web analytics
  

Mahfud MD: Pengurus Resmi Demokrat Saat Ini Adalah AHY. Belum Ada Laporan Hasil KLB

Minggu, 7 Maret 2021 04:01 WIB
Umum - Nasional, Mahfud MD: Pengurus Resmi Demokrat Saat Ini Adalah AHY. Belum Ada Laporan Hasil  KLB, Mahfud MD,Partai Demokrat,Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),Kongres Luar Biasa PD Deli Serdang,Moeldoko

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. (NU)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, dalam berkas pemerintah, kepengurusan resmi Partai Demokrat masih berada di pihak Agus Harimurti Yudhoyono.

"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, putra Susilo Bambang Yudhoyono itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dalam tayangan video dari Humas Kemenko Polhukam, di Jakarta, Sabtu (6/3/2021).
 
Sementara terkait Kongres Luar Biasa PD Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, belum bisa dinilai sah atau tidak.

Sebab, kata Mahfud, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI belum mendapat laporan resmi hasil KLB tersebut.

"Jadi enggak ada masalah hukum sekarang," kata Mahfud.
 
Pemerintah menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat karena bila KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB.
 
"Pengurusnya siapa? Sehingga yang ada di misalnya di Sumut itu kita anggap dia sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi. Kalau kita menghalangi berarti melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyatakan pendapat," ujar Mahfud.
 
Tetapi, lanjut dia, kondisinya akan berbeda jika nantinya kelompok KLB Deli Serdang melapor kepada pemerintah. Pemerintah akan menilai keabsahan dan memutuskan hal itu.
 
"Kalau terjadi perkembangan orang dari kelompok di Deli Serdang melapor, lalu pemerintah ini menilai apakah ini sah atau tidak. Sesuai AD/ART atau tidak, penyelenggaranya siapa, baru kita nilai nanti, nanti pemerintah memutuskan ini sah atau tidak sah, nanti silakan pemerintah akan berpedoman pada aturan-aturan itu," papar mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.
 
Mahfud menjelaskan, bila ada masalah internal partai seperti itu pemerintah memang dihadapkan pada keputusan sulit untuk bersikap.
 
"Apakah ini akan dilarang atau tidak. Secara opini kita mendengar wah ini tidak sah, ini sah secara opini, tapi secara hukum kan tidak bisa. Kita lalu menyatakan ini sah tidak sah sebelum ada data dokumen di atas meja," katanya.
 
Hal itu juga yang terjadi pada saat Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Gus Dur pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.
 
"Ketika itu, Presiden Megawati Soekarnoputri tidak bisa berbuat apa-apa, bukan tidak mau. Tetapi, tidak bisa melarang karena ada Undang-Undang yang tidak boleh melarang orang-orang berkumpul. Kecuali, jelas-jelas menyatakan melakukan seperti yang dilarang oleh hukum. Mereka berkumpul sebagai satu kelompok masyarakat sehingga pada waktu itu Bu Mega juga membiarkan Pak Matori memegang PKB, tetapi di pengadilan kalah," ujar Mahfud.
 
Pada Zaman pemerintahan Presiden SBY juga tidak melarang adanya dualisme kepengurusan PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin).
 
"Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan serahkan ke pengadilan gitu. Akhirnya pengadilan yang memutus, jadi sama kita dan yang akan datang pemerintah pun nggak boleh ada orang internal lalu ribut mau dilarang. Seharusnya partai sendiri yang solid di dalam jangan sampai pecah," demikian Mahfud MD.
 
Sebelumnya, KLB Partai Demokrat di Deli Serdang memutuskan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner. Sebagai pengganti mereka menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Mudik Dilarang, Ini 'Bonus' Pemerintah untuk Masyarakat

Nasional Senin, 19 April 2021 | 21:22 WIB

Pemerintah terus menjaga keseimbangan antara upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk di...

Umum - Nasional, Mudik Dilarang, Ini 'Bonus' Pemerintah untuk Masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi),mudik dilarang,Larangan Mudik,Mudik 2021,kebijakan mudik pemerintah,mudik,THR,pembagian thr,Perlinsos,bantuan subsidi ecomerce

Polri Buru Jozeph Zhang, Koordinasi dengan Kedubes di Jerman

Nasional Senin, 19 April 2021 | 21:08 WIB

Polri telah menyelidiki kasus dugaan penodaan agama oleh Jozeph Paul Zhang, Youtuber yang mengaku nabi ke-26 dengan mene...

Umum - Nasional, Polri Buru Jozeph Zhang, Koordinasi dengan Kedubes di Jerman, Youtuber Joseph Paul Zhang,Polri Jozeph Zhang,Penistaan Agama Jozeph Zhang,Penodaan Agama Jozeph Zhang

Menag: Jangan Takbiran Keliling, Silakan di Masjid atau Musala

Nasional Senin, 19 April 2021 | 20:36 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan masyarakat tidak diperkenankan melaksanakan takbir keliling yang biasa dila...

Umum - Nasional, Menag: Jangan Takbiran Keliling, Silakan di Masjid atau Musala, Takbiran Keliling,Menag Yaqut Cholil Qoumas,Takbiran Keliling Dilarang,Dilarang Takbiran Keliling

Jokowi Ingatkan Warga Waspada, Covid-19 Masih Berkeliaran

Nasional Senin, 19 April 2021 | 19:13 WIB

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan untuk tidak lengah terhadap penyebaran pandemi COVID-19 yang masih ada dan...

Umum - Nasional, Jokowi Ingatkan Warga Waspada, Covid-19 Masih Berkeliaran, Presiden Joko Widodo (Jokowi),Waspada Covid-19,Covid-19 Masih Berkeliaran,Jokowi Covid-19

Menaker Luncurkan Posko THR 2021, Ini Tujuannya

Nasional Senin, 19 April 2021 | 17:37 WIB

Menaker Ida Fauziyah resmi meluncurkan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) untuk memantau dan menanggulangi pengaduan terkai...

Umum - Nasional, Menaker Luncurkan Posko THR 2021, Ini Tujuannya, Posko THR 2021,Tujuan Posko THR 2021,Menaker Ida Fauziyah,Tunjangan Hari Raya (THR),pelaksanaan pemberian THR 2021,Aturan THR 2021,Posko Pelaksanaan THR,pengaduan pelaksanaan THR 2021

Vaksin Nusantara Tuai Polemik, DPR Wacanakan Pansus Vaksin Impor

Nasional Senin, 19 April 2021 | 17:24 WIB

Vaksin Nusantara buatan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai polemik. Seperti dikarenakan mengandung ba...

Umum - Nasional, Vaksin Nusantara Tuai Polemik, DPR Wacanakan Pansus Vaksin Impor, vaksin nusantara,Menkes Terawan,dpr ri

Penderita Gangguan Jiwa Dapat Divaksin Covid-19, Ini Syaratnya

Nasional Senin, 19 April 2021 | 17:21 WIB

Tiap penderita gangguan jiwa yang akan menerima vaksin harus tetap memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Umum - Nasional, Penderita Gangguan Jiwa Dapat Divaksin Covid-19, Ini Syaratnya, Penderita Gangguan Jiwa,Vaksin Penderita Gangguan Jiwa,Vaksinasi Penderita Gangguan Jiwa,Syarat Vaksinasi Penderita Gangguan Jiwa,Vaksinasi Covid-19,syarat vaksinasi Covid-19,Orang dengan Gangguan Jiwa,ODGJ

Modus Baru, Waspada Begal Pura-Pura Jadi Debt Collector

Nasional Senin, 19 April 2021 | 16:33 WIB

Aksi begal cukup marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Biasanya mereka mengancam korban untuk menyerahkan baran...

Umum - Nasional, Modus Baru, Waspada Begal Pura-Pura Jadi Debt Collector, Modus Baru Begal,Ciri Modus Baru Begal,Aksi begal,modus kejahatan,modus kejahatan begal,cara menghindari kejahatan begal

artikel terkait

dewanpers