web analytics
  

Gerindra Tak Akan Dukung Presiden Jokowi Tiga Periode

Sabtu, 13 Maret 2021 12:43 WIB
Umum - Regional, Gerindra Tak Akan Dukung Presiden Jokowi Tiga Periode, Presiden Jokowi Tiga Periode,Jokowi tiga periode,Gerindra,lingkaran kabinet,Parlemen,partai koalisi,presiden tiga periode,Amandemen UUD 1945

Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Perpres investasi miras di Istana Merdeka, Jakarta, (dok. Biro Pers Setpres)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Kawendra Lukistian menegaskan jika Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto sangat patuh pada Undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, tidak akan ada dukungan Gerindra jika terjadi kemungkinan masa jabatan presiden Jokowi tiga periode.

"Yang perlu diingat itu bahwa Pak Prabowo dan Gerindra taat konstitusi. Kita ikuti aturan yang ada,’’ ujar dia, Sabtu (13/3).

Alih-alih memikirkan masa jabatan Jokowi tiga periode, kader-kader terbaik Gerindra ia sebut saat ini sedang fokus dengan perannya masing-masing. Termasuk, yang ada di lingkaran kabinet. Menurutnya, saat ini mereka sedang bekerja optimal menyukseskan pemerintahan.

"Sementara yang di Parlemen, terus memaksimalkan perannya sebagai wakil rakyat,’’ ungkap dia.

Tak hanya Gerindra, hal serupa juga diungkapkan oleh partai koalisi lainnya, NasDem. Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siswono Yudo Husodo mengatakan, pihaknya tidak pernah membicarakan masa jabatan presiden tiga periode secara internal apalagi koalisi. Dia mengaku, NasDem taat pada konstitusi.

"Bahwa presiden hanya boleh menjabat 2 (dua) periode,’’ ujar dia, Sabtu.

Kendati demikian menurutnya, wajar saja ada wacana tiga periode terhadap Presiden Jokowi. Terlebih, ketika Jokowi ia klaim sebagai presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia saat ini. Bahkan, Jokowi ia nilai sebagai orang yang memiliki visioner dalam membangun masa depan gemilang.

Lebih jauh, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menampik kabar jika pihaknya bersama koalisi berencana melakukan amandemen UUD 1945. Khususnya, pasal 7 yang menyebut jika Presiden dan Wapres menjabat lima tahun dan bisa dipilih kembali di periode selanjutnya.

"Belum pernah ada gagasan atau pembahasan tersebut. Apalagi mengubah konstitusi negara kita hanya untuk menambah masa jabatan Presiden Jokowi,’’ tutur dia.

Dia menuturkan, bagi PDIP, masa jabatan presiden dua periode sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 sudah ideal dan tidak perlu diubah kembali. Sebaliknya, yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini adalah hadirnya sebuah haluan negara dan haluan perencanaan pembangunan.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

terbaru

Hari Pertama Larangan Mudik, 5.022 Kendaraan di Jabar Diputarbalik

Regional Kamis, 6 Mei 2021 | 17:32 WIB

5.022 Kendaraan di Jabar Diputarbalik di Hari Pertama Larangan Mudik

Umum - Regional, Hari Pertama Larangan Mudik, 5.022 Kendaraan di Jabar Diputarbalik, titik penyekatan Jabar,penyekatan jabar,kendaraan diputarbalik Jabar,Larangan Mudik Lebaran 2021

Lebih dari 30 Saksi Diperiksa Dugaan Kasus Korupsi Dana Madrasah Jabar

Regional Kamis, 6 Mei 2021 | 17:05 WIB

Lebih dari 30 Saksi Diperiksa Dugaan Kasus Korupsi Dana Madrasah Jabar

Umum - Regional, Lebih dari 30 Saksi Diperiksa Dugaan Kasus Korupsi Dana Madrasah Jabar, korupsi dana bos Madrasah Jabar,korupsi dana bos Jabar,korupsi dana Madrasah,korupsi dana bos madrasah,Kemenag Jabar,Kejati Jabar

Dampak Penyekatan, GT Cikarang Barat Macet 8 Km

Regional Kamis, 6 Mei 2021 | 15:43 WIB

Kemacetan sepanjang 8 kilometer terjadi di Gerbang Tol Cikarang Barat. Hal ini merupakan imbas dari adanya pemeriksaan d...

Umum - Regional, Dampak Penyekatan, GT Cikarang Barat Macet 8 Km, GT Cikarang Barat,GT Cikarang Barat Macet,GT Cikarang Barat sekarang,GT Cikarang Barat terkini,Kondisi GT Cikarang Barat

Lokasi 9 Titik Penyekatan Mudik di Kabupaten Cirebon

Regional Kamis, 6 Mei 2021 | 14:17 WIB

Penyekatan kendaraan pemudik mulai diberlakukan di seluruh Indonesia, Kamis, 6 Mei 2021. Di Kabupaten Cirebon, perbatasa...

Umum - Regional, Lokasi 9 Titik Penyekatan Mudik di Kabupaten Cirebon, Pos penyekatan mudik Cirebon,titik penyekatan mudik Cirebon,Cirebon,Larangan Mudik Lebaran 2021

Tak Bisa Kerja, Ratusan Buruh Protes Penyekatan di Tol Japek

Regional Kamis, 6 Mei 2021 | 13:51 WIB

Ratusan buruh protes di Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek Kilometer 31 arah Jakarta, Kamis 6 Mei 2021. Mereka protes lanta...

Umum - Regional, Tak Bisa Kerja, Ratusan Buruh Protes Penyekatan di Tol Japek, penyekatan Tol Japek,Penyekatan,buruh protes penyekatan tol japek,tok Jakarta Cikampek

Pemprov Jabar Siapkan 2.500 Ruang Isolasi untuk Pemudik

Regional Kamis, 6 Mei 2021 | 13:44 WIB

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan 2.500 ruang isolasi di desa-desa sebagai...

Umum - Regional, Pemprov Jabar Siapkan 2.500 Ruang Isolasi untuk Pemudik, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,Ruang Isolasi Covid-19,ruang isolasi jabar,Pemprov Jabar,nekat mudik,Larangan Mudik 2021,Larangan Mudik

Jasa Marga: Aksi Buruh di Tol Japek karena Penutupan Jalan

Regional Kamis, 6 Mei 2021 | 13:33 WIB

Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek memberikan penjelasan  soal aksi protes buruh di Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang vira...

Umum - Regional, Jasa Marga: Aksi Buruh di Tol Japek karena Penutupan Jalan, buruh demo tol Japek,demo buruh tol Jakarta-Cikampek,Penyekatan mudik 2021,Tol Jakarta-Cikampek (Japek)

Tol Cipali Lengang di Hari Pertama Penyekatan

Regional Kamis, 6 Mei 2021 | 12:28 WIB

Arus lalu lintas di ruas Tol Cipali pada hari pertama pembatasan mudik Lebaran 1442 H/2021, terpantau lengang, Kamis, 6...

Umum - Regional, Tol Cipali Lengang di Hari Pertama Penyekatan, Tol Cipali,Lalu lintas Tol Cipali,info lalu lintas Tol Cipali,Larangan Mudik Lebaran 2021,penyekatan mudik Cipali

artikel terkait

dewanpers