web analytics
  

Mudik Aglomerasi Dilarang, Bagaimana Nasib Moda Transportasi?

Jumat, 7 Mei 2021 20:17 WIB
Umum - Nasional, Mudik Aglomerasi Dilarang, Bagaimana Nasib Moda Transportasi?, Mudik Aglomerasi Dilarang,Nasib Moda Transportasi,aktivitas transportasi,aglomerasi,Kementerian Perhubungan,Pembatasan Jam Operasional,pengetatan prokes

Pemerintah melarang kegiatan mudik masyarakat, termasuk di wilayah aglomerasi. Kendati demikian, aktivitas transportasi tetap akan beroperasi untuk kegiatan esensial harian, seperti sektor logistik, pendidikan, makanan minuman, energi, serta komunikasi dan teknologi informasi. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah melarang kegiatan mudik masyarakat, termasuk di wilayah aglomerasi. Kendati demikian, aktivitas transportasi tetap akan beroperasi untuk kegiatan esensial harian, seperti sektor logistik, pendidikan, makanan minuman, energi, serta komunikasi dan teknologi informasi.

Selain itu juga di sektor keuangan, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, objek vital, dan beberapa  sektor sosial ekonomi pendukung lainnya. Karena itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan penyekatan untuk aktivitas transportasi.  

“Pemerintah sudah tegas menyatakan kegiatan mudik dilarang. Di wilayah aglomerasi pun mudik dilarang, yang diperbolehkan adalah  aktivitas yang esensial, dan transportasi masih akan melayani  masyarakat di kawasan ini dengan pembatasan," kata Adita, dikutip dari siaran resmi, Jumat 7 Mei 2021.

Ia menegaskan, seluruh moda transportasi darat berupa angkutan jalan dan kereta api akan tetap beroperasi namun dengan pembatasan jam operasional dan pengetatan prokes. "Baik itu transportasi darat berupa angkutan jalan maupun kereta api akan tetap melayani masyarakat dengan pembatasan jam operasional, frekuensi dan jumlah armada. Di samping itu akan  diperketat pula pengawasan terhadap protokol kesehatan," ucap dia.

Adita pun meminta pemerintah daerah tetap memberikan pelayanan transportasi di wilayahnya secara terbatas dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pengaturan transportasi di kawasan aglomerasi ini sesuai Permenhub Nomor 13 Tahun 2021.

Di sektor transportasi darat, transportasi tetap beroperasi secara terbatas melayani kawasan aglomerasi di Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo; Jabodetabek; Bandung Raya; Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi; Jogja Raya; Solo Raya; Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan; dan Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros. 

Adita menyampaikan, pengaturan pengoperasian sarana transportasi darat pada kawasan perkotaan dibatasi jumlah  operasionalnya, dengan tetap memperhatikan penyediaan bagi operasional sarana untuk kepentingan mendesak dan non-mudik.

Sedangkan di sektor transportasi kereta api, transportasi kereta api lokal di Jawa, kereta api lokal perintis Jawa, dan kereta api lokal di Sumatera tetap beroperasi secara terbatas selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, peniadaan mudik dalam satu wilayah aglomerasi merupakan upaya mencegah terjadinya penularan Covid-19 dan untuk menjamin protokol kesehatan bisa dijalankan dengan baik.

Ia menjelaskan, sejak awal kebijakan yang diambil pemerintah adalah peniadaan mudik yang berlaku pada 6-17 Mei 2021. Larangan di wilayah aglomerasi ini dikecualikan pada layanan transportasi untuk kegiatan esensial harian seperti bekerja, memeriksakan kesehatan, logistik, dll.   

“Kebijakan tetap yaitu peniadaan mudik, tujuannya agar tidak terjadi peningkatan mobillitas masyarakat pemicu kerumunan. Kebijakan ini diterbitkan atas alasan potensi silaturahmi dengan kontak fisik yang terjadi saat bertemu yang berpotensi menimbulkan peningkatan peluang transmisi dalam lingkup keluarga,” kata Wiku.

Wiku mengatakan, kegiatan silaturahmi dengan keluarga tetap dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi terkini secara virtual.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

terbaru

CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 13:45 WIB

Sebuah pesan berantai menginformasikan bahwa bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahap ketiga telah di...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka, BLT UMKM tahap 3,Hoaks BLT UMKM,Hoaks BPUM,BLT UMKM Tahap 3 dibuka

Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 12:43 WIB

Ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat mulai menipi...

Umum - Nasional, Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran, Kasus Covid-19 Melonjak,Cegah Klaster Lebaran,klaster lebaran,COVID-19

CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 11:37 WIB

Beredar sebuah poster mengenai Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar konvensi calon Presiden (capres) 2024. Disebutkan dal...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024, Cek Fakta,nu gelar konvensi calon presiden,cek fakta konvensi calon presiden nu,hoaks nu

Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 06:25 WIB

Sektor kegiatan yang melanggar protokol kesehatan selama PPKM mikro akan ditindak tegas dan diberi sanksi. Hal ini disam...

Umum - Nasional, Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda, Pelanggar prokes,pelanggara Prokes Covid-19,COVID-19,Satgas Covid-19,protokol kesehatan covid-19

Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 21:18 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan memberikan teguran kepada Kapolda dan Kapolres yang saat ini belum...

Umum - Nasional, Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,premanisme,Kamtibmas,Aksi Premanisme

Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 20:43 WIB

Rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan pendidikan dinilai akan menurunkan pertumbu...

Umum - Nasional, Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF, indef,PPN Sembako,PPN Bahan Pokok,Rencana Pemerintah Kenakan Pajak Sembako,Pajak bahan pokok,INDEF PPN Sembako

Ivermectin Ampuh Obati Covid-19? Ini Komentar Satgas IDI

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 20:07 WIB

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Zubairi Djoerban memastikan jika obat Ivermecti...

Umum - Nasional, Ivermectin Ampuh Obati Covid-19? Ini Komentar Satgas IDI, Ivermectin,Ivermectin Obat Covid-19,obat covid-19,Satgas IDI,Obat Ivermectin

Polri Lakukan Operasi Premanisme di Seluruh Indonesia

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 19:25 WIB

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia (Kadiv Humas Polri), Irjen Argo Yuwono, menegaskan polis...

Umum - Nasional, Polri Lakukan Operasi Premanisme di Seluruh Indonesia, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono,Polri Operasi Premanisme,Polisi Ringkus Preman,Pungli Pelabuhan Tanjung Priok,Pemerasan Pelabuhan Tanjung Priok
dewanpers