021 sesuai dengan undang-undang karena pada saat 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN," ucap Bima.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan 24 dari 75 pegawai KPK yang sebelumnya tak lolos TWK masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi ASN.

"Dari hasil pemetaan asesor dan kemudian kami sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan ada 24 pegawai dari 75 yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN," kata Alex.

Ia menjelaskan terhadap 24 pegawai KPK tersebut nantinya akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan.

"Sebanyak 24 orang sebelum mengikuti pendidikan diwajibkan menandatangani kesediaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta saat selesai pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara, kalau kemudian yang bersangkutan itu tidak lolos, yang bersangkutan tidak bisa diangkat jadi ASN yang 24 (orang)," ungkap Alex.

"Untuk yang 51 pegawai KPK karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata dia.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Kemenkes: Ivermectin Berpotensi Untuk Pengobatan Covid-19

Nasional Selasa, 22 Juni 2021 | 22:52 WIB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) angkat bicara mengenai Ivermectin yang dikabarkan menjadi obat cacing. Meski tidak mend...

Umum - Nasional, Kemenkes: Ivermectin Berpotensi Untuk Pengobatan Covid-19, Ivermectin,obat covid-19,Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),Satgas Covid-19

IKEA Digugat Sebesar Rp 543 Miliar, Ternyata Ini Penyebabnya

Nasional Selasa, 22 Juni 2021 | 21:50 WIB

Pengadilan Negeri Tangerang melanjutkan sidang perkara gugatan PT Agri Lestari Nusantara dengan tuntutan matrial immater...

Umum - Nasional, IKEA Digugat Sebesar Rp 543 Miliar, Ternyata Ini Penyebabnya, IKEA Digugat,IKEA Suplly AG,IKEA,Pengadilan Negeri Tangerang

PPKM Mikro Diperpanjang, Aktivitas Perkantoran hingga Rumah Ibadah Dip...

Nasional Selasa, 22 Juni 2021 | 21:41 WIB

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Kebijakan ini berlak...

Umum - Nasional, PPKM Mikro Diperpanjang, Aktivitas Perkantoran hingga Rumah Ibadah Diperketat, PPKM Mikro Diperpanjang,Mendagri Tito Karnavian,WFH Zona Merah,Pembatasan Aktivitas Perkantoran,Aktivitas Rumah Ibadah Diperketat

Dirujuk Jadi Obat Covid, Ini Efek Samping Obat Cacing Gelang Ivermecti...

Nasional Selasa, 22 Juni 2021 | 17:29 WIB

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengingatkan jika Ivermectin merupakan obat keras, yang pemberiannya harus ber...

Umum - Nasional, Dirujuk Jadi Obat Covid, Ini Efek Samping Obat Cacing Gelang Ivermectin, Ivermectin,Obat Ivermectin,Ivermectin Obat Covid-19,efek samping Ivermectin,Obat Cacing Pita  Ivermectin,Obat Cacing Ivermectin,Bahaya Obat Ivermectin,Risiko konsumsi obat Ivermectin,Ivermectin Erick Thohir,BPOM

BPOM: Ivermectin Belum Terbukti Untuk Obat Covid-19, Apa Kata FDA?

Nasional Selasa, 22 Juni 2021 | 17:11 WIB

BPOM mengatakan bahwa Ivermectin kaplet 12 mg terdaftar di Indonesia untuk indikasi infeksi kecacingan (Strongyloidiasis...

Umum - Nasional, BPOM: Ivermectin Belum Terbukti Untuk Obat Covid-19, Apa Kata FDA?, Ivermectin,Obat Ivermectin,Ivermectin Obat Covid-19,efek samping Ivermectin,Pengobatan Covid-19,Obat Cacing Pita  Ivermectin

Kemendag Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya Online

Nasional Selasa, 22 Juni 2021 | 16:54 WIB

Ditemukan 444 tautan penjualan produk prekursor, B2, serta botol-botol bekas produk kimia pada sejumlah lokapasar. Temua...

Umum - Nasional, Kemendag Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya Online, Penjualan Bahan Berbahaya Online,Kementerian Perdagangan,Perdagangan bahan berbahaya,pendistribusian barang berbahaya,Pengawasan Bahan Berbahaya

First Media Gelar Turnamen eSports Ultimate Battle Championship

Nasional Selasa, 22 Juni 2021 | 14:22 WIB

First Media Gelar Turnamen eSports Ultimate Battle Championship

Umum - Nasional, First Media Gelar Turnamen eSports Ultimate Battle Championship, eSports

Jelajahi Wisata Indonesia dengan Urban Air

Nasional Senin, 21 Juni 2021 | 15:38 WIB

Menjelajahi tempat wisata kini semakin mewah dengan pilihan akomodasi helikopter dari Urban Air.

Umum - Nasional, Jelajahi Wisata Indonesia dengan Urban Air , urban air
dewanpers