web analytics
  

Jokowi: TWK Tidak Boleh Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Senin, 17 Mei 2021 16:29 WIB
Umum - Nasional, Jokowi: TWK Tidak Boleh Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK, TWK KPK,Tes wawasan kebangsaan KPK,kpk,Jokowi,Pegawai KPK

Presiden Joko Widodo. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak boleh serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.

Presiden Jokowi menyampaikan, KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), kata dia, harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ujar Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Senin, 17 Mei 2021.

Presiden beranggapan, kekurangan yang ditemukan pada masing-masing pegawai yang dianggap tidak lolos TWK pun masih bisa diperbaiki. Beberapa solusi perbaikan yang ditawarkan Presiden, antara lain, melalui pendidikan kedinasan mengenai wawasan kebangsaan ataupun langkah perbaikan di level individu dan organisasi KPK.

Presiden Jokowi juga menegaskan sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pan-RB, dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi," kata Jokowi.

Teranyar, KPK telah menerbitkan SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan. Surat tertanda Ketua KPK Firli Bahuri dan salinannya ditandatangani Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin itu memerintahkan pegawai yang tidak lolos untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasan langsung.

Seperti diketahui, TWK pegawai KPK menuai polemik karena membuat soal yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemberantasan korupsi. Di antara pertanyaan yang muncul, yakni pandangan pegawai seputar FPI, Muhammad Rizieq Shihab, HTI, alasan belum menikah, kesediaan menjadi istri kedua, doa qunut dalam shalat, hingga LGBT.

TWK yang diikuti 1.351 pegawai KPK itu sukses menyingkirkan 75 pegawai berintegritas semisal penyidik senior, Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono, dan Kasatgas KPK Harun Al-Rasyid. Mereka dinyatakan TMS berdasarkan tes tersebut.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Bareskrim Polri Sudah Kantongi Identitas Penjual Data BPJS Kesehatan

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 23:05 WIB

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengklaim bahwa Bareskrim Polri telah mengantongi profil pelaku...

Umum - Nasional, Bareskrim Polri Sudah Kantongi Identitas Penjual Data BPJS Kesehatan, Penjual Data BPJS Kesehatan,data bpjs kesehatan bocor,Data BPJS Kesehatan Dijual,Bareskrim Polri

Tertinggi Sejak Pandemi, Ada 5.453 Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 21:53 WIB

Sebanyak 5.453 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 menjalani rawat inap di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta P...

Umum - Nasional, Tertinggi Sejak Pandemi, Ada 5.453 Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet,RS Darurat Covid-19 (RSDC),RSDC Wisma Atlet,Pasien Covid-19 Wisma Atlet Membludak

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021, Ini Cara Lapor Bantuan Subsidi Upah Ber...

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 16:11 WIB

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021, Ini Cara Lapor Jika Tak Kunjung Menerima

Umum - Nasional, BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021, Ini Cara Lapor Bantuan Subsidi Upah Bermasalah, blt bpjs ketenagakerjaan 2021,BLT BPJS Ketenagakerjaan,blt bpjs,kapan blt bpjs ketenagakerjaan 2021 cair,bantuan subsidi upah,bsu,Update BLT Hari Ini,cara lapor tidak mendapat blt,blt

Prokes tak Cukup Tangkal Virus Corona Varian Delta, Ini Saran Epidemio...

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 14:59 WIB

Varian virus corona B.1.617.2 atau Delta yang pertama kali ditemukan di India menjadi penyebab terjadinya lonjakan kasus...

Umum - Nasional, Prokes tak Cukup Tangkal Virus Corona Varian Delta, Ini Saran Epidemiolog, Virus Corona Varian Delta,Gejala Terinveksi Virus Corona Varian Delta,Tanda terinveksi Virus Corona Varian Delta,varian baru Covid-19,Varian Baru Covid-19 India,varian delta,Varian Delta India,Varian Delta Covid-19,Cara tangkal varian delta

Pemerintah Terbitkan Aturan Sertifikasi Produk Halal, Berapa Tarifnya?

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 13:10 WIB

Aturan tersebut mencakup tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.

Umum - Nasional, Pemerintah Terbitkan Aturan Sertifikasi Produk Halal, Berapa Tarifnya?, Aturan Sertifikasi Produk Halal,Tarif Sertifikasi Produk Halal,tarif layanan Jaminan Produk Halal,sertifikasi halal,besaran tarif sertifikasi halal

Varian Alpha, Beta, dan Delta Covid-19 Ditemukan di Jakarta

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 12:05 WIB

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti mengungkapkan bahwa saat ini ditemukan tiga varian baru Covid-19 di ibu k...

Umum - Nasional, Varian Alpha, Beta, dan Delta Covid-19 Ditemukan di Jakarta, VArian Alpha,Varian Beta,Varian Delta Covid-19,varian Covid-19 baru,varian Covid-19

Mendagri: Kantor di Zona Merah Covid-19 Diminta WFH 75%

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 10:52 WIB

Naiknya tren penularan kasus aktif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir disinyalir akibat masyarakat abai dalam menerap...

Umum - Nasional, Mendagri: Kantor di Zona Merah Covid-19 Diminta WFH 75%, Zona Merah Covid-19,lonjakan kasus Covid-19,Work From Home (WFH),perpanjangan PPKM mikro,angka kasus covid-19 di Indonesia,tren penularan kasus aktif COVID-19

Masuk UI lewat SBMPTN 2021? Perhatikan 4 Tahapan Registrasi Ulang Ini

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 10:30 WIB

Universitas Indonesia (UI) menerima 1.658 mahasiswa baru S1 Reguler.

Umum - Nasional, Masuk UI lewat SBMPTN 2021? Perhatikan 4 Tahapan Registrasi Ulang Ini, SBMPTN 2021,Universitas Indonesia,UI,Registrasi Ulang

artikel terkait

dewanpers