web analytics
  

Jangan Nekat! Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Diperketat di Masa Larangan Mudik

Jumat, 9 April 2021 16:41 WIB
Umum - Nasional, Jangan Nekat! Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Diperketat di Masa Larangan Mudik, pemeriksaan dokumen surat izin perjalanan,masa mudik,Surat Keterangan Negatif Covid-19,perjalanan domestik,Perjalanan Diperketat di Masa Larangan Mudik,masa larangan mudik,Larangan Mudik 2021,sanksi larangan mudik 2021

Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 Prof Wiku Adisasmito. (Dok Satgas Covid-19)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah akan memperketat operasi pemeriksaan dokumen surat izin perjalanan untuk keperluan mendesak di masa mudik sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan."Apabila tidak memenuhi persyaratan ini maka surat izin bepergian tidak akan diterbitkan," kata Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 9 April 2021.

Menurut dia, selama perjalanan pada periode 6-17 Mei 2021, ada pelaksanaan operasi skrining atau pemeriksaan dokumen surat izin perjalanan dan surat keterangan negatif Covid-19 oleh satuan TNI, Polri dan aparat pemerintah daerah. Hal itu mengacu pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021 untuk perjalanan domestik dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 untuk perjalanan internasional.

Operasi tersebut akan dilakukan di tempat-tempat strategis seperti pintu kedatangan atau pos kontrol di area-area peristirahatan, perbatasan kota besar, titik pengecekan, dan titik penyekatan daerah aglomerasi, yaitu satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling terhubung.

Wiku menuturkan perlu diperhatikan sebelum melakukan perjalanan bagi pihak yang dikecualikan, terdapat prasyaratan perjalanan yang harus dipenuhi yaitu surat izin dari pimpinan instansi pekerjaan di mana ia bekerja khusus untuk aparatur sipili negara (ASN), pegawai BUMN/BUMD, anggota TNI/Polri diberikan dari pejabat setingkat eselon II dengan tanda basah/elektronik yang dibubuhkan.

Kemudian untuk pekerja sektor informal maupun masyarakat yang memiliki keperluan mendesak, perlu meminta surat izin perjalanan dari pihak desa/kelurahan sesuai domisili masing-masing. Menurut Wiku, surat itu berlaku secara perseorangan, untuk satu kali perjalanan pergi/pulang, dan diwajibkan untuk masyarakat berusia sama dengan atau lebih dari 17 tahun ke atas. 

Selain keperluan tersebut di atas, tidak diizinkan untuk mudik.Apabila ditemui pelaku perjalanan yang tidak memenuhi persyaratan perjalanan di antaranya dengan tujuan mudik, atau wisata antarwilayah maka petugas berhak memberhentikan perjalanan dan yang bersangkutan harus kembali ke tempat asal perjalanan. Masyarakat yang memperoleh izin perjalanan juga harus melakukan karantina selama 5x24 jam setibanya di tempat tujuan.

Khusus untuk warga negara Indonesia (WNI) yang ingin pulang ke Indonesia (repatriasi), apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak diimbau untuk menunda sementara kepulangannya di periode itu dengan harapan dapat mencegah masuknya kasus Covid-19 dari luar negeri dengan varian mutasinya. 

Pemerintah belajar dari pengalaman tahun 2020 dan berusaha merancang kebijakan dengan prinsip utama keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ditetapkan adanya larangan mobilitas mudik sementara yang berlaku pada periode 6-17 Mei 2021.

Wiku mengatakan larangan mudik 2021 dilakukan dalam rangka pengendalian Covid-19 pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah sudah dikoordinasikan terlebih dahulu."Pelaksanaan kebijakan lebih detailnya diatur secara teknis oleh masing-masing sektor seperti Kementerian Perhubungan, Polri dan Kementerian Agama," ujarnya.

Wiku menuturkan meski ditiadakan, tetap ada pengecualian untuk layanan distribusi logistik maupun keperluan mendesak seperti untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan sakit/duka, dan pelayanan ibu hamil dengan pendamping maksimal satu orang dan pelayanan ibu bersalin dengan pendamping maksimal dua orang.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

terbaru

SKCK Online : Cara, Syarat, dan Biaya Pembuatan

Nasional Rabu, 19 Mei 2021 | 10:08 WIB

SKCK Online : Cara, Syarat, dan Biaya Pembuatan

Umum - Nasional, SKCK Online : Cara, Syarat, dan Biaya Pembuatan , SKCK Online,Cara membuat skck online,cara membuat skck,skck adalah,Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),SKCK,syarat pembuatan skck,biaya skck,biaya pembuatan skck

Wimar Witoelar Meninggal Bukan karena Covid-19

Nasional Rabu, 19 Mei 2021 | 10:04 WIB

Dirut Biro Konsultan InterMatrix Communication (IMX), Erna Indriana memastikan, Wimar Witoelar meninggal dunia bukan kar...

Umum - Nasional, Wimar Witoelar Meninggal Bukan karena Covid-19, wimar witoelar wafat,wimar witoelar meninggal dunia,wimar witoelar,Wimar Witoelar meninggal

Mantan Juru Bicara Gus Dur Wimar Witoelar Meninggal Dunia

Nasional Rabu, 19 Mei 2021 | 09:38 WIB

Mantan Juru Bicara Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Wimar Witoelar, meninggal dunia sekitar pukul 09.00 WIB...

Umum - Nasional, Mantan Juru Bicara Gus Dur Wimar Witoelar Meninggal Dunia, wimar witoelar wafat,wimar witoelar meninggal dunia,wimar witoelar,gus dur,mantan juru bicara gus dur,mantan jubir gus dur,birografi wimar witoelar

Kapal Cina Angkat Anjungan KRI Nanggala 402, Tapi Sling Putus

Nasional Rabu, 19 Mei 2021 | 07:31 WIB

Diketahui, KRI Nanggala tenggelam di perairan Bali Utara pada Rabu, 21 April 2021.

Umum - Nasional, Kapal Cina Angkat Anjungan KRI Nanggala 402, Tapi Sling Putus, Kapal Cina angkat KRI Nanggala 402,Kapal Selam Nanggala 402,Kepingan badan Kapal Selam KRI Nanggala ditemukan,Kepingan KRI Nanggala ditemukan,Nanggala

BPOM Larang 2 Obat Herbal Ini Dipakai Tangani Pasien Covid-19

Nasional Rabu, 19 Mei 2021 | 06:06 WIB

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI memastikan penghentian produk herbal dengan merek Lianhua Qingwen Capsules (LQ...

Umum - Nasional, BPOM Larang 2 Obat Herbal Ini Dipakai Tangani Pasien Covid-19, BPOM,obat herbal terlarang,obat herbal Covid-19 terlarang,Lianhua Qingwen Capsules,LQC,Phellodendron,obat covid-19

Pemerintah: Vaksin Gotong Royong tak Bisa Dipalsukan

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 23:06 WIB

Pemerintah menjamin keaslian vaksin Covid-19 yang dipakai dalam program vaksinasi gotong royong. Melalui skema ini, peru...

Umum - Nasional, Pemerintah: Vaksin Gotong Royong tak Bisa Dipalsukan, vaksin gotong royong,vaksinasi gotong royong,Vaksin Sinopharm

Distributor Barang Perlu dapat Prioritas Vaksin Gotong Royong

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 22:46 WIB

Pemerintah mulai pelaksanaan program vaksinasi Gotong Royong. Vaksinasi diberikan kepada ribuan pekerja di Kawasan Indus...

Umum - Nasional, Distributor Barang Perlu dapat Prioritas Vaksin Gotong Royong, vaksinasi gotong royong,vaksin gotong royong,Distributor Barang,Dekan Fakultas Kedokteran UNPAD Yudi Mulyana Hidayat

Novel Baswedan: Presiden Jokowi Bebaskan Kami dari Tuduhan

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 20:24 WIB

Novel Baswedan menyampaikan rasa terima kasih atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap memberikan nam...

Umum - Nasional, Novel Baswedan: Presiden Jokowi Bebaskan Kami dari Tuduhan, 75 Pegawai KPK,Novel Baswedan,Presiden Jokowi,TWK Pegawai KPK,Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

artikel terkait

dewanpers