web analytics
  

Ditolak Kemenkumham, Demokrat KLB Akan Tempuh Jalur Pengadilan

Jumat, 2 April 2021 14:36 WIB
Umum - Nasional, Ditolak Kemenkumham, Demokrat KLB Akan Tempuh Jalur Pengadilan, Demokrat kubu KLB,Max Sopacua,Demokrat hasil Kongres Luar Biasa,Demokrat kubu Cikeas,hasil KLB,Partai Demokrat,kemenkumham

Max Sopacua (Republika/Amin Madani)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Max Sopacua masih meyakini kubunya dapat memperoleh legalitas. Demokrat kubu KLB disebut akan menempuh proses pengadilan guna mensahkan kepengurusannya.

Max tak mempermasalahkan penolakan pengakuan kepengurusannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal ini, menurutnya, membuktikan Demokrat kubu KLB bukan bergerak atas restu penguasa.

"Arahan pak Moeldoko kami apresiasi pemerintah karena kalau terbalik (KLB diterima), maka pemerintah dibully habis-habisan. Dianggap keberpihakan pada KLB karena ada pak Moeldoko," kata Max dikutip dari Republika, Jumat (2/4).

Max malah menyindir kegamangan sikap Demokrat kubu Cikeas. Di awal isu kudeta Demokrat bergulir, Demokrat kubu Cikeas dianggap menuduh keterlibatan pemerintah. Namun kini, Demokrat kubu Cikeas justru mengapresiasi pemerintah setelah KLB tak diakui.

"Sebelum diputuskan saja sudah ribut pemerintah akan berpihak. Nyatanya, SBY dan AHY puji pemerintah luar biasa setelah dibully habis-habisan. Mereka berbalik sekarang. Itu yang kami senang bahwa pemerintah dinyatakan bersih," ujar mantan anggota DPR RI itu.

Sebelumnya, Kemenkumham menolak hasil KLB partai Demokrat di Deli Serdang. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, penolakan dilakukan menyusul tidak terpenuhinya syarat administratif untuk diselenggarakannya KLB.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna dalam konferensi virtual di Jakarta, Rabu (31/3).

Dia menjelaskan, penolakan Kemenkumham berpaku pada AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan pemerintah pada 2020 lalu. Dia mengatakan, KLB tidak memenuhi persyaratan seperti perwakilan DPD serta DPC yang tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC sesuai dengan AD/ART tersebut. 

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

terbaru

Hong Kong Masukkan Indonesia dalam Kategori Extremely High Risk 

Nasional Kamis, 24 Juni 2021 | 08:45 WIB

Mulai tanggal 25 Juni 2021, status Indonesia akan menjadi negara kategori A1 (extremely high risk). 

Umum - Nasional, Hong Kong Masukkan Indonesia dalam Kategori Extremely High Risk , Hong Kong,Indonesia,Extremely High Risk,A1,Pekerja Migran Indonesia,PMI

Waspada! Sejumlah Daerah Berpotensi Diguyur Hujan Petir

Nasional Kamis, 24 Juni 2021 | 08:27 WIB

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah daerah di Indonesia mengalami hujan lebat yan...

Umum - Nasional, Waspada! Sejumlah Daerah Berpotensi Diguyur Hujan Petir, potensi hujan besar,potensi hujan petir,hujan petir,hujan petir BMKG,BMKG

Ini Alasan Jokowi Tolak Lockdown Pilih PPKM Mikro

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 22:46 WIB

Seiring bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia beberapa hari terkahir ini, banyak pihak menyarankan Presiden Jokowi un...

Umum - Nasional, Ini Alasan Jokowi Tolak Lockdown Pilih PPKM Mikro, Presiden Joko Widodo (Jokowi),Jokowi Tolak Lockdown,Jokowi PPKM Mikro

Pemerintah Teken SKB Pedoman Implementasi UU ITE

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 21:52 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung S...

Umum - Nasional, Pemerintah Teken SKB Pedoman Implementasi UU ITE, SKB UU ITE,Undang-Undang ITE,SKB Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE,Menkominfo Johnny G Plate,Menko Polhukam Mahfud MD

Ini Fatwa MUI untuk Iduladha 2021 Nanti

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 19:39 WIB

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan protokol kesehatan harus ditegakkan saat Iduladha 1442 Hijriah mendatang.

Umum - Nasional, Ini Fatwa MUI untuk Iduladha 2021 Nanti, Fatwa MUI Iduladha,Iduladha 2021,Idul Adha 2021,Salat Iduladha 2021,Penutupan Tempat Ibadah

Covid-19 Melonjak, Pemerintah Salahkan Kelalaian Perayaan Idulfitri Ma...

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 14:17 WIB

Perkembangan penularan virus corona atau Covid-19 yang kembali meningkat membuat banyak pihak prihatin atas situasi saat...

Umum - Nasional, Covid-19 Melonjak, Pemerintah Salahkan Kelalaian Perayaan Idulfitri Masyarakat, Kasus Covid-19 Melonjak,Covid-19 Indonesia Melonjak,peningkatan covid-19,peningkatan Covid-19 Indonesia,Kasus Positif Covid-19,kasus positif Covid-19 di Indonesia,data laporan harian Covid-19

Adakah Obat Herbal untuk Sembuhkan Covid-19? Ini Jawaban Peneliti

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 11:17 WIB

Banyak beredar berita mengenai adanya obat herbal untuk penyembuhan COVID-19. Namun apakah obat herbal itu memang berkha...

Umum - Nasional, Adakah Obat Herbal untuk Sembuhkan Covid-19? Ini Jawaban Peneliti, obat herbal covid-19,Fakta obat herbal covid-19,obat covid-19,obat herbal untuk penyembuhan COVID-19,obat bahan alam covid-19,Obat Herbal Terstandarisasi (OHT),obat herbal,obat herbal corona

Satgas Sentil Pemda, Ingatkan Peka Zonasi Covid-19

Nasional Rabu, 23 Juni 2021 | 10:34 WIB

Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan pemerintah daerah agar lebih peka dalam membaca tren perkembangan zonasi wilayah...

Umum - Nasional, Satgas Sentil Pemda, Ingatkan Peka Zonasi Covid-19, zonasi covid-19,risiko penularan virus corona,PPKM Mikro,Kasus Covid-19 di Indonesia,lonjakan kasus Covid-19 harian,Positivity rate Covid-19 harian,Angka kesembuhan Covid-19 Indonesia,lonjakan kasus covid-19 jawa barat

artikel terkait

dewanpers