web analytics
  

Menaker: THR Pekerja Wajib Dibayar Penuh

Senin, 12 April 2021 16:58 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Umum - Nasional, Menaker: THR Pekerja Wajib Dibayar Penuh, Besaran THR Lebaran 2021,THR Lebaran,Tunjangan Hari Raya (THR),Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,THR pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (dok. Kemenaker)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, tunjangan hari raya (THR) pekerja wajib dibayar penuh. Menaker menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

SE yang ditandatangani pada tanggal 12 April 2021 ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

“Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Menaker dalam keterangan pers, Jakarta, Senin, 12 April 2021.

Dalam surat edaran tersebut, Menaker menyatakan, SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Ia meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

“Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan,” ujarnya.

Adapun dalam pelaksanaannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.

Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker meminta gubernur dan bupati/wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan iktikad baik.

“Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan,” ujarnya.

Kesepakatan  mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat,” ujar Menaker.

Lebih lanjut, Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan.

Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, Menaker meminta gubernur beserta bupati/wali kota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

Ia juga meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

“Kami juga meminta gubernur dan bupati/wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

BPOM Larang 2 Obat Herbal Ini Dipakai Tangani Pasien Covid-19

Nasional Rabu, 19 Mei 2021 | 06:06 WIB

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI memastikan penghentian produk herbal dengan merek Lianhua Qingwen Capsules (LQ...

Umum - Nasional, BPOM Larang 2 Obat Herbal Ini Dipakai Tangani Pasien Covid-19, BPOM,obat herbal terlarang,obat herbal Covid-19 terlarang,Lianhua Qingwen Capsules,LQC,Phellodendron,obat covid-19

Pemerintah: Vaksin Gotong Royong tak Bisa Dipalsukan

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 23:06 WIB

Pemerintah menjamin keaslian vaksin Covid-19 yang dipakai dalam program vaksinasi gotong royong. Melalui skema ini, peru...

Umum - Nasional, Pemerintah: Vaksin Gotong Royong tak Bisa Dipalsukan, vaksin gotong royong,vaksinasi gotong royong,Vaksin Sinopharm

Distributor Barang Perlu dapat Prioritas Vaksin Gotong Royong

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 22:46 WIB

Pemerintah mulai pelaksanaan program vaksinasi Gotong Royong. Vaksinasi diberikan kepada ribuan pekerja di Kawasan Indus...

Umum - Nasional, Distributor Barang Perlu dapat Prioritas Vaksin Gotong Royong, vaksinasi gotong royong,vaksin gotong royong,Distributor Barang,Dekan Fakultas Kedokteran UNPAD Yudi Mulyana Hidayat

Novel Baswedan: Presiden Jokowi Bebaskan Kami dari Tuduhan

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 20:24 WIB

Novel Baswedan menyampaikan rasa terima kasih atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap memberikan nam...

Umum - Nasional, Novel Baswedan: Presiden Jokowi Bebaskan Kami dari Tuduhan, 75 Pegawai KPK,Novel Baswedan,Presiden Jokowi,TWK Pegawai KPK,Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2021 Lengkap dari Pusat dan Daerah

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 20:15 WIB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah resmi mengumumkan formasi CPNS dan Pegaw...

Umum - Nasional, Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2021 Lengkap dari Pusat dan Daerah, Formasi CPNS 2021,Formasi PPPK 2021,Jadwal Seleksi CPNS 2021,Jadwal Seleksi PPPK 2021,KemenPANRB CPNS 2021,KemenPANRB PPPK 2021

BST Rp300 Ribu Segera Cair, Cek Daftar Penerima di Sini

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 19:11 WIB

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bakal segera mencairkan bantuan sosial tunai (BST) dalam waktu dekat. M...

Umum - Nasional, BST Rp300 Ribu Segera Cair, Cek Daftar Penerima di Sini, Bantuan Sosial Tunai (BST),BST Cair,BST 300 Ribu,bst kemensos,bst,pencairan bst,kapan BST cair,cara mencairkan bst 300 ribu

Jokowi: Waspada Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Usai Lebaran

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 18:54 WIB

Presiden Joko Widodo mengingatkan masyakarat agar waspada atas potensi peningkatan kasus baru Covid-19 pasca libur lebar...

Umum - Nasional, Jokowi: Waspada Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Usai Lebaran, Presiden Joko Widodo (Jokowi),Lonjakan Kasus Baru Covid-19,Lonjakan Covid-19 Usai Lebaran

Vaksin AstraZeneca Disetop, Masyarakat Diminta Jangan Khawatir

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 15:44 WIB

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyebut masyarakat tidak perlu khawatir dengan penghentian sementara distribu...

Umum - Nasional, Vaksin AstraZeneca Disetop, Masyarakat Diminta Jangan Khawatir, vaksin AstraZeneca,vaksin astrazeneca disetop,vaksin astrazeneca dihentikan,Satgas Covid-19
dewanpers