web analytics
  

Kapolri Cabut Telegram Larangan Media Siarkan Kekerasan Polisi

Selasa, 6 April 2021 22:17 WIB
Umum - Nasional, Kapolri Cabut Telegram Larangan Media Siarkan Kekerasan Polisi, Media Dilarang Siarkan Kekerasan Polisi,Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo,surat telegram kapolri

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. (Republika)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mencabut surat telegram (ST) terkait soal pelarangan menyiarkan arogansi anggota polisi. Pencabutan ST tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 yang ditandatangani oleh oleh Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono.

"Sehubungan dengan referensi di atas kemudian disampaikan kepada KA bahwa ST Kapolri sebagaimana ref nomor empat di atas dinyatakan dicabut atau dibatalkan," tulis Sigit dalam Surat Telegramnya, Selasa, 6 April 2021.

Lebih lanjut, Sigit juga menyebutkan ST pencabutan ini bersifat Jukrah untuk dilaksanakan dan dipedomani. Surat Telegram bertanggal 6 April 2021 ini ditujukan kepada Kapolda dan Kabidhumas.

Sebelumnya, ST Kapolri terkait pelarangan media menyiarkan arogansi anggota polisi ini menuai kecaman, sekalipun sejatinya ST tersebut hanya untuk internal kepolisian. Namun, banyak pihak yang mengkhawatirkan jika ST tersebut akan berimplikasi pada tugas wartawan. Bahkan, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti meminta agar ST tersebut segera direvisi.

"Meski STR (surat telegram) bersifat internal, tapi dalam STR ini ternyata berdampak pada eksternal, khususnya jurnalis," ujar Poengky saat dikonfirmasi, Selasa, 6 April 2021.

Lebih lanjut, Poengky menangkap maksud dari surat telegram tersebut adalah ada poin kedua. Yaitu, untuk menjaga prinsip presumption of innocent, melindungi korban kasus kekerasan seksual, melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan, serta untuk melindungi materi penyidikan agar tidak terganggu dengan potensi trial by the press.

Namun, ada hal yang menjadi pro-kontra, seperti pada poin pertama tentang larangan meliput tindakan kekerasan dan arogansi polisi. Pada poin pertama dalam surat telegram tersebut, disebutkan media dilarang menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas, namun humanis.

"Batasan kepada jurnalis untuk meliput tindakan kekerasan atau arogansi anggota Polri itu yang saya anggap membatasi kebebasan pers, serta akuntabilitas dan transparansi kepada publik," ungkap Poengky.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Pakar Javanologi Sebut Pulau Jawa Sudah Rapuh dan Renta

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 18:20 WIB

Fakta mengejutkan disampaikan pakar javanologi yang juga spiritualis, Ir Tukimin Wisanggeni. Ia menyebut Pulau Jawa kini...

Umum - Nasional, Pakar Javanologi Sebut Pulau Jawa Sudah Rapuh dan Renta, Pulau Jawa,Pulau Jawa tua renta,javanologi,Tukimin Wisanggeni

BMKG: Nias Barat Diguncang Belasan Gempa Susulan

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 18:00 WIB

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya belasan kali gempa susulan setelah gempa bermagnitud...

Umum - Nasional, BMKG: Nias Barat Diguncang Belasan Gempa Susulan, BMKG,gempa nias barat,Gempa Nias,Gempa Sumatera Utara,gempa tektonik,gempa susulan Nias

BMKG: Gempa di Samudra Hindia Tidak Berpotensi Tsunami

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 16:44 WIB

Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, gempa bumi di wilayah Samudera Hindia, P...

Umum - Nasional, BMKG: Gempa di Samudra Hindia Tidak Berpotensi Tsunami, gempa nias barat,Gempa Nias,Gempa Samudera Hindia,BMKG,Gempa Sumatera Utara

BMKG Ralat Gempa Nias Barat Jadi Magnitudo 6,7

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 16:20 WIB

Analisis semula gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,2.

Umum - Nasional, BMKG Ralat Gempa Nias Barat Jadi Magnitudo 6,7, gempa nias barat,gempa tektonik,BMKG,Gempa Nias,Gempa Sumatera Utara

Menhub Berang PT KCI Tidak Profesional, Ini Penyebabnya

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 14:42 WIB

Menhub Berang PT KCI Tidak Profesional, Ini Penyebabnya

Umum - Nasional, Menhub Berang PT KCI Tidak Profesional, Ini Penyebabnya, menhub,Budi Karya Sumadi,pt kci,Prokes Covid-19,mudik,Rapid Test Antigen

Penyekatan Mudik Berhasil Kurangi 50% Kendaraan Keluar Jakarta

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 14:06 WIB

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, mengatakan kebijakan penyekatan larangan mudik Lebaran selama delapan hari at...

Umum - Nasional, Penyekatan Mudik Berhasil Kurangi 50% Kendaraan Keluar Jakarta, Penyekatan mudik 2021,Larangan Mudik 2021,Larangan Mudik,penyekatan mudik jakarta,Polda Metro Jaya

Nias Barat Diguncang Gempa Magnitudo 7,2

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 14:01 WIB

Nias Barat Diguncang Gempa Magnitudo 7,2

Umum - Nasional, Nias Barat Diguncang Gempa Magnitudo 7,2, gempa nias barat,Gempa Terkini,bmkg

Polda Metro Jaya Putarbalikkan 64.612 Kendaraan

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 13:52 WIB

Tercatat selama delapan hari atau sejak tanggal 6-13 Mei 2021, sebanyak 64.612 kendaraan diputarbalikkan arah oleh Direk...

Umum - Nasional, Polda Metro Jaya Putarbalikkan 64.612 Kendaraan, Polda Metro Jaya,kendaraan diputarbalik,Larangan Mudik 2021,Larangan Mudik
dewanpers