web analytics
  

Cetak Rekor, UU Cipta Kerja Digugat 663 Pekerja ke MK

Rabu, 21 April 2021 12:09 WIB
Umum - Nasional, Cetak Rekor, UU Cipta Kerja Digugat 663 Pekerja ke MK , UU Cipta Kerja,UU Cipta Kerja digugat,UU Cipta Kerja digugat pekerja,pekerja gugat UU Cipta Kerja,Omnibus Law

Mahkamah Konstitusi (MK) (istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Sebanyak 663 pekerja tercantum sebagai pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dengan perkara nomor 4/PUU-XIX/2021. Ini tercatat sebagai permohonan dengan pemohon terbanyak sepanjang sejarah pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami menegaskan juga dalam Pendahuluan ini mengajukan mengatasnamakan Gerakan Kesejahteraan Nasional sebuah aliansi masyarakat sipil yang berhubungan serikat pekerja yang terdiri dari berbagai federasi," ujar Kuasa hukum para pemohon Ari Lazuardi dikutip risalah sidang pemeriksaan pendahuluan, Selasa (20/4).

Namun, Ari tidak menyebutkan semua nama pemohon di depan para hakim panel dan hanya dianggap dibacakan. Nama pemohon yang disebutkan hanya R Abdullah sebagai karyawan swasta yang juga ketua umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) serta Indra Munaswar, seorang karyawan swasta sekaligus ketua umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI).

 Nama 663 pemohon ditulis dalam berkas permohonan. Para pemohon perkara nomor 4/PUU-XIX/2021 melalui tim kuasa hukumnya, mengajukan pengujian formil dan materiil terhadap UU Cipta Kerja.

Secara formil, pemohon meminta MK menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945. Karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sedangkan secara materiil, pemohon meminta MK menyatakan inkonstitusional ataupun inkonstusional bersyarat pada seluruh norma yang dipersoalkan. Pemohon juga meminta MK menyatakan sejumlah pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, Anggota Majelis Hakim Arief Hidayat mengatakan, pemohon perlu menguraikan legal standing atau kedudukan dari 663 pemohon maupun kerugian inkonstitusional atas adanya UU Ciptaker ini. Ia menyarankan agar pemohon bisa dibuat klaster atau dikelompokkan berdasarkan kerugian inkonstitusional tersebut.

"Bisa saja di antara 600 itu ada 20, 30, atau 40, atau bahkan 100 yang tidak punya legal standing. Ya, itu akan dilihat satu per satu. Kalau Anda bisa membuat klasternya itu akan memudahkan kita semua pada waktu melakukan pengujian," kata Arief.

Ia menegaskan, penentuan legal standing sangat penting dalam gugatan uji materi karena sebagai pintu masuk pengujian UU. Apabila uraian mengenai legal standing pemohon tak jelas, maka Mahkamah bisa menyatakan pemphon tidak mempunyai legal standing sehingga Mahkamah tidak perlu membahas sampai ke pokok permohonannya.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Ketersediaan Pasokan dan Harga Daging Sapi untuk Lebaran Aman

Nasional Minggu, 9 Mei 2021 | 05:38 WIB

Tercatat dari hasil pantauan ketersediaan daging sapi berada pada kondisi aman

Umum - Nasional, Ketersediaan Pasokan dan Harga Daging Sapi untuk Lebaran Aman, Daging Sapi,Harga Daging sapi,Stok Daging Sapi,stok daging sapi nasional,stok daging sapi untuk lebaran

Muhammadiyah Tetapkan Lebaran Idulfitri Kamis 13 Mei 2021

Nasional Minggu, 9 Mei 2021 | 04:03 WIB

Muhammadiyah Tetapkan Lebaran Idulfitri Kamis 13 Mei 2021

Umum - Nasional, Muhammadiyah Tetapkan Lebaran Idulfitri Kamis 13 Mei 2021, muhammadiyah lebaran,lebaran muhammadiyah,Lebaran 2021,Idulfitri 2021,lebaran idulfitri jatuh pada,lebaran jatuh pada,idulfitri jatuh pada,Muhammadiyah

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Segera Dibuka, Catat Jadwalnya

Nasional Minggu, 9 Mei 2021 | 03:37 WIB

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Segera Dibuka, Catat Jadwalnya

Umum - Nasional, Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Segera Dibuka, Catat Jadwalnya, Pendaftaran CPNS,Pendaftaran CPNS 2021,CPNS,rekrutmen PPPK,pendaftaran PPPK 2021,cpns guru,pppk guru,kemenpan rb cpns

MUI Minta Istana Klarifikasi soal Kegaduhan Bipang Ambawang

Nasional Sabtu, 8 Mei 2021 | 21:58 WIB

MUI Minta Istana Klarifikasi soal Kegaduhan Bipang Ambawang

Umum - Nasional, MUI Minta Istana Klarifikasi soal Kegaduhan Bipang Ambawang, Bipang Ambawang,Bipang,MUI,Babi Panggang,Bipang Ambawang Adalah,Bipang Ambawang Halal,Bipang Ambawang Haram,Bipang Ambawang Jokowi

Kuota Gratis Kemendikbud Mei 2021 Cair Minggu Ini, Catat Tanggalnya!

Nasional Sabtu, 8 Mei 2021 | 18:47 WIB

Kapan kuota gratis Kemendikbud bulan Mei untuk para siswa, guru, mahasiswa, dan dosen cair? Berdasarkan ketentuan, kuota...

Umum - Nasional, Kuota Gratis Kemendikbud Mei 2021 Cair Minggu Ini, Catat Tanggalnya!, Kuota Gratis Kemendikbud Mei 2021,Kuota Gratis Kemendikbud,Cara Mendapatkan Kuota Gratis Kemendikbud,Kapan kuota gratis Kemendikbud Cair,Tanggal Cair kuota gratis Kemendikbud,Cara Mendapatkan Kuota Gratis,Syarat Dapat Kuota Gratis Kemendikbud

Ketum MUI: Muslim Boleh Masuk Gereja Selama Bisa Jaga Aqidah

Nasional Sabtu, 8 Mei 2021 | 14:38 WIB

Pernyataannya itu menindaklanjuti sejumlah ulama berbeda pendapat terkait boleh tidaknya seorang muslim masuk ke Gereja.

Umum - Nasional, Ketum MUI: Muslim Boleh Masuk Gereja Selama Bisa Jaga Aqidah, Ketum MUI,Jaga Aqidah,Majelis Ulama Indonesia,mat Muslim masuk rumah ibadah agama lain,Umat Muslim masuk gereja,Perbedaan pandangan antarulama,Hukum umat Muslim masuk gereja,muslim masuk gereja,muslim,gereja

Toriq Hadad, Mantan Pimred Majalah dan Koran Tempo Meninggal Dunia

Nasional Sabtu, 8 Mei 2021 | 08:22 WIB

Toriq Hadad meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Jakarta, Jumat 7 Mei 2021 malam.

Umum - Nasional, Toriq Hadad, Mantan Pimred Majalah dan Koran Tempo Meninggal Dunia, toriq hadad,toriq hadad meninggal dunia,toriq hadad tempo,Majalah Tempo,koran tepo

Simak Besaran Zakat Fitrah di Kota-Kota Besar di Jawa

Nasional Sabtu, 8 Mei 2021 | 07:06 WIB

Berikut besaran zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang

Umum - Nasional, Simak Besaran Zakat Fitrah di Kota-Kota Besar di Jawa, Zakat Fitrah,aturan zakat fitrah,besaran zakat fitrah 2021

artikel terkait

dewanpers