web analytics
  

Ini Sanksi Bagi ASN Jika Tetap Nekat Mudik

Kamis, 6 Mei 2021 13:19 WIB
Umum - Nasional, Ini Sanksi Bagi ASN Jika Tetap Nekat Mudik, ASN,Sanksi ASN Mudik,Larangan Mudik 2021,Larangan Mudik,Larangan Mudik Lebaran 2021

ASN Jabar. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kebijakan larangan mudik mulai berlaku Kamis, 6 Mei 2021, hingga 17 Mei mendatang kepada seluruh masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN). 

Mengacu Surat Edaran Menpan-RB Nomor 8 Tahun 2021 terkait larangan pegawai ASN mudik dan cuti pada periode 6 hingga 17 Mei 2021, terdapat sejumlah sanksi yang akan dikenakan bagi ASN nekat. 

"Ada tiga macam disiplin, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat," kata Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Rini Widyantini yang dikutip dari Youtube Kementerian PAN-RB, Kamis, 6 Mei 2021.

Rini menjelaskan, tiga jenis hukuman disiplin itu mengacu pada PP Nomor 53 Tahun 2010. Dalam PP diketahui, hukuman disiplin bervariasi mulai dari ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sementara, sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

"Jadi, Bapak Ibu rekan-rekan ASN bisa melihat dari PP itu hukuman-hukuman apa saja yang bisa dikenakan karena ini sudah termasuk disiplin pegawai. Karena sudah ada larangan, tapi tetap melakukan, maka dikenakan sanksi, bisa saja sampai penundaan kenaikan gaji," kata Rini.

Kemudian, Rini menyebut, untuk hukuman disiplin berat bisa dikenakan jika pelanggarannya terbukti berdampak negatif pada pemerintah dan negara. Bentuk-bentuk sanksi disiplin berat, antara lain, penurunan pangkat hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

"Paling berat diberhentikan dengan tidak hormat. Tapi, ini kan kita konteksnya dilihat dulu ya. Konteks daripada kesalahannya. Tapi, PP 53 mengatur dari mulai ringan sampai berat, dan itu harus dilihat dari konteksnya," kata Rini.

Ia mengatakan, untuk kategori mudik tersebut, hukuman disiplin akan dikenakan sesuai dengan konteks pelanggarannya. 

"Jadi, ada aturannya lah. Jadi, tidak serta-merta hanya karena pulang kampung, langsung disiplin berat. Tidak seperti itu. Ada aturannya. Apakah memang itu berpengaruh pada instansi, ada itu di PP 53, sudah ada pengaturannya," ungkapnya.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 13:45 WIB

Sebuah pesan berantai menginformasikan bahwa bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahap ketiga telah di...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka, BLT UMKM tahap 3,Hoaks BLT UMKM,Hoaks BPUM,BLT UMKM Tahap 3 dibuka

Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 12:43 WIB

Ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat mulai menipi...

Umum - Nasional, Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran, Kasus Covid-19 Melonjak,Cegah Klaster Lebaran,klaster lebaran,COVID-19

CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 11:37 WIB

Beredar sebuah poster mengenai Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar konvensi calon Presiden (capres) 2024. Disebutkan dal...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024, Cek Fakta,nu gelar konvensi calon presiden,cek fakta konvensi calon presiden nu,hoaks nu

Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 06:25 WIB

Sektor kegiatan yang melanggar protokol kesehatan selama PPKM mikro akan ditindak tegas dan diberi sanksi. Hal ini disam...

Umum - Nasional, Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda, Pelanggar prokes,pelanggara Prokes Covid-19,COVID-19,Satgas Covid-19,protokol kesehatan covid-19

Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 21:18 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan memberikan teguran kepada Kapolda dan Kapolres yang saat ini belum...

Umum - Nasional, Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,premanisme,Kamtibmas,Aksi Premanisme

Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 20:43 WIB

Rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan pendidikan dinilai akan menurunkan pertumbu...

Umum - Nasional, Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF, indef,PPN Sembako,PPN Bahan Pokok,Rencana Pemerintah Kenakan Pajak Sembako,Pajak bahan pokok,INDEF PPN Sembako

Ivermectin Ampuh Obati Covid-19? Ini Komentar Satgas IDI

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 20:07 WIB

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Zubairi Djoerban memastikan jika obat Ivermecti...

Umum - Nasional, Ivermectin Ampuh Obati Covid-19? Ini Komentar Satgas IDI, Ivermectin,Ivermectin Obat Covid-19,obat covid-19,Satgas IDI,Obat Ivermectin

Polri Lakukan Operasi Premanisme di Seluruh Indonesia

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 19:25 WIB

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia (Kadiv Humas Polri), Irjen Argo Yuwono, menegaskan polis...

Umum - Nasional, Polri Lakukan Operasi Premanisme di Seluruh Indonesia, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono,Polri Operasi Premanisme,Polisi Ringkus Preman,Pungli Pelabuhan Tanjung Priok,Pemerasan Pelabuhan Tanjung Priok

artikel terkait

dewanpers