web analytics
  

Menkeu Sri Mulyani Resmikan Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP

Senin, 24 Mei 2021 17:21 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Bisnis - Finansial, Menkeu Sri Mulyani Resmikan Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,Direktorat Jenderal Pajak (DJP),organisasi dan tata kerja baru instansi vertikal DJP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (Youtube DJP)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Senin 24 Mei 2021. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan turut menghadiri acara ini.

“Penataan organisasi instansi vertikal yang dilakukan DJP cukup komprehensif cakupan perubahannya,” ungkap Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam sambutannya.

Beberapa perubahan yang mendasar di antaranya perubahan cara kerja, pembagian beban yang lebih proporsional untuk menjalankan proses bisnis inti pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penambahan jumlah KPP Madya, perubahan komposisi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya, serta perubahan struktur organisasi.

Dengan adanya reorganisasi ini, KPP Pratama diarahkan untuk lebih fokus pada penguasaan wilayah (mencakup penguasaan informasi, pendataan, dan pemetaan subjek dan objek pajak) melalui produksi data, pengawasan formal dan material SPT Masa, dan SPT Tahunan.

Selanjutnya, KPP Madya bersama dengan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus akan fokus pada pengawasan terhadap wajib pajak strategis penentu penerimaan, sehingga diharapkan dapat mengamankan 80 sampai dengan 85 persen dari total target penerimaan pajak secara nasional. Kesemuanya ini tidak lepas dari komitmen DJP untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Pembagian beban yang lebih proporsional pada KPP diimplementasikan melalui penambahan jumlah seksi yang menjalankan fungsi pengawasan pada KPP. Untuk menyederhanakan proses bisnis inti pada KPP, dilakukan juga pengumpulan fungsi-fungsi yang serumpun dalam satu seksi.

DJP membentuk KPP Madya baru dengan mengonversi 18 KPP Pratama menjadi 18 KPP Madya. Penambahan jumlah KPP Madya baru di beberapa Kantor Wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi masing-masing wilayah.

Penambahan jumlah KPP Madya diiringi dengan perubahan komposisi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya. DJP menambah jumlah wajib pajak yang diadministrasikan pada KPP Madya. Dari yang sebelumnya sekitar 1.000 menjadi 2.000 wajib pajak per kantor atau paling banyak 4.000 wajib pajak dalam satu Kantor Wilayah yang memiliki dua KPP Madya.

Dalam rangka reorganisasi, DJP juga melakukan perubahan struktur organisasi pada KPP dengan memperkaya cakupan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh setiap seksi. Selain itu, dilakukan juga stratifikasi KPP Pratama di mana potensi perpajakan menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah Seksi Pengawasan. KPP Pratama Kelompok I memiliki enam Seksi Pengawasan, sedangkan KPP Pratama Kelompok II memiliki lima Seksi Pengawasan.

Pembaruan organisasi instansi vertikal DJP berdampak untuk sebagian wajib pajak yakni wajib pajak yang kantor pajaknya mengalami penataan seperti berikut ini. Terdapat 1 Kanwil, 11 KPP, dan 3 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang mengalami perubahan nomenklatur (nama) kantor. Kemudian terdapat 27 KPP dan 1 KP2KP yang mengalami penyesuaian wilayah kerja. Hal ini dilaksanakan guna menyelaraskan beban kerja, menyesuaikan wilayah kerja, serta konsekuensi dari pembentukan KPP Madya baru.

Wajib pajak yang terdampak reorganisasi instansi vertikal DJP telah mendapatkan pemberitahuan dari KPP terdaftar yang lama. Mulai 24 Mei 2021, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan di KPP terdaftar yang baru. Bagi wajib pajak yang mengalami kendala dalam melaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dapat menghubungi DJP melalui Agen Kring Pajak di nomor 1500200.

Perlu diketahui masyarakat bahwa reorganisasi instansi vertikal DJP merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, berkeadilan, serta untuk mewujudkan organisasi yang andal.

Ketentuan tentang organisasi dan tata kerja baru instansi vertikal DJP dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Tingkatkan Sinergitas, bjb Sekuritas Tandatangani PKS dengan Mandiri S...

Finansial Jumat, 18 Juni 2021 | 15:31 WIB

Tingkatkan Sinergitas, bjb Sekuritas Tandatangani PKS dengan Mandiri Sekuritas

Bisnis - Finansial, Tingkatkan Sinergitas, bjb Sekuritas Tandatangani PKS dengan Mandiri Sekuritas, bjb Sekuritas,bank bjb,mandiri sekuritas,bjb sekuritas jawa barat

Bank bjb Cabang Karawang Salurkan KUR Pertanian dan Kredit Mesra

Finansial Jumat, 18 Juni 2021 | 13:26 WIB

Bank bjb Cabang Karawang Salurkan KUR Pertanian dan Kredit Mesra

Bisnis - Finansial, Bank bjb Cabang Karawang Salurkan KUR Pertanian dan Kredit Mesra , bank bjb,Kredit Mesra bjb,Ridwan Kamil,direktur utama bank bjb,yuddy renaldi

Harga Emas Antam 18 Juni 2021 Turun Rp8.000

Finansial Jumat, 18 Juni 2021 | 11:27 WIB

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) berada di angka Rp920.000 per gram pada Jumat, 18 Juni 2021, atau turun Rp8...

Bisnis - Finansial, Harga Emas Antam 18 Juni 2021 Turun Rp8.000, Harga emas Antam,Harga emas Antam hari ini,emas antam,Harga Emas,Harga Emas tinggi,Harga Emas Hari ini

Ini 3 Usaha Sampingan yang Bisa Ibu Lakukan dari Rumah

Finansial Jumat, 18 Juni 2021 | 06:10 WIB

Ada 3 usaha sampingan yang bisa dicoba dari rumah saat masa pandemi. Menjadi ibu rumah tangga bukan berarti menghalangi...

Bisnis - Finansial, Ini 3 Usaha Sampingan yang Bisa Ibu Lakukan dari Rumah, usaha dari rumah,usaha yang bisa dilakukan dari rumah,usaha rumahan,ide usaha dari rumah,ide usaha,ide usaha ibu,ide usaha ibu ibu,udaha untuk ibu ibu,usaha sampingan,usaha sampingan dari rumah

Harga Emas Antam Bandung 17 Jun 2021 Turun Rp12.000

Finansial Kamis, 17 Juni 2021 | 12:00 WIB

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) berada di angka Rp928.000 per gram pada Kamis, 17 Juni 2021, atau turun Rp1...

Bisnis - Finansial, Harga Emas Antam Bandung 17 Jun 2021 Turun Rp12.000, Harga emas Antam hari ini,emas antam,Harga emas Antam,Emas Antam Hari Ini,Harga Emas Hari ini

Apindo Jabar Siap Kolaborasi untuk Sukseskan Vaksinasi kepada Masyarak...

Finansial Rabu, 16 Juni 2021 | 19:27 WIB

Apindo Jabar Dukung Pengetatan PPKM sebagai Langkah Pengendalian Covid-19

Bisnis - Finansial, Apindo Jabar Siap Kolaborasi untuk Sukseskan Vaksinasi kepada Masyarakat, COVID-19,Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),Ning Wahyu Astutik,apindo jabar,Vaksinasi Covid-19,Vaksin Covid-19

Mau Mahir Komunikasi Bisnis? Ikuti Webinarnya di Bincang Jumat Bisnis...

Finansial Rabu, 16 Juni 2021 | 15:30 WIB

Tak dipungkiri keberhasilan suatu usaha terletak pada bagaimana pengusaha atau pemimpin menjalankan komunikasi bisnisnya...

Bisnis - Finansial, Mau Mahir Komunikasi Bisnis? Ikuti Webinarnya di Bincang Jumat Bisnis Online, Komunikasi Bisnis,Komunikasi Bisnis,tips mahir komunikasi bisnis,tips mengembangkan bisnis,bank bjb

Tertarik Jadi Pemimpin Mahir Komunikasi Bisnis? Ikuti Webinarnya di Bi...

Finansial Rabu, 16 Juni 2021 | 14:47 WIB

Tak dipungkiri keberhasilan suatu usaha terletak pada bagaimana pengusaha atau pemimpin menjalankan komunikasi bisnisnya...

Bisnis - Finansial, Tertarik Jadi Pemimpin Mahir Komunikasi Bisnis? Ikuti Webinarnya di Bincang Jumat Bisnis Online, Bincang Jumat Bisnis Online,bincang online bjb,Bincang Bisnis bank bjb,bank bjb,tips mahir komunikasi bisnis
dewanpers