web analytics
  

Kemnaker: Pekerja Kontrak dan Outsourcing Berhak Terima THR!

Kamis, 29 April 2021 14:02 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Umum - Nasional, Kemnaker: Pekerja Kontrak dan Outsourcing Berhak Terima THR!, Tunjangan Hari Raya,THR,THR Dipercepat,Pekerja Kontrak dan Outsourcing,Kapan THR 2021 cair,peraturan THR Keagamaan,Pencairan THR 2021,Jadwal pencairan THR 2021

Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). (Pixabay/Eko Anug)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pekerja dengan status outsourcing (alih daya), kontrak, ataupun pekerja tetap (PKWT dan PKWTT) berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," katanya dikutip dari Suara.com (jaringan Ayobandung.com).

Pembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pada prinsipnya mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

Menurut Putri, ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan. Pertama, pekerja/buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.

Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR, tidak ada perbedaan status kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka berhak mendapatkan THR juga," ujar Putri.

Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah 1 bulan upah untuk pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa kerjanya.

Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

“Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, dimana hal tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh perusahaan," ujar Putri.

Para  pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung melalui dua ketentuan, yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan (rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

terbaru

Ternyata Ini Alasan Insentif Nakes Covid-19 Sulit Dicairkan

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 21:18 WIB

Kementerian Kesehatan mengungkap jika tunggakan insentif penanganan Covid-19 untuk tenaga kesehatan (nakes) 2020 sedang...

Umum - Nasional, Ternyata Ini Alasan Insentif Nakes Covid-19 Sulit Dicairkan, Insentif Nakes Covid-19,tunggakan insentif nakes,Kemenkes Insentif Nakes

KPK dan Polri OTT Bupati Nganjuk, Sejumlah Uang Turut Diamankan

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 21:12 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk No...

Umum - Nasional, KPK dan Polri OTT Bupati Nganjuk, Sejumlah Uang Turut Diamankan, OTT Bupati Nganjuk,kpk,Polri,Korupsi Bupati Nganjuk,Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Kamis 13 Mei 2021

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 18:56 WIB

Hasil Sidang Isbal Idulfitri 2021, Kemenag menetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada Kamis 13 Mei 2021.

Umum - Nasional, Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Kamis 13 Mei 2021, Hasil Sidang Isbat Idulfitri 2021,Sidang Isbat Idulfitri 2021,Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sidang Isbat Idulfitri,Kemenag Sidang Isbat Idulfitri,Idulfitri 2021,Lebaran 2021

Cek Fakta : BMKG Sebut 1 Syawal 1442 H Jatuh pada Hari Rabu 12 Mei 202...

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 17:14 WIB

BMKG menyikapi informasi yang berkembang di masyarakat dari sejumlah media online atau surat kabar yang beredar. Bahwa B...

Umum - Nasional, Cek Fakta : BMKG Sebut 1 Syawal 1442 H Jatuh pada Hari Rabu 12 Mei 2021, Cek Fakta BMKG 1 Syawal 1442 H,Hoaks BMKG 1 Syawal 1442 H,1 Syawal 1442 Hijriah

Darurat Al-Aqsa, ACT Dirikan Dapur Pangan untuk Warga Palestina

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 12:55 WIB

Tindakan ini sebagai bentuk nyata dukungan kepada orang-orang Palestina yang tengah berjuang mempertahankan Masjid Al-Aq...

Umum - Nasional, Darurat Al-Aqsa, ACT Dirikan Dapur Pangan untuk Warga Palestina, Warga Palestina,Israel,zionis,Ramadan,Masjid Al-Aqsa

H+2 Lebaran Diprediksi Puncak Arus Balik

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 12:39 WIB

Kemenhub memprediksi akan terjadi lonjakan arus balik pada H+2 Idul Fitri 2021.

Umum - Nasional, H+2 Lebaran Diprediksi Puncak Arus Balik, Puncak Arus Balik Lebaran,Puncak Arus Balik Idulfitri,lonjakan arus balik H+2 Idul Fitri 2021,kemenhub,tes Covid-19 gratis,pra-peniadaan mudik,pengetatan syarat perjalanan,potensi lonjakan arus balik

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Karantina Pemudik yang Lolos Penyekatan

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 10:55 WIB

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pelacakan atau tracing dan karantina C...

Umum - Nasional, Satgas Covid-19: Pemda Wajib Karantina Pemudik yang Lolos Penyekatan, Karantina Covid-19,karantina pemudik,Satgas Covid-19,PPKM Mikro,masa larangan mudik,Penanganan Covid-19,nekat mudik,sanksi  nekat mudik

Kuota Haji 2021 Indonesia Masih Abu-abu

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 10:49 WIB

Sejauh ini pemerintah Arab Saudi baru mengumumkan rencana untuk penyelenggaraan haji 2021, tetapi belum menyampaikan sec...

Umum - Nasional, Kuota Haji 2021 Indonesia Masih Abu-abu, Kuota Haji 2021,pelaksanaan Haji tahun 2021,Pemerintah Arab saudi,Protokol Kesehatan,kementerian agama,Pencegahan Covid-19

artikel terkait

dewanpers