web analytics
  

Diprotes Usai Setop Pembangunan Masjid Ahmadiyah, Ini Kata Bupati Garut

Rabu, 12 Mei 2021 04:45 WIB
Umum - Regional, Diprotes Usai Setop Pembangunan Masjid Ahmadiyah, Ini Kata Bupati Garut, Pembangunan Masjid Ahmadiyah,Masjid Ahmadiyah garut,Bupati Garut Rudy Gunawan,Garut

Bupati Garut Rudy Gunawan. (Republika/Bayu Adjie)

GARUT, AYOBANDUNG.COM -- Penyetopan pembangunan masjid Ahmadiyah di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut oleh pemerintah setempat, ramai di media massa. Sejumlah pihak bahkan mengecam langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut itu.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengaku paham betul langkah Pemkab Garut menyetop pembangunan masjid Ahmadiyah di Kampung Nyalindung mengundang komentar dari banyak pihak. Namun, dia tetap pada pendiriannya.

"Saya bukan intoleransi. Hanya saja saya yakin Ahmadiyah itu bukan bagian dari Islam. Itu saja," kata dia melalui keterangan resmi, Senin, 11 Mei 2021.

Menurut Rudy, Ahmadiyah tak bisa disamakan layaknya organisasi masyarakat (Ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) Muhammadiyah, atau Persatuan Islam (Persis). Sebab, paham yang disebarkan Ahmadiyah bukan merupakan ajaran Islam.

"Tentu kami beranggapan Ahmadiyah dilarang. Ajarannya tidak sama dengan kita," kata dia.

Dengan keyakinan itu, Pemkab Garut menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Amhadiyah Indonesia di Kampung Nyalindung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. SE tertanggal 6 Mei 2021 itu langsung ditandatangani Rudy.

Atas dasar SE tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpil PP) Kabupaten Garut menghentikan pembangunan masjid Ahmadiyah. Dampaknya, sejumlah publik menilai, langkah Pemkab Garut berlebihan.

Namun, Rudy tak gentar. Menurut dia, Indonesia adalah negara hukum. "Kalau SE Bupati bertentangan dengan UUD, silakan gugat ke MK, MA. Kalau saya melarang pendirian masjid Ahmadiyah bertentangan etika pelaksanaan pemerintahan, kami akan dikoreksi Mendagri dan Gubernur. Kita serahkan saja," ujar dia.

Rudy mengaku, enggan berdebat lagi mengenai masalah itu. Namun, dia tetap akan melarang altivitas jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Garut

"Saya selaku Bupati Garut, sudah dengarkan masukan berbagai pihak, mempelajari apa yang terjadi. Ini demi ketentraman dan ketertiban masyarakat Garut, demi ukhuwah islamiyah, demi kami semua," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPD Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Garut, Rahmat Syukur Maskawan menilai, Bupati Garut melakukan tindakan diskriminatif dan inkonstitusional dengan mengeluarkan SE tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.

Ia menegaskan, pengurus beserta warga komunitas Ahmadiyah menolak penutupan paksa Masjid yang sedang tahap pembangunan tersebut.

"Karena baik SKB 3 Menteri 2008 maupun Pergub No 12 tahun 2011 isinya tidak ada larangan pembangunan masjid dan pelarangan kegiatan Ahmadiyah, penutupan tersebut juga tidak disertai dengan berita acara atau surat tugas penyegelan," kata dia, melalui keterangan resmi.

Ia menjelaskan, aksi penolakan pembangunan masjid itu bermula ketika pada 25 April 2021, datang massa dari luar Kampung Nyalindung, Garut ke lokasi pembangunan masjid. Mereka menuntut aktivitas pembangunan itu dihentikan.

Kemudian, pada 29 April, ketua Pembangunan Masjid Asep Nanu dan Ketua RW 02 Teten menemukan penandaan oleh pihak tidak dikenal terhadap rumah-rumah warga non-Ahmadiyah dengan pita kuning. 

Selanjutnya, pada 30 April 2021, DPD Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Garut mengirimkan surat ke Kejaksaan Negeri Garut dan Kepolisian Resort Garut untuk audiensi. Namun kedua instansi tersebut menolak dengan alasan masalah itu sedang dibahas di level forkopimda.

Kemudian, pada 4 Mei 2021, DPD Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Garut mengirimkan surat ke Bupati Garut untuk audiensi. Namun Bupati menolak untuk ditemui.

Alhasil, pada 6 Mei 2021 Pukul 13.30 WIB, petugas Satpol PP yang dipimpin oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, bersama unsur Forkopimcam Cilawu menutup masjid dengan memasang Satpol PP line. Petugas juga memberikan SE Bupati terkait dan melarang aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Garut, berdasarkan SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah dan Pergub Jawa Barat No 12 tahun 2011

Rahmat mengatakan, DPD Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Garut menolak penutupan paksa masjid yang dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. "Kita menolak dengan keras dikeluarkannya SE yang tidak pernah melibatkan pihaknya dalam pembuatannya," kata dia.

Dia meminta, Bupati Garut segera mencabut SE terkait, serta menghentikan segala bentuk pelanggaran dan pembatasan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Bupati sebagai kepala daerah, lanjut dia, wajib memfasilitasi dan menjamin warganya untuk dapat beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Menelisik Kesederhanaan Warga Kampung Naga Tasikmalaya

Regional Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:17 WIB

Banyak hal yang dapat dengan mengunjungi Kampung Naga Tasikmalaya, salah satunya belajar tentang kesederhanaan.

Umum - Regional, Menelisik Kesederhanaan Warga Kampung Naga Tasikmalaya, Kampung Naga Tasik,kampung naga tasikmalaya,Wisata Tasikmalaya

Pemuda di Tasik Serang Mantan Pacar dan Warga dengan Golok

Regional Sabtu, 12 Juni 2021 | 15:54 WIB

Seorang pemuda berinisial AP(26)  diamankan Polres Tasikmalaya Kota karena berbuat onar dengan menyerang warga dan seora...

Umum - Regional, Pemuda di Tasik Serang Mantan Pacar dan Warga dengan Golok, kriminal Tasikmalaya,Pria serang pacar,premanisme tasikmalaya

Diduga Pabrik Narkoba, BNN Gerebek 2 Rumah Kontrakan di Kota Tasik

Regional Sabtu, 12 Juni 2021 | 15:43 WIB

Dua rumah di Kota Tasikmalaya diduga dijadikan tempat produksi narkoba jenis pil.

Umum - Regional, Diduga Pabrik Narkoba, BNN Gerebek 2 Rumah Kontrakan di Kota Tasik, Badan Narkotika Nasional (BNN),Pabrik narkoba Tasikmalaya,Peredaran narkoba Tasikmalaya

4 Begal Sadis di Cirebon Ditangkap Polisi

Regional Sabtu, 12 Juni 2021 | 12:22 WIB

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat menangkap empat begal atau pencuri dengan kek...

Umum - Regional, 4 Begal Sadis di Cirebon Ditangkap Polisi, Begal Cirebon,Begal Sadis Cirebon,Polres Cirebon Kota,Kriminal Cirebon

Seorang Pemuda Serang Mantan Pacar dan Warga dengan Golok

Regional Sabtu, 12 Juni 2021 | 11:23 WIB

Seorang pemuda berinisial AP(26)  diamankan Polres Tasikmalaya Kota karena berbuat onar dengan menyerang warga dan seora...

Umum - Regional, Seorang Pemuda Serang Mantan Pacar dan Warga dengan Golok, Kriminal Kota Tasikmalaya,Berita Kota Tasik,Pemuda serang mantan pacar,pemuda ngamuk

Kadisdik Jabar Ingin PPDB Dievaluasi Cepat

Regional Sabtu, 12 Juni 2021 | 10:28 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat atau Disdik Jabar Dedi Supandi memantau langsung pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik...

Umum - Regional, Kadisdik Jabar Ingin PPDB Dievaluasi Cepat, PPDB 2021,PPDB Jabar,PPDB Jabar 2021,Disdik Jabar

Diguyur Hujan, 4 Titik di Sukabumi Dilanda Bencana

Regional Sabtu, 12 Juni 2021 | 06:02 WIB

Hujan deras mengakibatkan bencana di empat titik berbeda di Kota Sukabumi. Dampaknya ada sejumlah rumah warga roboh akib...

Umum - Regional, Diguyur Hujan, 4 Titik di Sukabumi Dilanda Bencana, sukabumi,Kota Sukabumi,bencana di sukabumi,hujan deras sukabumi

Ini Fakta Terbaru Klaster 2 Kampung di Cianjur Selatan

Regional Jumat, 11 Juni 2021 | 21:14 WIB

Sebanyak 35 warga dari Kampung Ganitri Desa Padasuka dan Kampung Puncakmanis Desa Cimaskara kecamatan Cibinong di Kabupa...

Umum - Regional, Ini Fakta Terbaru Klaster 2 Kampung di Cianjur Selatan, Klaster Kampung di Cianjur,Kasus Covid-19 Cianjur,Warga Cianjur Positif Covid-19,Klaster Hajatan Pernikahan di Cianjur
dewanpers