web analytics
  

ASN Bandung Barat Tak Maksimal Bayar Zakat, Tunjangan Kinerja Ditahan

Kamis, 4 Maret 2021 14:04 WIB Tri Junari
Bandung Raya - Ngamprah, ASN Bandung Barat Tak Maksimal Bayar Zakat, Tunjangan Kinerja Ditahan, Aa Umbara,zakat ASN Bandung Barat,Zakat ASN,Baznas

Direktur Eksekutif Sundanesia Digdaya Institute, Moch Galuh Fauzi. (Ayobandung.com/Tri Junari)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Uang tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terlambat 2 bulan.

Penyebabnya karena Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna enggan menandatangani surat pencairan setelah melihat pembayaran zakat profesi ASN belum maksimal.

Direktur Eksekutif Sundanesia Digdaya Institute, Moch Galuh Fauzi mengatakan, tunjangan kinerja atau biasa disebut tukin merupakan tunjangan paling besar yang diterima ASN. Besaran tukin nilainya tentu berbeda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah.

"Untuk besaran tukin ASN KBB di kisaran Rp4 juta sampai dengan Rp 40 juta per bulan, tergantung eselonnya," ungkap dia, Kamis (4/3/2021).

Tukin yang biasanya dibayarkan tiap tanggal 5 tiap bulannya atau bisa sedikit lebih lambat, kini sudah 2 bulan belum dicairkan dan hal ini terkonfirmasi oleh Bupati ketika menghadiri peresmian Zmart yang diinisasi oleh Baznas

Bupati menyampaikan belum menandatangani pencairan tukin dikarenakan minimnya zakat yang dititipkan ASN melalui Baznas. Bahkan Bupati menegaskan bahwa ini merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh Bupati atas dasar alasan tersebut. 

"Statement Bupati tersebut bisa dimaknai 2 hal, pertama Bupati memang memiliki otoritas untuk memungut zakat para ASN, kedua Bupati telah berlaku berlebihan karena memasuki ranah yang tak sepatutnya diatur oleh kepala daerah," kata Galuh.

Ia mengatakan, benar bahwa pada dasarnya pemungutan zakat kepada ASN memiliki cukup legalitas dalam hukum negara, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011, serta dari Inpres Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. 

"Akan tetapi, lebih tepat bila aturannya dibuat terlebih dahulu, idealnya Bupati mengeluarkan Perbup yang mengatur penyaluran zakat ASN, kalau Perbupnya belum ada tapi tukin ditahan 2 bulan rasanya kurang etis, kalaupun sudah ada Perbupnya maka sanksi menahan tukin tidak diatur dalam UU manapun,"katanya.

Galuh menilai, bukan Aa Umbara bila tidak mengirim pesan politik di setiap kebijakannya, Bupati tentu tahu betul resiko yang ia hadapi ketika menahan tukin ASN, maka dalam hal ini Bupati jelas mengirim pesan politik untuk para ASN. 

Menurut Harold Lasswell komunikasi adalah satu arah yang berguna untuk menjawab suatu pertanyaan, Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect (Siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa dan berefek apa).

Hematnya, kata dia, Umbara berbicara mengenai tukin yang belum ia tanda tangani, melalui media, yang ditunjukan kepada masyarakat khususnya ASN, dengan pengaruh yang diharapkan ASN mendapat pesan bahwa sampai hari ini ia adalah pemegang kekuasaan di Bandung Barat. 

"Teori Lasswell lebih mendefinisikan tujuan komunikasi sebagai suatu penciptaan pengaruh dari pesan yang telah disampaikan, dalam konteks situasi politik hari ini di tengah berbagai isu dan ketidakpastian,"sebutnya.

Dibanding menghabiskan waktu untuk mengklarifikasi rupanya Bupati memilih mengirim pesan kepada ASN melalui telatnya tukin dikarenakan belum ia tanda tangani sebagai penegasan bahwa sampai hari ini tanda tangan Umbara yang masih menjadi acuan terhadap berbagai kebijakan. 

"Dalam hal ini Bupati mesti hati-hati, sejatinya teori Laswell memiliki keunggulan agar tujuan komunikasi sebagai suatu penciptaan pengaruh dari pesan yang telah disampaikan, tetapi kekurangan teori ini ialah tidak semua komunikasi mendapatkan umpan balik yang lancar,"tandasnya.

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Viral, Musisi Kritik Kasus Korupsi Bupati KBB Lewat Lagu

Ngamprah Selasa, 20 April 2021 | 14:50 WIB

Jagat media sosial baru-baru ini viral oleh sebuah video berisi lagu kritik terhadap Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Um...

Bandung Raya - Ngamprah, Viral, Musisi Kritik Kasus Korupsi Bupati KBB Lewat Lagu, Kasus Korupsi Bupati KBB,Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna,Politisi partai Nasdem, Aa Umbara Sutisna,Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih,Kabupaten Bandung Barat (KBB)

Warga KBB Jadi Korban Penipuan BPUM, Emas 55 Gram Melayang

Ngamprah Selasa, 20 April 2021 | 13:28 WIB

Neneng Halimah (46) warga Kampung Cisawi, RT 03 RW 05, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (K...

Bandung Raya - Ngamprah, Warga KBB Jadi Korban Penipuan BPUM, Emas 55 Gram Melayang, Penipuan BPUM,Penipuan Bansos,Penipuan BPUM kabupaten bandung barat,penipuan bandung barat,penipuan BPUM Bandung Barat,Penipuan

Lagi, KPK Periksa 7 Orang Saksi Kasus Korupsi Pemkab Bandung Barat

Ngamprah Selasa, 20 April 2021 | 12:04 WIB

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tersangka dan menahan Bupati Bandung Barat nonaktif, Aa Umbara Sutisna.

Bandung Raya - Ngamprah, Lagi, KPK Periksa 7 Orang Saksi Kasus Korupsi Pemkab Bandung Barat, KPK Periksa 7 Orang Saksi Kasus Korupsi Pemkab Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna,konflik kepentingan pengadaan alat Covid-19,Dinas Sosial Tahun 2020,Pemkab Bandung Barat,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Ngabuburit di Pasar Takjil Ramadan Permata Bandung Barat

Ngamprah Senin, 19 April 2021 | 16:57 WIB

Bingung cari tempat seru buat ngabuburit? Yuk dateng ke Pasar Takjil Ramadan Permata di Desa Tanimulya Kabupaten Bandung...

Bandung Raya - Ngamprah, Ngabuburit di Pasar Takjil Ramadan Permata Bandung Barat, Ngabuburit di Pasar Takjil,Ngabuburit,Ngabuburit di Bandung,Pasar Takjil,pasar takjil bandung,Pasar Takjil Ramadan,kuliner buka puasa,Kuliner Buka Puasa Bandung,Ngabuburit saat Pandemi

Hengky Bakal Lelang Kendaraan Pejabat KBB, Ini Alasannya

Ngamprah Senin, 19 April 2021 | 16:02 WIB

Hengky Kurniawan berencana melelang sejumlah kendaraan dinas milik eselon IV. Ia merencanakan operasional ASN dengan ken...

Bandung Raya - Ngamprah, Hengky Bakal Lelang Kendaraan Pejabat KBB, Ini Alasannya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat,Hengky Kurniawan,efisiensi anggaran,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),Pemkab Bandung Barat,Lelang Kendaraan Milik Pejabat KBB,Lelang Kendaraan Pejabat KBB

Ngaku Dimintai Rp200 Juta, Jaksa Pertanyakan Pengakuan Janggal Ajay

Ngamprah Senin, 19 April 2021 | 15:48 WIB

Jaksa Budi pun mempertanyakan mengapa pihak Ajay tidak melaporkan permintaan itu kepada polisi atau kepada KPK.

Bandung Raya - Ngamprah, Ngaku Dimintai Rp200 Juta, Jaksa Pertanyakan Pengakuan Janggal Ajay, Ajay M Priatna,Eks Walikota Cimahi,Suap Ajay M Priatna,KPK Ajay M Priatna,Operasi Tangkap Tangan (OTT),KPK,OTT Ajay M Priatna,Ajay dijerat OTT

Demi Tak Kena OTT, Ajay Ngaku Suap Anggota KPK, Jaksa: Aneh!

Ngamprah Senin, 19 April 2021 | 15:01 WIB

Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna bersaksi dirinya telah menyetor sejumlah uang pada seseorang yang mengaku sebagai...

Bandung Raya - Ngamprah, Demi Tak Kena OTT, Ajay Ngaku Suap Anggota KPK, Jaksa: Aneh!, Ajay M Priatna,Suap Ajay M Priatna,KPK Ajay M Priatna,KPK,Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),Ajay terjaring OTT

Ridwan Kamil Akan Telusuri Penyebab Insentif Ribuan Nakes KBB Belum Di...

Ngamprah Senin, 19 April 2021 | 14:14 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan segera menelusuri penyebab ribuan tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Bandung Ba...

Bandung Raya - Ngamprah, Ridwan Kamil Akan Telusuri Penyebab Insentif Ribuan Nakes KBB Belum Dibayar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,Nakes Kabupaten Bandung barat,Insentif Nakes KBB,Insentif Nakes KBB belum dibayar,Naker KBB belum Dibayar,Nakes KBB,Nakes KBB,Ribuan Nakes KBB Belum Dapat Insentif

artikel terkait

dewanpers