web analytics
  

BPOM Tak Beri Izin Uji Klinis Lanjutan Vaksin Nusantara

Jumat, 16 April 2021 16:48 WIB
Umum - Nasional, BPOM Tak Beri Izin Uji Klinis Lanjutan Vaksin Nusantara, vaksin nusantara,vaksin nusantara terawan,vaksin nusantara dihentikan,penelitian vaksin nusantara,penelitian vaksin nusantara dihentikan,Kepala BPOM RI Penny K. Lukito,BPOM

Kepala Badan POM Penny K. Lukito. (dok. BPOM)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menegaskan, pihaknya tidak akan memberi izin untuk kelanjutan uji klinis fase kedua vaksin Nusantara. Pasalnya, pada uji klinis vaksin pertama pun banyak kejanggalan yang terjadi.

Menurut Penny, semua pengujian vaksin, termasuk vaksin Nusantara, harus sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara internasional maupun nasional. Begitu juga, vaksin nusantara dalam pengujian praklinis pun harus sesuai.

"Praklinis ini penting untuk perlindungan dari subjek manusia. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan ketika uji coba," ujar Penny dalam konferensi pers di kantor Bio Farma, Jumat, 16 April 2021.

Penny mengatakan, praklinis dalam uji vaksin harus memperlihatkan dari sisi keamanan. Kemudian, dari skala laboratorium pun harus dipastikan vaksin ini diuji coba dengan baik.

Menurutnya, ketika ingin agar vaksin ini segera selesai, tapi tidak menunjukkan sisi keamanan dalam uji coba, hal tersebut salah. Karena, sebuah penelitian memang membutuhkan waktu lama dan berjenjang.

"Ada koreksi dalam uji klinis, makanya ada praklinis. Kalau tidak diikuti secara prosesnya, ini tidak akan mendapatkan vaksin yang bermutu dan berkualitas," katanya.

Dengan demikian, kata dia, untuk uji klinis vaksin Nusantara saat ini tidak bisa dilanjutkan ke tahap kedua. Karena, harus ada perbaikan dalam sejumlah aspek ini ketika penelitian ingin melanjutkan fase tersebut.

Di sisi lain, kata dia, BPOM sekarang sudah menyiapkan panduan untuk para peneliti yang ingin melakukan riset dalam pembuatan vaksin. Mereka harus bisa mengikuti syarat yang ditentukan, termasuk fasiiltas dan kapasitas pengembangan vaksin.

"Jadi, itulah mengapa kami membuat dokumen yang harus dipahami dan dipelajari oleh lembaga riset," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih khawatir, polemik vaksin Nusantara dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap vaksin yang sudah disediakan pemerintah untuk program vaksinasi Covid-19.

"Vaksin yang disampaikan pemerintah itu sudah teruji dan diakui WHO. Memang efikasi vaksin paling rendah adalah tidak boleh lebih rendah dari 50 persen, ini sudah dilewatin semua," ujar Daeng dikutip dalam Instagram resmi @ikatandokterindonesia. 

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Kegiatan Ini Diizinkan di Masa Larangan Mudik Lokal Aglomerasi

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:27 WIB

Pemerintah kembali menegaskan mudik lokal dalam satu wilayah aglomerasi tetap dilarang karena termasuk aturan larangan m...

Umum - Nasional, Kegiatan Ini Diizinkan di Masa Larangan Mudik Lokal Aglomerasi, Larangan Mudik Lokal Aglomerasi,mudik lokal,mudik lokal dilarang,Aturan Larangan Mudik,peniadaan mudik,wilayah aglomerasi,kawasan aglomerasi tanpa perlu SIKM

Mudik Aglomerasi Dilarang, Bagaimana Nasib Moda Transportasi?

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:17 WIB

Pemerintah melarang kegiatan mudik masyarakat, termasuk di wilayah aglomerasi. Kendati demikian, aktivitas transportasi...

Umum - Nasional, Mudik Aglomerasi Dilarang, Bagaimana Nasib Moda Transportasi?, Mudik Aglomerasi Dilarang,Nasib Moda Transportasi,aktivitas transportasi,aglomerasi,Kementerian Perhubungan,Pembatasan Jam Operasional,pengetatan prokes

Ini Jadwal Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021, Catat Tanggalnya!

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:07 WIB

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau UTBK-SBMPTN 2021 telah sele...

Umum - Nasional, Ini Jadwal Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021, Catat Tanggalnya!, Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021,Cara Cek Pengumuman Hasil UTBK SBMPTN 2021,Hasil UTBK-SBMPTN 2021,UTBK-SBMPTN 2021,apan pengumuman hasil UTBK-SBMPTN 2021

Jadwal, Syarat, dan Panduan Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 17:15 WIB

Pendaftaran beasiswa LPDP 2021 secara online telah dibuka pada 4 Mei-1 Juni 2021.

Umum - Nasional, Jadwal, Syarat, dan Panduan Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021, Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021,Jadwal LPDP 2021,Syarat Pendaftaran LPDP 2021,Panduan Pendaftaran LPDP 2021,Pendaftaran beasiswa LPDP 2021,Jadwal Beasiswa LPDP 2021,Syarat Beasiswa LPDP 2021

Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam, Ada Apa?

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 16:16 WIB

MA telah resmi membatalkan SKB Tiga Menteri tentang Pakaian Seragam dan Atribut para Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga...

Umum - Nasional, Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam, Ada Apa?, SKB Seragam,SKB Seragam Sekolah,Kemendikbud Ristek,SKB Tiga Menteri tentang Pakaian Seragam,atribut keagamaan,karakter peserta didik,toleransi beragama,Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam

Komnas HAM Curiga Pelabelan Teroris TPNPB OPM Bentuk Putus Asa Jokowi

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 15:58 WIB

Komnas HAM curiga penyematan label teroris untuk Tentara Pembebasan Negara Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-O...

Umum - Nasional, Komnas HAM Curiga Pelabelan Teroris TPNPB OPM Bentuk Putus Asa Jokowi, Komnas HAM,Pelabelan Teroris TPNPB OPM,Jokowi,penyematan label teroris,TPNPB-OPM,Presiden Joko Widodo,pemerintahan Jokowi

Duh! Pertanyaan Tes Alih Status Pegawai KPK Lecehkan Perempuan

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 15:11 WIB

Tes alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi ASN atau aparatur sipil negara, terus menuai keca...

Umum - Nasional, Duh! Pertanyaan Tes Alih Status Pegawai KPK Lecehkan Perempuan, Tes alis status pegawai KPK,Pegawai KPK,Pegawai KPK jadi ASN,Pertanyaan tes alih status pegawai KPK

Doni Monardo: Kasus Covid-19 Bisa Meledak Jika Tak Hati-hati

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 14:25 WIB

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo menegaskan, upaya penanganan dan pengendalian Co...

Umum - Nasional, Doni Monardo: Kasus Covid-19 Bisa Meledak Jika Tak Hati-hati, Doni Munardo,Kasus Covid-19,Satgas Covid-19,Virus Corona

artikel terkait

dewanpers