web analytics

Demokrat KLB Bakal Perjuangkan Legalitas Lewat Pengadilan

clockJumat, 2 April 2021 11:57 WIB
Umum - Nasional, Demokrat KLB Bakal Perjuangkan Legalitas Lewat Pengadilan, Demokrat KLB,klb demokrat,Partai Demokrat Moeldoko,Demokrat moeldoko

KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. (Suara.com/Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Max Sopacua menyatakan siap melanjutkan pertarungan mendapatkan legalitas ke pengadilan.

Max menyampaikan tengah mempersiapkan segala materi yang dibutuhkan guna memenangkan babak gugatan di pengadilan. Ia mempersilahkan majelis hakim nantinya untuk secara cermat mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan Demokrat versi KLB.

"Yang jelas kami sudah siapkan bahan-bahan yang akan kami bawa sesuai arahan pengadilan. Dan untuk nanti dilihat saja oleh hakim," kata Max pada Republika, Jumat (2/4).

Max masih merahasiakan materi apa saja yang disiapkan Demokrat kubu KLB. "Kami belum bisa bicarakan materi pengadilannya untuk sekarang," lanjut mantan anggota DPR RI tersebut.

Selain itu, Max menyebut Demokrat kubu KLB tak hanya menyiapkan materi gugatan berupa dokumen saja. Ia mengumpulkan orang-orang yang dianggap bisa bersaksi soal kesalahan Demokrat kubu Cikeas. "Kami juga siapkan saksi-saksinya," ujar Max.

Walau kalah di Kemenkumham, Max meyakini Demokrat kubu KLB bakal mendulang kemenangan di tahap pengadilan. Ia juga sudah enggan mempermasalahkan kegagalan di tahap Kemenkumham.

"Kekurangan di Kemenkumham tidak bisa dipenuhi lagi. Kita di pengadilan sekarang bicara betul atau tidak," ucap Max.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak hasil KLB partai Demokrat di Deli Serdang. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, penolakan dilakukan menyusul tidak terpenuhinya syarat administratif untuk diselenggarakannya KLB.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna dalam konferensi virtual di Jakarta, Rabu (31/3).

Dia menjelaskan, penolakan Kemenkumham berpaku pada AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan pemerintah pada 2020 lalu. Dia mengatakan, KLB tidak memenuhi persyaratan seperti perwakilan DPD serta DPC yang tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC sesuai dengan AD/ART tersebut.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Inspeksi Mendadak ke Apotek, Jokowi Keluhkan Langkanya Obat Covid-19 k...

Nasional Sabtu, 24 Juli 2021 | 06:48 WIB

Saat sidak Jokowi tidak temukan obat Oseltamivir, Favipiravir, dan Azithromycin.

Umum - Nasional, Inspeksi Mendadak ke Apotek, Jokowi Keluhkan Langkanya Obat Covid-19 ke Menkes, Presiden Joko Widodo,Jokowi sidak,jokowi sidak ke apotek di bogor,obat covid-19,obat perawatan covid 19,Presiden Jokowi

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Tinggal 3 Hari Lagi, Perhatikan Hal Ini...

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:50 WIB

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan ditutup pada Se...

Umum - Nasional, Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Tinggal 3 Hari Lagi, Perhatikan Hal Ini!, CPNS 2021,Pendaftaran CPNS 2021,Pembukaan CPNS 2021,Formasi CPNS 2021,jadwal cpns 2021

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 Cair ke 8 Juta Penerima, Ini Kriteri...

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:26 WIB

Pemerintah kembali menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021 bagi para pekerja...

Umum - Nasional, BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 Cair ke 8 Juta Penerima, Ini Kriterianya, Bantuan Subsidi Upah (BSU),BSU cair,Kriteria BSU,blt bpjs ketenagakerjaan 2021,BLT BPJS Ketenagakerjaan,BLT BPJS Ketenagakerjaan gaji 3 juta,BSU Gaji 3 juta

Susah Vaksin Gegara Kartu Identitas, E-KTP Trending di Twitter!

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:22 WIB

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menjadi trending topic di Twitter. Hal itu terjadi usai seorang warganet menceri...

Umum - Nasional, Susah Vaksin Gegara Kartu Identitas, E-KTP Trending di Twitter!, KTP elektronik,E-KTP,Susah dapat vaksin covid-19,Vaksin Covid-19,vaksin corona

Pengurangan Bahaya Tembakau sebagai Solusi Holistik Mengatasi Masalah...

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 14:16 WIB

Konsumsi rokok dan risiko yang ditimbulkannya telah menjadi isu penting.

Umum - Nasional, Pengurangan Bahaya Tembakau sebagai Solusi Holistik Mengatasi Masalah Rokok, Rokok,tembakau,bahaya tembakau,rongga mulut

Jokowi 'Disemprot' Pertanyaan Polos Anak SD, Ada Apa?

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 12:35 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami jika situasi pandemi Covid-19 telah membuat anak-anak tak bisa pergi ke sekolah....

Umum - Nasional, Jokowi 'Disemprot' Pertanyaan Polos Anak SD, Ada Apa?, Presiden Joko Widodo,Jokowi,Hari Anak Nasional 2021,peringatan Hari Anak Nasional 2021,anak SD

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker Masih Naik Turun

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 09:56 WIB

Melihat pentingnya menggunaan masker dalam pencegahan penularan Covid-19, Satgas Covid-19 menggunakan 3 strategi utama u...

Umum - Nasional, Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker Masih Naik Turun, Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker,Kampanye menggunakan masker,pencegahan penularan Covid-19,Satgas Covid-19,kepatuhan memakai masker,Tingkat Kepatuhan Masyarakat

WHO Desak Perketat PPKM saat Indonesia Pertimbangkan Pelonggaran

Nasional Jumat, 23 Juli 2021 | 07:28 WIB

WHO mendesak Indonesia untuk menerapkan penguncian yang lebih ketat dan lebih luas. Hal ini untuk memerangi lonjakan inf...

Umum - Nasional, WHO Desak Perketat PPKM saat Indonesia Pertimbangkan Pelonggaran, Pelonggaran PPKM Darurat,Lonjakan kematian COVID-19,pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat,kasus positif Covid-19 di Indonesia,WHO,kematian COVID-19 di Indonesia
dewanpers
arrow-up