web analytics
  

Jokowi dan Sri Mulyani Ribut Soal THR? Ini Jawaban KSP

Rabu, 5 Mei 2021 15:43 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Umum - Nasional, Jokowi dan Sri Mulyani Ribut Soal THR? Ini Jawaban KSP, Tunjangan Hari Raya,THR,komponen THR 2021,kondisi keuangan negara,Pandemi Covid-19,besaran THR bagi ASN,THR ASN,petisi online THR ASN 2021

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Instagram/@jokowi)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma mengatakan tak ada perbedaan pendapat antarmenteri, apalagi antara Presiden dengan Menteri Keuangan soal pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi ASN/PNS.  Semua komponen pemerintah kata Panutan satu suara yakni mengacu pada regulasi yang sama, yaitu PP 63/2021 dan PMK 42/2021. 

"Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Menkeu terkait THR ASN," ucap Panutan S. Sulendrakusuma dikutip dari Suara.com (jaringan Ayobandung.com), Rabu 5 April 2021.

Panutan menjelaskan, PMK 42/2021 merupakan juknis bagi PP 63/2021. Adapun penyusunannya mengacu pada PP 63 tahun 2021.

 "Oleh karena itu isinya dijamin konsisten. Tidak ada perbedaan antara dua regulasi tersebut," tutur Panutan.

Meski begitu, seperti regulasi lainnya, selalu ada diskusi antara pihak-pihak terkait sebelum diputuskan dalam sidang kabinet dan diformalkan dalam bentuk regulasi.

"Dalam proses diskusi tersebut, mungkin saja ada perbedaan ide. Itu hal yang sangat normal," ucap Panutan.

Panutan menuturkan regulasi PP 63 dan PMK 42 berlaku umum. Karena itu kata Panutan semua ASN di berbagai K/L menerima THR dengan mengikuti ketentuan yang sama.

"Tidak ada keistimewaan bagi K/L tertentu," kata Panutan.

Panutan memaparkan, semua ASN menerima THR yang tidak ada komponen tunjangan kinerja di dalamnya, sesuai dengan regulasinya. 

Kata dia, alasan tidak dimasukkannya tunjangan kinerja ke dalam komponen THR 2021 (juga 2020), sebagaimana dijelaskan oleh Menkeu Sri Mulyani.

Tak hanya itu, Panutan menuturkan penyebab utamanya adalah kondisi keuangan negara yang memang tengah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

"Sehingga tidak bijaksana jika kita membandingkannya dengan THR 2019. Kita semua tahu, tahun 2019 merupakan kondisi sebelum Covid-19," ucap Panutan.

Di sisi lain, Pemerintah tentu memahami kebutuhan para ASN, sebagaimana kebutuhan masyarakat pada umumnya, apalagi mendekati Lebaran. Tapi untuk saat ini, kata Panutan, itulah yang dapat diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai hal.

Panutan juga menyampaikan, pemerintah melihat petisi online THR ASN 2021 secara proporsional. Pemerintah menilai hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi, serta menjadi masukan bagi pemerintah. 

"Kami hormati itu. Akan tetapi, di sisi lain, kita memang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, dalam hal ini ASN," imbuh Panutan.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani secara jelas sudah menyampaikan alasan dan pertimbangan yang melandasi ketentuan tentang besaran THR bagi ASN. Namun masih banyak ASN yang bersyukur, bahwa dalam situasi sulit seperti sekarang ini tetap menerima THR.

"Tapi kalau ada yang tidak puas atau kecewa, kita bisa mengerti. Tapi kalau tuntutannya adalah THR seperti tahun 2019 (sebelum Covid-19), itu kurang bijak dan kurang realistis," katanya.

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

terbaru

SBMPTN Diumumkan Besok, Ini 30 Link Pengumuman dari Universitas

Nasional Minggu, 13 Juni 2021 | 11:47 WIB

Hal itu seperti diumumkan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sebagai pihak penyelenggara SBMPTN melalui unggahan...

Umum - Nasional, SBMPTN Diumumkan Besok, Ini 30 Link Pengumuman dari Universitas, SBMPTN,SBMPTN 2021,jadwal SBMPTN 2021,pengumuman SBMPTN 2021,link pengumuman SBMPTN 2021,pengumuman hasil seleksi SBMPTN 2021

Imutnya! Anak Badak dan Elang Jawa Lahir TNUK dan TMII

Nasional Minggu, 13 Juni 2021 | 08:29 WIB

Dua anak badak Jawa lahir di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) pada Maret 2021. Ini menjadi kabar baik sekaligus kelahir...

Umum - Nasional, Imutnya! Anak Badak dan Elang Jawa Lahir TNUK dan TMII, Badak Jawa,kelahiran anak elang jawa,TNUK,kelahiran satwa langka,TMII

CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 13:45 WIB

Sebuah pesan berantai menginformasikan bahwa bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahap ketiga telah di...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka, BLT UMKM tahap 3,Hoaks BLT UMKM,Hoaks BPUM,BLT UMKM Tahap 3 dibuka

Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 12:43 WIB

Ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat mulai menipi...

Umum - Nasional, Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran, Kasus Covid-19 Melonjak,Cegah Klaster Lebaran,klaster lebaran,COVID-19

CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 11:37 WIB

Beredar sebuah poster mengenai Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar konvensi calon Presiden (capres) 2024. Disebutkan dal...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024, Cek Fakta,nu gelar konvensi calon presiden,cek fakta konvensi calon presiden nu,hoaks nu

Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 06:25 WIB

Sektor kegiatan yang melanggar protokol kesehatan selama PPKM mikro akan ditindak tegas dan diberi sanksi. Hal ini disam...

Umum - Nasional, Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda, Pelanggar prokes,pelanggara Prokes Covid-19,COVID-19,Satgas Covid-19,protokol kesehatan covid-19

Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 21:18 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan memberikan teguran kepada Kapolda dan Kapolres yang saat ini belum...

Umum - Nasional, Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,premanisme,Kamtibmas,Aksi Premanisme

Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 20:43 WIB

Rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan pendidikan dinilai akan menurunkan pertumbu...

Umum - Nasional, Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF, indef,PPN Sembako,PPN Bahan Pokok,Rencana Pemerintah Kenakan Pajak Sembako,Pajak bahan pokok,INDEF PPN Sembako

artikel terkait

dewanpers