web analytics
  

DJP Tata Ulang Tempat Terdaftar dan Pelaporan Usaha Wajib Pajak

Rabu, 21 April 2021 19:09 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Bisnis - Finansial, DJP Tata Ulang Tempat Terdaftar dan Pelaporan Usaha Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP),Reorganisasi Kantor Pajak,Perdirjen Pajak,KPP Pratama,KPP Madya

Kantor pajak. (Dok Humas DJP)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan reorganisasi beberapa kantor pajak di Indonesia. Agenda ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak nomor PER-06/PJ/2021 tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal DJP.

Beleid yang ditetapkan Suryo Utomo tangal 17 Maret 2021 ini menyebutkan, reorganisasi instansi vertikal DJP meliputi tiga hal. Pertama perubahan nomenklatur Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Kedua perubahan wilayah kerja KPP dan KP2KP. Ketiga, perubahan jenis KPP. 

Perdirjen Pajak itu juga menegaskan terhadap perubahan wilayah kerja, Direktur Jenderal Pajak memindahkan tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat pelaporan usaha PKP dari KPP Pratama Lama ke KPP Pratama Baru sesuai dengan pengalihan wilayah kerja.

Wajib pajak dan/atau PKP yang dipindahkan tempat pelaporan usaha akan mendapat pemberitahuan dari KPP Pratama Lama.

KPP Pratama Baru dan KPP Madya menerbitkan Kartu NPWP baru dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak beserta pemberitahuan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SMT (saat mulai terdaftar).

Kemudian, Kanwil atasan KPP Pratama Lama menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SMT dan berlaku sejak SMT sampai dengan batas waktu sebagaimana telah ditetapkan pada SK pemusatan sebelumnya, dalam hal PKP yang tempat pelaporan usahanya dipindahkan merupakan tempat pemusatan PPN terutang.

Selain itu, terhadap perubahan jenis KPP, maka Direktur Jenderal Pajak memindahkan wajib pajak terdaftar dan/atau tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu yang ditetapkan ke KPP Madya.

Wajib Pajak dan/atau PKP yang dipindahkan ke KPP Pratama Baru atau KPP Madya melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan ke KPP Pratama Baru atau KPP Madya sejak SMT.

Adapun perubahan nomenklatur Kanwil, KPP, dan KP2KP meliputi:

Kanwil DJP Papua dan Maluku menjadi Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku;

KPP Pratama Tanjung Karang menjadi KPP Pratama Bandar Lampung Satu;

KPP Pratama Kedaton menjadi KPP Pratama Bandar Lampung Dua;

KPP Pratama Argamakmur menjadi KPP Pratama Bengkulu Satu;

KPP Pratama Bengkulu menjadi KPP Pratama Bengkulu Dua;

KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu menjadi KPP Pratama Jakarta Tamansari;

KPP Pratama Jakarta Cakung Satu menjadi KPP Pratama Jakarta Cakung;

KPP Pratama Karawang Utara menjadi KPP Pratama Karawang;

KPP Pratama Semarang Tengah Dua menjadi KPP Pratama Semarang Tengah;

KPP Pratama Gresik Selatan menjadi KPP Pratama Gresik;

KPP Pratama Banjarmasin Utara menjadi KPP Pratama Banjarmasin;

KPP Pratama Mempawah menjadi KPP Pratama Kubu Raya;

KP2KP Tual, KPP Pratama Ambon menjadi KP2KP Langgur, KPP Pratama Ambon;

KP2KP Tebing Tinggi, KPP Pratama Lahat menjadi KP2KP Empat Lawang, KPP Pratama Lahat; dan

KP2KP Martapura, KPP Pratama Baturaja menjadi KP2KP Ogan Komering Ulu Timur, KPP Pratama Baturaja.

Kemudian, untuk perubahan wilayah kerja KPP dan KP2KP yaitu dengan mengalihkan: ·

Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Amplas, dan Kecamatan Medan Denai, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Medan Kota, ke wilayah kerja KPP Pratama Medan Barat;

Kecamatan Telukbetung Barat, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kecamatan Telukbetung Timur, dan Kecamatan Telukbetung Utara, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Teluk Betung, ke wilayah kerja KPP Pratama Bandar Lampung Satu;

Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Panjang, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Teluk Betung, ke wilayah kerja KPP Pratama Bandar Lampung Dua;

Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Muara Bangkahulu, dan Kecamatan Sungai Serut, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu, ke wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Satu;

Kelurahan Kebon Kelapa, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, ke wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Gambir Satu;

Kelurahan Krukut, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangsia, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, ke wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari;

Kelurahan Kuningan Timur, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat, ke wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga;

Kelurahan Rawa Barat dan Kelurahan Selong, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat, ke wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu;

Kelurahan Petogogan dan Kelurahan Gunung, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, ke wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu;

Kelurahan Melawai, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, ke wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua;

Kelurahan Pulogebang, Kelurahan Ujung Menteng, Kelurahan Cakung Timur, dan Kelurahan Cakung Barat, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, ke wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung;

Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Papanggo, Kelurahan Sunter Jaya, dan Kelurahan Sungai Bambu, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sunter, ke wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok;

Kecamatan Cikupa, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Curug, Kecamatan Jambe, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Legok, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Panongan, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Cikupa, ke wilayah kerja KPP Pratama Tigaraksa;

Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kresek, dan Kecamatan Sukamulya, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Tigaraksa, ke wilayah kerja KPP Pratama Kosambi;

Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batununggal, dan Kecamatan Bandung Kidul, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Bandung Karees, ke wilayah kerja KPP Pratama Bandung Tegallega;

Kecamatan Kiaracondong, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Bandung Karees, ke wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cicadas;

Kecamatan Tempuran, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kecamatan Talagasari, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Banyusari, Kecamatan Klari, Kecamatan Tirtamulya, Kecamatan Jatisari, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Tegalwaru, dan Kecamatan Purwasari, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Karawang Selatan, ke wilayah kerja KPP Pratama Karawang;

Kecamatan Rawa Lumbu dan Kecamatan Mustikajaya, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Selatan, ke wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Utara;

Kecamatan Bekasi Selatan, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Selatan, ke wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Barat;

Kecamatan Bantar Gebang, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Selatan, ke wilayah kerja KPP Pratama Pondok Gede;

Kecamatan Babakan Madang dan Kecamatan Sukaraja, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Cibinong, ke wilayah kerja KPP Pratama Ciawi;

Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rancabungur, dan Kecamatan Rumpin, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Ciawi, ke wilayah kerja KPP Pratama Cibinong;

Kelurahan Miroto, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Brumbungan, Kelurahan Karangkidul, Kelurahan Pendrikan Kidul, Kelurahan Pekunden, dan Kelurahan Sekayu, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Semarang Tengah Satu, ke wilayah kerja KPP Pratama Semarang Tengah;

Kabupaten Purworejo, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Purworejo, ke wilayah kerja KPP Pratama Kebumen;

Kecamatan Simokerto dan Kecamatan Semampir, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Simokerto, ke wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo;

Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Dukun, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Gresik Utara, ke wilayah kerja KPP Pratama Gresik;

Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kecamatan Banjarmasin Timur, yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Banjarmasin Selatan, ke wilayah kerja KPP Pratama Banjarmasin; dan

Kabupaten Buru Selatan menjadi bagian wilayah kerja KP2KP Namlea.

Selanjutnya, perubahan jenis KPP meliputi:

KPP Pratama Medan Kota menjadi KPP Madya Dua Medan;

KPP Pratama Teluk Betung menjadi KPP Madya Bandar Lampung;

KPP Pratama Jakarta Gambir Empat menjadi KPP Madya Dua Jakarta Pusat;

KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua menjadi KPP Madya Dua Jakarta Barat;

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat menjadi KPP Madya Dua Jakarta Selatan I;

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat menjadi KPP Madya Jakarta Selatan II;

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga menjadi KPP Madya Dua Jakarta Selatan II;

KPP Pratama Jakarta Cakung Dua menjadi KPP Madya Dua Jakarta Timur;

KPP Pratama Jakarta Sunter menjadi KPP Madya Dua Jakarta Utara;

KPP Pratama Cikupa menjadi KPP Madya Dua Tangerang;

KPP Pratama Bandung Karees menjadi KPP Madya Dua Bandung;

KPP Pratama Karawang Selatan menjadi KPP Madya Karawang;

KPP Pratama Bekasi Selatan menjadi KPP Madya Kota Bekasi;

KPP Pratama Semarang Tengah Satu menjadi KPP Madya Dua Semarang;

KPP Pratama Purworejo menjadi KPP Madya Surakarta;

KPP Pratama Surabaya Simokerto menjadi KPP Madya Dua Surabaya;

KPP Pratama Gresik Utara menjadi KPP Madya Gresik; dan

KPP Pratama Banjarmasin Selatan menjadi KPP Madya Banjarmasin.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal DJP sebagaimana Diatur Dalam  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP,  reorganisasi instansi vertikal DJP  ini akan diimplementasikan mulai tanggal 24 Mei 2021.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

HUT ke-60, bank bjb Gelar Promo di Ratusan Merchant

Finansial Sabtu, 8 Mei 2021 | 16:55 WIB

bank bjb akan genap berusia 60 tahun pada Kamis 20 Mei 2021 mendatang. Untuk memeriahkan perayaan HUT, bank bjb menggela...

Bisnis - Finansial, HUT ke-60, bank bjb Gelar Promo di Ratusan Merchant, HUT ke-60 bank bjb,bank bjb,promo bank bjb,Ratusan Merchant bank bjb,promo tandamata bjb

Daur Ulang Sampah Jadi Cuan, Bank bjb Jalin Kerja Sama dengan Octopus

Finansial Jumat, 7 Mei 2021 | 12:54 WIB

Dalam setahun terakhir aplikasi Octopus menjadi perhatian warga terutama yang peduli lingkungan karena aplikasi tersebut...

Bisnis - Finansial, Daur Ulang Sampah Jadi Cuan, Bank bjb Jalin Kerja Sama dengan Octopus, bank bjb,Octopus,bank bjb peduli lingkungan,Daur Ulang Sampah

Sepekan Jelang Ramadan, Harga Emas Antam Melejit

Finansial Jumat, 7 Mei 2021 | 09:55 WIB

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) berada di angka Rp934.000 per gram pada Jumat, 7 Mei 2021, atau naik Rp8.00...

Bisnis - Finansial, Sepekan Jelang Ramadan, Harga Emas Antam Melejit, Harga emas Antam,Harga emas Antam hari ini,Harga Emas Hari ini,Harga emas Antam Bandung,Emas

12 Juta Lebih Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan

Finansial Kamis, 6 Mei 2021 | 21:50 WIB

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 12.481.644 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahu...

Bisnis - Finansial, 12 Juta Lebih Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan, lapor spt tahunan,Direktorat Jenderal Pajak (DJP),Kanwil DJP Jabar I,Wajib Pajak

Ayo Ngabuburit di Acara Semarak bjb Bisa Jadi Berkah di Channel Youtub...

Finansial Kamis, 6 Mei 2021 | 18:16 WIB

Dalam memperingati bulan suci Ramadan 1442 Hijriyah, bank bjb akan menggelar Acara Semarak Bisa Jadi Berkah pada Rabu 5...

Bisnis - Finansial, Ayo Ngabuburit di Acara Semarak bjb Bisa Jadi Berkah di Channel Youtube bank bjb, Semarak bjb,Acara Semarak bjb,Channel Youtube bank bjb,Ayo Ngabuburit,bank bjb,bjb DigiCash

Perluas Kemitraan, bank bjb Jalin Kerja Sama dengan PT Dilar Lintas Ra...

Finansial Kamis, 6 Mei 2021 | 14:40 WIB

bank bjb kembali memperluas jalinan kerja samanya dengan berbagai perusahaan. Salah satunya yang teranyar adalah kolabor...

Bisnis - Finansial, Perluas Kemitraan, bank bjb Jalin Kerja Sama dengan PT Dilar Lintas Raya Tasikmalaya, bank bjb,bank bjb kantor cabang Tasikmalaya,PT Dilar Lintas Raya,kerja sama bank bjb dan PT Dilar Lintas Raya,UMKM

Harga Emas Antam H-7 Lebaran Rp926.000 per Gram

Finansial Kamis, 6 Mei 2021 | 10:30 WIB

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) berada di angka Rp926.000 per gram pada Kamis, 6 Mei 2021, atau naik Rp4.00...

Bisnis - Finansial, Harga Emas Antam H-7 Lebaran Rp926.000 per Gram, Harga emas Antam,Harga emas Antam hari ini,Harga Emas Hari ini,Harga emas Antam Bandung,Emas

Masuk 10 Terbaik Nasional, Pertumbuhan Mobile Banking bank bjb Tercata...

Finansial Kamis, 6 Mei 2021 | 10:14 WIB

Dalam riset Infobank per awal Mei 2021, bank bjb menduduki urutan ke-8 dari 10 bank nasional yang menerapkan layanan mob...

Bisnis - Finansial, Masuk 10 Terbaik Nasional, Pertumbuhan Mobile Banking bank bjb Tercatat Paling Pesat, bank bjb,mobile banking bank bjb,bjb DIGI,Performa 10 Terbaik Mobile Banking,Infobank
dewanpers