web analytics
  

Ketua MUI: Melegalkan Investasi Miras Hukumnya Haram

Minggu, 28 Februari 2021 17:07 WIB
Umum - Nasional, Ketua MUI: Melegalkan Investasi Miras Hukumnya Haram, Majelis Ulama Indonesia (MUI),Investasi Miras,Industri Minuman Keras

Ilustrasi -- Miras. (Pixabay)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis menegaskan melegalkan izin investasi minuman keras atau miras hukumnya haram.

Hal itu disampaikan oleh Cholil Nafis melalui akun Instagram miliknya @cholilnafis.

Cholil menegaskan, melegalkan kebijakan investasi miras sama halnya dengan mendukung peredaran miras di Indonesia, meskipun hanya diberlakukan di beberapa provinsi di Indonesia.

"Termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dengan mendukung beredarnya miras, maka hukumnya haram," kata Cholil seperti dikutip, Minggu (28/2/2021).

Menurut Cholil, jika negara melarang peredaran miras maka seharusnya juga melarang investasi miras di Tanah Air.

Alasan kearifan lokal dinilai oleh Cholil Nafis tak bisa digunakan untuk menghalalkan legalitas investasi miras.

"Tak ada alasan karena kearifan lokal kemudian malah melegalkan dalam investasi miras, itu merusak akal pikiran generasi bangsa," tegasnya.

Cholil mengutip hasil penelitian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut ada lebih dari 3 juta orang meninggal akibat miras pada 2014. Angka kematian tersebut lebih banyak dari jumlah kematian akibat Covid-19.

Ia juga menyebut dalil haram meminum miras hingga bukti kriminalitas terjadi akibat miras banyak ditemui.

"Sudah jelas mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya. Buat apa pemerintah melegalkan investasi miras?" ungkap Cholil.

Cholil Nafis menyerukan untuk menolak kebijakan investasi miras tersebut diberlakukan untuk semua umur.

"Tolak miras dan dukung RUU jadi UU pelarangan miras untuk semua umur. Bismillah," tukasnya.

Investasi Industri Miras

Presiden Jokowi telah menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.

Nantinya, penanaman modal tersebut juga akan ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Mudik Dilarang, Ini 'Bonus' Pemerintah untuk Masyarakat

Nasional Senin, 19 April 2021 | 21:22 WIB

Pemerintah terus menjaga keseimbangan antara upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk di...

Umum - Nasional, Mudik Dilarang, Ini 'Bonus' Pemerintah untuk Masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi),mudik dilarang,Larangan Mudik,Mudik 2021,kebijakan mudik pemerintah,mudik,THR,pembagian thr,Perlinsos,bantuan subsidi ecomerce

Polri Buru Jozeph Zhang, Koordinasi dengan Kedubes di Jerman

Nasional Senin, 19 April 2021 | 21:08 WIB

Polri telah menyelidiki kasus dugaan penodaan agama oleh Jozeph Paul Zhang, Youtuber yang mengaku nabi ke-26 dengan mene...

Umum - Nasional, Polri Buru Jozeph Zhang, Koordinasi dengan Kedubes di Jerman, Youtuber Joseph Paul Zhang,Polri Jozeph Zhang,Penistaan Agama Jozeph Zhang,Penodaan Agama Jozeph Zhang

Menag: Jangan Takbiran Keliling, Silakan di Masjid atau Musala

Nasional Senin, 19 April 2021 | 20:36 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan masyarakat tidak diperkenankan melaksanakan takbir keliling yang biasa dila...

Umum - Nasional, Menag: Jangan Takbiran Keliling, Silakan di Masjid atau Musala, Takbiran Keliling,Menag Yaqut Cholil Qoumas,Takbiran Keliling Dilarang,Dilarang Takbiran Keliling

Jokowi Ingatkan Warga Waspada, Covid-19 Masih Berkeliaran

Nasional Senin, 19 April 2021 | 19:13 WIB

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan untuk tidak lengah terhadap penyebaran pandemi COVID-19 yang masih ada dan...

Umum - Nasional, Jokowi Ingatkan Warga Waspada, Covid-19 Masih Berkeliaran, Presiden Joko Widodo (Jokowi),Waspada Covid-19,Covid-19 Masih Berkeliaran,Jokowi Covid-19

Menaker Luncurkan Posko THR 2021, Ini Tujuannya

Nasional Senin, 19 April 2021 | 17:37 WIB

Menaker Ida Fauziyah resmi meluncurkan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) untuk memantau dan menanggulangi pengaduan terkai...

Umum - Nasional, Menaker Luncurkan Posko THR 2021, Ini Tujuannya, Posko THR 2021,Tujuan Posko THR 2021,Menaker Ida Fauziyah,Tunjangan Hari Raya (THR),pelaksanaan pemberian THR 2021,Aturan THR 2021,Posko Pelaksanaan THR,pengaduan pelaksanaan THR 2021

Vaksin Nusantara Tuai Polemik, DPR Wacanakan Pansus Vaksin Impor

Nasional Senin, 19 April 2021 | 17:24 WIB

Vaksin Nusantara buatan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai polemik. Seperti dikarenakan mengandung ba...

Umum - Nasional, Vaksin Nusantara Tuai Polemik, DPR Wacanakan Pansus Vaksin Impor, vaksin nusantara,Menkes Terawan,dpr ri

Penderita Gangguan Jiwa Dapat Divaksin Covid-19, Ini Syaratnya

Nasional Senin, 19 April 2021 | 17:21 WIB

Tiap penderita gangguan jiwa yang akan menerima vaksin harus tetap memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Umum - Nasional, Penderita Gangguan Jiwa Dapat Divaksin Covid-19, Ini Syaratnya, Penderita Gangguan Jiwa,Vaksin Penderita Gangguan Jiwa,Vaksinasi Penderita Gangguan Jiwa,Syarat Vaksinasi Penderita Gangguan Jiwa,Vaksinasi Covid-19,syarat vaksinasi Covid-19,Orang dengan Gangguan Jiwa,ODGJ

Modus Baru, Waspada Begal Pura-Pura Jadi Debt Collector

Nasional Senin, 19 April 2021 | 16:33 WIB

Aksi begal cukup marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Biasanya mereka mengancam korban untuk menyerahkan baran...

Umum - Nasional, Modus Baru, Waspada Begal Pura-Pura Jadi Debt Collector, Modus Baru Begal,Ciri Modus Baru Begal,Aksi begal,modus kejahatan,modus kejahatan begal,cara menghindari kejahatan begal
dewanpers