web analytics
  

KLB Partai Demokrat Tetapkan Moeldoko Jadi Ketua Umum

Jumat, 5 Maret 2021 16:13 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Umum - Nasional, KLB Partai Demokrat Tetapkan Moeldoko Jadi Ketua Umum, klb demokrat,moeldoko demokrat,Moeldoko,Partai Demokrat,Hinca Panjaitan,Jhoni Allen Marbun

Kepala KSP Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Tangkapan layar)

DELI SERDANG, AYOBANDUNG.COM--Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat  menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum partai periode 2021-2025. Hal tersebut diputuskan dalam KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara.

"Maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi ketua umum partai Demokrat periode 2021-2025, setuju?" tanya Jhoni Allen Marbun yang dijawab setuju oleh peserta KLB, Jumat (5/3/2021).

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, meminta agar kepolisian membubarkan kongres luar biasa (KLB) yang digelar oleh sejumlah pihak di Deli Serdang, Sumatra Utara. Ia mengaku sudah mengecek ke kepolisian, bahwa acara tersebut merupakan forum ilegal.

"Bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal, karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB. Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara harus membubarkannya," ujar Hinca, Jumat (5/3/2021).

KLB tersebut juga disebutnya menyalahi hukum, sebab Partai Demokrat tak mengizinkan digelarnya forum tersebut. Apalagi ada pihak eksternal yang terlibat, yakni Kepala KSP Moeldoko.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sdh melibatkan pihak eksternal, jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi," ujar Hinca.

Masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, ia mengimbau semua pihak mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia. Maka dari itu, penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan protokol kesehatan.

"Pak SBY, Mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham," ujar Hinca.

Editor: Adi Ginanjar Maulana

terbaru

Penderita Gangguan Jiwa Dapat Divaksin Covid-19, Ini Syaratnya

Nasional Senin, 19 April 2021 | 17:21 WIB

Tiap penderita gangguan jiwa yang akan menerima vaksin harus tetap memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Umum - Nasional, Penderita Gangguan Jiwa Dapat Divaksin Covid-19, Ini Syaratnya, Penderita Gangguan Jiwa,Vaksin Penderita Gangguan Jiwa,Vaksinasi Penderita Gangguan Jiwa,Syarat Vaksinasi Penderita Gangguan Jiwa,Vaksinasi Covid-19,syarat vaksinasi Covid-19,Orang dengan Gangguan Jiwa,ODGJ

Modus Baru, Waspada Begal Pura-Pura Jadi Debt Collector

Nasional Senin, 19 April 2021 | 16:33 WIB

Aksi begal cukup marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Biasanya mereka mengancam korban untuk menyerahkan baran...

Umum - Nasional, Modus Baru, Waspada Begal Pura-Pura Jadi Debt Collector, Modus Baru Begal,Ciri Modus Baru Begal,Aksi begal,modus kejahatan,modus kejahatan begal,cara menghindari kejahatan begal

Resmi! Penghina Nabi Muhammad Jozeph Paul Zhang Diburu Polri dan Inter...

Nasional Senin, 19 April 2021 | 14:09 WIB

Kepolisian Indonesia dan Interpol buru Jozeph Paul Zhang, sang penghina Nabi Muhammad cabul.

Umum - Nasional, Resmi! Penghina Nabi Muhammad Jozeph Paul Zhang Diburu Polri dan Interpol, penghina nabi muhammad,Jozeph Paul Zhang,siapa  Jozeph Paul Zhang,Jozeph Paul Zhang Diburu Polri,Jozeph Paul Zhang Diburu Interpol,penghina Nabi Muhammad cabul,YouTuber menghina nabi Muhammad cabul

Ali Ngabalin Ungkap Alasan Jokowi Belum Diumumkan Reshuffle

Nasional Senin, 19 April 2021 | 13:54 WIB

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengungkap alasan Presiden Joko Widodo belum mengumum...

Umum - Nasional, Ali Ngabalin Ungkap Alasan Jokowi Belum Diumumkan Reshuffle, Reshuffle Kabinet,reshuffle menteri,Reshuffle kabinet Jokowi,Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin

Kabar Baik! Pencairan PKH Tahap II Ditargetkan Selesai April

Nasional Senin, 19 April 2021 | 13:47 WIB

Bansos tersebut menyasar 9.074.584 Keluarga Penerima Manfaat PKH di seluruh pelosok Tanah Air.

Umum - Nasional, Kabar Baik! Pencairan PKH Tahap II Ditargetkan Selesai April , Pencairan PKH Tahap II,Kapan Pencairan PKH Tahap II,Kementerian Sosial,Kemensos,Program Keluarga Harapan,Penerima Manfaat PKH,Pencairan bansos PKH

Mabes TNI: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI, Beri Dukungan?

Nasional Senin, 19 April 2021 | 13:09 WIB

TNI menegaskan memiliki pedoman dalam mendukung inovasi vaksin Nusantara ini. Dukungan dengan catatan vaksin telah memen...

Umum - Nasional, Mabes TNI: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI, Beri Dukungan?, TNI,vaksin nusantara,Polemik Vaksin Nusantara,Badan Pengawas Obat dan Makanan,BPOM,Mabes TNI,Vaksin Nusantara Bukan Program TNI,program vaksin Nusantara

Vaksin Nusantara Tuai Polemik, Ini Kata Legislator

Nasional Senin, 19 April 2021 | 12:56 WIB

Aksi dukung-mendukung terhadap lembaga tertentu dalam polemik vaksin Nusantara dinilai tidak tepat. Apalagi, orang-orang...

Umum - Nasional, Vaksin Nusantara Tuai Polemik, Ini Kata Legislator, Vaksin Nusantara Tuai Polemik,Polemik Vaksin Nusantara,vaksin nusantara,Badan Pengawas Obat dan Makanan,BPOM,persoalan vaksin nusantara,ketersediaan vaksin Covid-19,pengadaan vaksin,pro kontra vaksin nusantara

Kartu Prakerja : Pencairan Insentif 3 Hari Lagi, Segera Ikuti Langkah...

Nasional Senin, 19 April 2021 | 12:48 WIB

Peserta Kartu Prakerja di gelombang 15 hanya memiliki sisa waktu 3 hari lagi untuk membeli pelatihan pertama. Hal ini di...

Umum - Nasional, Kartu Prakerja : Pencairan Insentif 3 Hari Lagi, Segera Ikuti Langkah Ini, Program Kartu Prakerja,Prakerja Gelombang 15,Insentif Kartu Prakerja,Insentif kartu prakerja gelombang 15,Kartu Prakerja,Pelatihan Kartu Prakerja

artikel terkait

dewanpers