web analytics
  

Komnas HAM Curiga Pelabelan Teroris TPNPB OPM Bentuk Putus Asa Jokowi

Jumat, 7 Mei 2021 15:58 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Umum - Nasional, Komnas HAM Curiga Pelabelan Teroris TPNPB OPM Bentuk Putus Asa Jokowi, Komnas HAM,Pelabelan Teroris TPNPB OPM,Jokowi,penyematan label teroris,TPNPB-OPM,Presiden Joko Widodo,pemerintahan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (instagram@jokowi)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Eks Wakil Ketua Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Yosep Stanley Adi Prasetyo curiga penyematan label teroris untuk Tentara Pembebasan Negara Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sebagai bentuk putus asa Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab, selama ini pemerintahan kerap berupaya menenangkan hati warga asli Papua namun selalu terganggu ulahnya TPNPB-OPM.

"Saya ingin menyatakan, jangan-jangan ini memasuki 7 tahun pemerintahan Jokowi udah mulai putus asa nih, bagaimana memenangkan hati orang Papua," kata Stanley dinukil dari Suara.com (jaringan Ayobandung.com) Jumat 7 Mei 2021.

Karena putus asa itu, makanya pemerintah menetapkan gerombolan TPNPB-OPM sebagai teroris supaya mengirimkan pasukan yang lebih banyak. 

"Sehingga kemudian ditetapkan bahwa OPM itu adalah teroris dengan demikian nanti akan ada operasi yang sifatnya masif," ujarnya. 

Selain itu, Stanley juga mempertanyakan soal operasi penumpasan TPNPB-OPM pasca ditetapkan sebagai teroris dengan melibatkan Densus 88 serta aparat kepolisian. Sebab, menurutnya belum ada kekompakan antara TNI dengan Polri dalam memburu TNPBP-OPM. 

"Karena menurut saya sebelum ada penetapan ini ada dikotomi, polisi mengatakan bahaw ini kelompok kriminal bersnejata, sementara TNI mengatakan ini kelompok separatis," tuturnya. 

"Artinya kalau kelompok separatis itu jadi jatah TNI untuk melakukan operasi. Sementara kalau mengatakan kriminal bersenjata itu jatahnya Polri. Jadi ini belum padu," tambah Stanley.

Dicap Teroris

Sebelumnya, pemerintah resmi mengategorikan TPNPB-OPM sebagai teroris. Keputusan pemerintah tersebut sudah disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur soal teroris. 

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif di kategorikan sebagai teroris," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021). 

Keputusan tersebut diambil pemerintah karena banyak pihak yang mendukung untuk segera menindaklanjuti soal kekerasan yang terjadi di Papua baru-baru ini. 

Menurut Mahfud, beragam kalangan mulai dari MPR RI, TNI, Polri hingga tokoh-tokoh Papua yang menemuinya bersepakat kalau TPNPB telah melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal. Itu disebutnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 di mana teroris dikatakan sebagai siapapun orang yang merencanakan menggerakan dan mengorganisasikan terorisme. 

Sedangkan terorisme dijelaskan Mahfud yakni setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal atau menimbulkan kehancuran terhadap objek vital strategis terhadap lingkungan hidup fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik dan keamanan. 

"Nah, berdasar definisi yang dicantumkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafisiliasi dengannnya adalah tindakan teroris," tegasnya. 

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

terbaru

Imutnya! Anak Badak dan Elang Jawa Lahir TNUK dan TMII

Nasional Minggu, 13 Juni 2021 | 08:29 WIB

Dua anak badak Jawa lahir di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) pada Maret 2021. Ini menjadi kabar baik sekaligus kelahir...

Umum - Nasional, Imutnya! Anak Badak dan Elang Jawa Lahir TNUK dan TMII, Badak Jawa,kelahiran anak elang jawa,TNUK,kelahiran satwa langka,TMII

CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 13:45 WIB

Sebuah pesan berantai menginformasikan bahwa bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahap ketiga telah di...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka, BLT UMKM tahap 3,Hoaks BLT UMKM,Hoaks BPUM,BLT UMKM Tahap 3 dibuka

Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 12:43 WIB

Ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat mulai menipi...

Umum - Nasional, Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran, Kasus Covid-19 Melonjak,Cegah Klaster Lebaran,klaster lebaran,COVID-19

CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 11:37 WIB

Beredar sebuah poster mengenai Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar konvensi calon Presiden (capres) 2024. Disebutkan dal...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024, Cek Fakta,nu gelar konvensi calon presiden,cek fakta konvensi calon presiden nu,hoaks nu

Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 06:25 WIB

Sektor kegiatan yang melanggar protokol kesehatan selama PPKM mikro akan ditindak tegas dan diberi sanksi. Hal ini disam...

Umum - Nasional, Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda, Pelanggar prokes,pelanggara Prokes Covid-19,COVID-19,Satgas Covid-19,protokol kesehatan covid-19

Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 21:18 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan memberikan teguran kepada Kapolda dan Kapolres yang saat ini belum...

Umum - Nasional, Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,premanisme,Kamtibmas,Aksi Premanisme

Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 20:43 WIB

Rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan pendidikan dinilai akan menurunkan pertumbu...

Umum - Nasional, Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF, indef,PPN Sembako,PPN Bahan Pokok,Rencana Pemerintah Kenakan Pajak Sembako,Pajak bahan pokok,INDEF PPN Sembako

Ivermectin Ampuh Obati Covid-19? Ini Komentar Satgas IDI

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 20:07 WIB

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Zubairi Djoerban memastikan jika obat Ivermecti...

Umum - Nasional, Ivermectin Ampuh Obati Covid-19? Ini Komentar Satgas IDI, Ivermectin,Ivermectin Obat Covid-19,obat covid-19,Satgas IDI,Obat Ivermectin

artikel terkait

dewanpers