web analytics
  

6 Poin Penting dari Perihal ETLE yang Wajib Diketahui Pengendara

Jumat, 26 Maret 2021 19:35 WIB Praditya Fauzi Rahman
Umum - Nasional, 6 Poin Penting dari Perihal ETLE yang Wajib Diketahui Pengendara, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE),6 Poin yang Perlu Diperhatikan Perihal ETLE,Korlantas Polri,Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Petugas memantau arus lalu lintas dari kamera pengawas atau CCTV di Bandung Comand Center (BCC), Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (2/2/2021). Ditlantas Polda Jabar berencana memberlakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Bandung menggunakan perangkat kamera check point dan camera e-police yang telah terpasang di 9 titik di Kota Bandung seperti Jalan Pasteur, Surapati, Dago, Asia Afrika, Pelajar Pejuang, Pasirkoja, Buahbatu, Ahmad Yani, dan Simpang Lima. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

GENTENG, AYOBANDUNG.COM — Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) telah diaplikasikan secara nasional dan menyeluruh pada sejumlah daerah di Indonesia. Pemberlakuan itu sendiri telah dilakukan Korlantas Polri dalam tahap pertama pada Selasa (23/3/2021) lalu dan dicanangkan di 12 Polda.

Upaya itu diharap dapat meningkatkan kesadaran kepada masyarakat dalam berlalu lintas serta menertibkan para pengendara yang melanggar lalu lintas (lalin). Selain itu, juga untuk menekan potensi tilang oleh oknum di lapangan. Untuk sanksi dan kebijakan, mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Lalu, bagaimana sebenarnya mekanisme penerapan program ETLE dilapangan? Ada 6 poin detail sesuai data yang diperoleh Ayosurabaya.com (jaringan Ayobandung.com) dari Direktorat Lalu lintas Polda Jatim dan Satlantas Polrestabes Surabaya.

1. Korlantas Polri resmi menerapkan hukum lalu lintas secara elektronik dan tersinkronasi dengan sistem anyar. Di Polda Jatim sendiri, telah memasang ETLE di 55 titik.

Mayoritas ETLE berada di Kota Surabaya, yakni sebanyak 39 titik yang disinyalir kerap terjadi pelanggaran lalin. Sedangkan, 16 titiik lain tersebar di sejumlah polres jajaran Polda Jatim.

2. Untuk daerah yang belum mempunyai program ETLE, penilangan akan dilakukan secara semi elektronik. Mekanismenya, petugas kepolisian tetap menilang secara manual, pelanggar difoto, dan hasilnya akan dikirim ke sistem elektronik tilang yang ada.

Dengan demikian, seluruh pelanggar yang terjaring tak bisa berkelit. Pasalnya, seluruh data dan rekam jejak telah diproses secara elektonik dan tersinkronasi sesuai database.

3. Merujuk pada situs resmi ETLE, pemilik kendaraan wajib bertanggung jawab dengan kendaraannya, baik sepeda motor maupun mobil. Pun dengan yanv meminjam kendaraan. 

Bila ditemukan pelanggaran terhadap kendaraan itu, polisi tetap mengirim surat konfirmasi dengan alamat yang sesuai nomor kendaraan. Pemilik kendaraan harus mengikuti prosedur penilangan. Bahkan, hal tersebut juga berlaku apabila kendaraan yang melanggar ternyata sudah laku terjual.

Namun, pengendara yang memperoleh surat konfirmasi dan tak merasa melanggar, dapat mengkonfirmasi ulang perihal identitas dan menginformasikan bila kendaraan sudah kepada Sub Direktorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda diwilayah masing-masing.

4. Seyogyanya, ETLE tak berbeda jauh dengan sistem penilangan konvensional. Namun, perbedanya terletak pada penindakan yang dilakukan via daring dengan serangkaian proses sebelumnya, seperti halnya mendeteksi melalui CCTV yang terpasang di sejumlah titik wilayah jangkauan ETLE.

Bila ditemukan pelanggaran lalin, CCTV akan meng-capture kendaraan secara otomatis. Lalu, pelanggaran akan terdata di back office. Hasil tangkapan foto tersebut langsung masuk ke database Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Polri atau NTMC.

Sebelum ada niatan melanggar lalin, sebaiknya seluruh pengendara wajib tahu. Pasalnya, CCTV yang dipasang untuk ETLE bisa menscreenshot kendaraan dengan ambang batas kecepatan hingga 300 kilometer/jam.

5. Data yang diperoleh AyoSurabaya.com menyebutkan, ada 10 jenis pelanggaran lalin yang diburu dalam tilang elektronik, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk sepeda motor, pelanggaran yang disasar mulai dari berboncengan lebih dari 2 orang, wajib menyalakan lampu saat siang hari, mengenakan helm, tidak menerobos atau melanggar marka, tidak menerobos traffic light. Untuk mobil, melanggar rambu lalu lintas, marka jalan, melanggar batas kecepatan, tidak mengenakan sabuk keselamatan, mengoperasikan smartphone, melawan arus, menerobos lampu merah, hingga menggunakan plat nomor palsu .

6. Polda masing-masing wilayah akan mengunggah video dan foto kendaraan yang dinilai telah melakukan pelanggaran lalin ke situs resmi setiap daerah. Dalam situs tersebut, petugas dapat melayangkan surat konfirmasi pada pemilik kendaraan untuk mengklarifikasi pelanggaran yang terekam CCTV di jalan raya. Bila pemilik atau pengendara ingin mengecek, kunjungi situs yang tertaut, masukkan plat nomor polisi, nomor mesin, dan nomor rangka kendaraan. Klik "Cek Data".

Para pelanggar diberikan waktu sekitar 5 hari untuk mengonfirmasi atau klarifikasi. Sebagau bukti, pelanggar akan diberi surat tilang biru dan kode BRI virtual. Kode vitual itu digunakan untuk pembayaran melalui Bank BRI. Bila pemilik atau pengendara tak membayar denda dalam durasi sekitar 15 hari, STNK akan diblokir. [*]

Editor: Aris Abdulsalam

terbaru

SBMPTN Diumumkan Besok, Ini 30 Link Pengumuman dari Universitas

Nasional Minggu, 13 Juni 2021 | 11:47 WIB

Hal itu seperti diumumkan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sebagai pihak penyelenggara SBMPTN melalui unggahan...

Umum - Nasional, SBMPTN Diumumkan Besok, Ini 30 Link Pengumuman dari Universitas, SBMPTN,SBMPTN 2021,jadwal SBMPTN 2021,pengumuman SBMPTN 2021,link pengumuman SBMPTN 2021,pengumuman hasil seleksi SBMPTN 2021

Imutnya! Anak Badak dan Elang Jawa Lahir TNUK dan TMII

Nasional Minggu, 13 Juni 2021 | 08:29 WIB

Dua anak badak Jawa lahir di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) pada Maret 2021. Ini menjadi kabar baik sekaligus kelahir...

Umum - Nasional, Imutnya! Anak Badak dan Elang Jawa Lahir TNUK dan TMII, Badak Jawa,kelahiran anak elang jawa,TNUK,kelahiran satwa langka,TMII

CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 13:45 WIB

Sebuah pesan berantai menginformasikan bahwa bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahap ketiga telah di...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka, BLT UMKM tahap 3,Hoaks BLT UMKM,Hoaks BPUM,BLT UMKM Tahap 3 dibuka

Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 12:43 WIB

Ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat mulai menipi...

Umum - Nasional, Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran, Kasus Covid-19 Melonjak,Cegah Klaster Lebaran,klaster lebaran,COVID-19

CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 11:37 WIB

Beredar sebuah poster mengenai Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar konvensi calon Presiden (capres) 2024. Disebutkan dal...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024, Cek Fakta,nu gelar konvensi calon presiden,cek fakta konvensi calon presiden nu,hoaks nu

Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 06:25 WIB

Sektor kegiatan yang melanggar protokol kesehatan selama PPKM mikro akan ditindak tegas dan diberi sanksi. Hal ini disam...

Umum - Nasional, Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda, Pelanggar prokes,pelanggara Prokes Covid-19,COVID-19,Satgas Covid-19,protokol kesehatan covid-19

Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 21:18 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan memberikan teguran kepada Kapolda dan Kapolres yang saat ini belum...

Umum - Nasional, Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,premanisme,Kamtibmas,Aksi Premanisme

Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 20:43 WIB

Rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan pendidikan dinilai akan menurunkan pertumbu...

Umum - Nasional, Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF, indef,PPN Sembako,PPN Bahan Pokok,Rencana Pemerintah Kenakan Pajak Sembako,Pajak bahan pokok,INDEF PPN Sembako
dewanpers