web analytics
  

Tuai Polemik, Kapolri Cabut Telegram Larangan Media Siarkan Arogansi Polisi

Selasa, 6 April 2021 17:09 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Umum - Nasional, Tuai Polemik, Kapolri Cabut Telegram Larangan Media Siarkan Arogansi Polisi , Telegram Larangan Media Siarkan Arogansi Polisi,Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,larangan kepada media,pembatalan surat telegram,telegram kapolri,media massa,kapolri

Komjen Listyo Sigit Prabowo. (suara.com/Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membatalkan Surat Telegram Nomor: ST/750 / IV/ HUM/ 3.4.5/ 2021 yang salah satunya berisi larangan kepada media menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Pembatalan disampaikan melalui surat bernomor ST/759/IV/HUM 3.5.4 /2021 yang ditandatangani Kadiv Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono tertanggal 6 April 2021.

"Sebagaimana ref. nomor empat (Surat telegram Nomor: ST/750 / IV/ HUM/ 3.4.5/ 2021) diatas dinyatakan dicabut/dibatalkan," demikian petikan surat tersebut.

Argo Yuwono mengonfirmasi pembatalan surat telegram yang telah mengundang polemik tersebut. " Ya (benar isi surat itu)," kata Argo dikutip dari Suara.com.

Surat telegram tersebut sebelumnya menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Choirul Anam, kapolri tidak bisa mengatur-atur media massa.

Pertama, media bukan kewenangan dan kapasitas kapolri. Kedua, fakta apapun tidak boleh diatur kapolri mengenai boleh tidaknya dimuat media, baik itu fakta positif maupun negatif.

"Di sana juga melekat hak publik untuk tahu. Yang mengatur media atau kerja jurnalistik yang kode etik jurnalistik dan mekanisme Dewan Pers. Ini potensial terjadi pelanggaran HAM," kata Choirul Anam, Selasa, 6 April 2021.

Menurut Chairul Anam, walaupun surat telegram kapolri ditujukan untuk media internal Polri, tetap akan membawa dampak pada kerja jurnalistik dan hak atas informasi publik.

"Jika benar subtansinya demikian, walau ini untuk internal tetap membawa dampak pada kerja jurnalistik, kedua juga membawa dampak pada hak atas informasi publik," kata Choirul Anam.

Sejak pagi tadi, media mainstream menyoroti surat telegram kapolri mengenai ketentuan peliputan bermuatan kekerasan. Ada 11 poin isi telegram kapolri, salah satunya yang paling disoroti, larangan kepada media menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Walaupun mengatur media internal, Polri harus tetap berpegang pada dasar Undang-undang tentang Informasi Publik, kode etik jurnalistik, dan prinsip akuntabilitas, kata Chairul Anam.

Setelah menuai polemik, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan menjelaskan, aturan dalam surat telegram kapolri ditujukan hanya untuk media internal Korps Bhayangkara.

"(Instruksi Kapolri hanya untuk) media internal. Ini ditujukan kepada pengemban fungsi Humas Polri," kata Ramadhan.

Ramadhan memastikan aturan tersebut tidak akan diterapkan untuk media mainstream.

"(Instruksi TR itu tidak berlaku untuk media nasional) iya, hanya untuk internal saja," ujarnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono sebelumnya menjelaskan tujuan penerbitan surat telegram untuk memperbaiki kinerja Polri di daerah.

"Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik," kata Rusdi.

Ketika dihubungi wartawan siang tadi, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengatakan untuk memperjelas duduk perkara, Komisi III akan meminta penjelasan dari Kapolri dalam rapat dengar pendapat yang akan datang.

"Kami akan mengklarifikasi dulu kepada pak kapolri nanti pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III atau kalau sempat nanti saya telepon, saya akan menanyakan kira-kira maksudnya apa," kata Adies.

"Jadi kita harus menanyakan secara langsung kepada pihak kepolisian, apakah ini menyangkut internal dari penyelidikan atau apa surat telegram tersebut."

Menurut Adies, jika aturan tersebut diberlakukan untuk media mainstream, memiliki potensi mengebiri kerja-kerja jurnalistik.

"Kalau ini berlaku untuk rekan media kan dikhawatirkan nanti ada anggapan bahwa akan mengebiri lagi kinerja daripada rekan media. Karena media ini juga dilindungi oleh undang-undang," kata Adies.

Adies menilai wajar penerbitan surat telegram, terutama pada poin "larangan kepada media menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan" menjadi polemik.

Adies menjelaskan media tidak bisa dibatasi untuk melakukan peliputan lantaran sifatnya yang harua melaporkan berdasarkan dengan fakta sebenarnya.

"Terkait telegram itu aparat atau media itu kan harus jelas juga, harus dipertanyakan. Kalau media kan harus menyebarkan sebenar-benarnya sesuai dengan fakta di lapangan," kata Adies.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Sasmito Madrim menolak aturan tersebut -- jika diberlakukan untuk media mainstream.

"Karena itu, AJI meminta ketentuan itu dicabut jika dimaksudkan untuk membatasi kerja jurnalis," kata Sasmito.

"Saya pikir surat telegram kapolri ini,terutama poin satu berpotensi menghalangi kinerja jurnalis. Karena di dalamnya tertulis media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan kekerasan."

Sasmito mengingatkan sejumlah aksi kekerasan terhadap jurnalis seringkali dilakukan oleh oknum.

"Apalagi kita tahu polisi selama ini menjadi aktor dominan dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis. Termasuk kekerasan yang dialami warga sipil di sektor-sektor lainnya," ujarnya.

Sasmito meminta kapolri untuk memastikan anggota polisi tidak melakukan tindak kekerasan terhadap jurnalis dan berhenti melakukan pencitraan dengan memanfaatkan aktivitas kepolisian.

"Kapolri harusnya memastikan polisi untuk tidak melakukan kekerasan dengan memproses anggota Polri yang terlibat dalam kasus kekerasan. Terbaru kasus jurnalis Tempo Nurhadi di Surabaya Bukan sebaliknya memoles kegiatan polisi menjadi humanis," kata Sasmito.

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

terbaru

Kapal Cina Temukan Potongan Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 14:47 WIB

Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto mengatakan salah satu Kapal Cina telah menemukan beberapa potongan badan kapa...

Umum - Nasional, Kapal Cina Temukan Potongan Kapal Selam KRI Nanggala-402, KRI Nanggala-402,KRI Nanggala 402 Hilang,Potongan badan KRI Nanggala 402,Kapal China

Pulang Mudik, Gini Cara Tepat Isolasi Mandiri Cegah Covid-19

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 14:43 WIB

Setelah Lebaran Idulfitri 1442 H, para pemudik yang boleh melakukan perjalanan mudik pasti akan segera kembali dari kam...

Umum - Nasional, Pulang Mudik, Gini Cara Tepat Isolasi Mandiri Cegah Covid-19, Isolasi Mandiri,Pusat Isolasi Mandiri Covid-19,Panduan isolasi mandiri,Isolasi mandiri pasien covid-19,isolasi mandiri covid-19

22.736 Perusahaan Sudah Daftar Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 14:28 WIB

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan antusiasme pengusaha dalam program vaksinasi gotong royong cukup...

Umum - Nasional, 22.736 Perusahaan Sudah Daftar Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong, vaksin gotong royong,Harga Vaksin Gotong Royong,Persyaratan Vaksin Gotong Royong,serba-serbi vaksin gotong royong,vaksin gotong royong gratis

Buruh Desak Pemerintah Lakukan Langkah Konkrit untuk Bela Palestina

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 14:22 WIB

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) mendesak pemerintah untuk lebih berperan aktif di organisasi internasional dala...

Umum - Nasional, Buruh Desak Pemerintah Lakukan Langkah Konkrit untuk Bela Palestina, Bela Palestina,Palestina,Kekerasan Israel,aksi bela palestina,Aksi bela palestina di gedung sate

Awasi Pemudik, 600 Nakes Berjaga 24 Jam di Titik Masuk Jakarta

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 14:17 WIB

Usai lebaran 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan mengerahkan sebanyak 600 tenaga ke...

Umum - Nasional, Awasi Pemudik, 600 Nakes Berjaga 24 Jam di Titik Masuk Jakarta, Pemprov DKI Jakarta,Nakes Jakarta,Pemudik masuk Jakarta,Arus balik jakarta

Bocah 13 Tahun Ditetapkan Jadi Tersangka Perahu Maut Kedung Ombo

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 14:14 WIB

Satreskrim Polres Boyolali akhirnya menetapkan dua tersangka dalam tragedi perahu maut yang terbalik di Waduk Kedung Omb...

Umum - Nasional, Bocah 13 Tahun Ditetapkan Jadi Tersangka Perahu Maut Kedung Ombo, Kedung Ombo,Waduk Kedung Ombo,perahu terbalik Waduk Kedung Ombo,wisatawan tewas Waduk Kedung Ombo,wisatawan tenggelam Waduk Kedung Ombo

Penyekatan di Japek Diperpanjang Sampai 24 Mei

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 13:42 WIB

Polda Metro Jaya memperpanjang kebijakan penyekatan dan pos pemeriksaan hingga tanggal 24 Mei 2021. Pemeriksaan pun akan...

Umum - Nasional, Penyekatan di Japek Diperpanjang Sampai 24 Mei, penyekatan Tol Japek,Tol Japek,Penyekatan di Jakarta,Polda Metro Jaya

KA Cepat Jakarta-Bandung Ditargetkan Uji Coba di 2022

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 13:30 WIB

Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 73% per Mei 2021 ini. Pembangunan proyek yang dikerjakan...

Umum - Nasional, KA Cepat Jakarta-Bandung Ditargetkan Uji Coba di 2022, Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC),kereta cepat Jakarta-Bandung,Kereta Cepat,Kereta Cepat Jakarta Bandung,kereta cepat ke bandung

artikel terkait

dewanpers