web analytics
  

Novel Baswedan: Presiden Jokowi Bebaskan Kami dari Tuduhan

Selasa, 18 Mei 2021 20:24 WIB Aini Tartinia
Umum - Nasional, Novel Baswedan: Presiden Jokowi Bebaskan Kami dari Tuduhan, 75 Pegawai KPK,Novel Baswedan,Presiden Jokowi,TWK Pegawai KPK,Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Novel Baswedan. (Suara.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM - Novel Baswedan menyampaikan rasa terima kasih atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap memberikan nama baik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Novel merupakan salah satu di antara para penyidik yang dinonaktifkan lantaran tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Belakangan, Jokowi mengingatkan bahwa peralihan pegawai lembaga antirasuah menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai itu sendiri.

Melalui akun Twitter pribadi @nazaqistsha, Senin 17 Mei 2021, Novel menyampaikan bahwa pernyataan Jokowi secara tak langsung menampik stigma pada mereka.

"Proses TWK yg dibuat Pimp KPK 'Sekolah 75 peg KPK tdk lulus itu' membuat stigma tdk berkebangsaan/tdk Pancasilais. Alhamdulillah dgn pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu. Terima kasih pak @jokowi, apresiasi atas perhatian bapak," tulisnya.

Diketahui, Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal TWK KPK yang menjadi dasar pimpinan lembaga itu menonaktifkan 75 pegawai berintegritas.

Melalui akun Twitter resmi @jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut hasil TWK tak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan para pegawai lembaga antirasuah.

"Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang tidak lulus tes. Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," tulisnya.

Jokowi juga menyatakan sepakat dengan keputusan Mahkama Konstitusi (MK) yang melarang alih status menjadi ASN merugikan pegawai KPK.

"Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Saya minta kepada para pihak terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK ini," tulisnya.

Jokowi menambahkan, lembaga antirasuah tersebut mesti diisi dengan pegawai terbaik dan berkomitmen tinggi memberantas korupsi.

"KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan Korupsi yang lebih sistematis," pungkas Jokowi.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Imutnya! Anak Badak dan Elang Jawa Lahir TNUK dan TMII

Nasional Minggu, 13 Juni 2021 | 08:29 WIB

Dua anak badak Jawa lahir di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) pada Maret 2021. Ini menjadi kabar baik sekaligus kelahir...

Umum - Nasional, Imutnya! Anak Badak dan Elang Jawa Lahir TNUK dan TMII, Badak Jawa,kelahiran anak elang jawa,TNUK,kelahiran satwa langka,TMII

CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 13:45 WIB

Sebuah pesan berantai menginformasikan bahwa bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahap ketiga telah di...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka, BLT UMKM tahap 3,Hoaks BLT UMKM,Hoaks BPUM,BLT UMKM Tahap 3 dibuka

Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 12:43 WIB

Ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat mulai menipi...

Umum - Nasional, Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran, Kasus Covid-19 Melonjak,Cegah Klaster Lebaran,klaster lebaran,COVID-19

CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 11:37 WIB

Beredar sebuah poster mengenai Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar konvensi calon Presiden (capres) 2024. Disebutkan dal...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024, Cek Fakta,nu gelar konvensi calon presiden,cek fakta konvensi calon presiden nu,hoaks nu

Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 06:25 WIB

Sektor kegiatan yang melanggar protokol kesehatan selama PPKM mikro akan ditindak tegas dan diberi sanksi. Hal ini disam...

Umum - Nasional, Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda, Pelanggar prokes,pelanggara Prokes Covid-19,COVID-19,Satgas Covid-19,protokol kesehatan covid-19

Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 21:18 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan memberikan teguran kepada Kapolda dan Kapolres yang saat ini belum...

Umum - Nasional, Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,premanisme,Kamtibmas,Aksi Premanisme

Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 20:43 WIB

Rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan pendidikan dinilai akan menurunkan pertumbu...

Umum - Nasional, Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF, indef,PPN Sembako,PPN Bahan Pokok,Rencana Pemerintah Kenakan Pajak Sembako,Pajak bahan pokok,INDEF PPN Sembako

Ivermectin Ampuh Obati Covid-19? Ini Komentar Satgas IDI

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 20:07 WIB

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Zubairi Djoerban memastikan jika obat Ivermecti...

Umum - Nasional, Ivermectin Ampuh Obati Covid-19? Ini Komentar Satgas IDI, Ivermectin,Ivermectin Obat Covid-19,obat covid-19,Satgas IDI,Obat Ivermectin

artikel terkait

dewanpers