web analytics
  

Polemik Seragam Sekolah, PGRI Sarankan SKB 3 Menteri Dikaji Ulang

Minggu, 28 Februari 2021 14:56 WIB
Umum - Nasional, Polemik Seragam Sekolah, PGRI Sarankan SKB 3 Menteri Dikaji Ulang, Seragam Sekolah,skb 3 menteri,SKB Seragam Sekolah,PGRI,Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

ilustrasi seragam sekolah. (Ayobandung.com/Muhammad Ikhsan)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Wasekjen PB PGRI Dudung Abdul Qadiq menilai, kebijakan yang tertuang dalam SKB 3 Menteri mengenai seragam dan atribut sekolah perlu dikaji ulang. Polemik perihal ini bisa terjadi karena sesuatu yang menyinggung agama sangat sensitif.

Menurut dia, klausul pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, dan mengimbau penggunaan seragam dengan kekhasan tertentu mendapatkan berbagai penolakan. Hal ini karena di beberapa daerah dan provinsi, penggunaan atribut keagamaan seperti jilbab diwajibkan kepada para siswa. SKB 3 Menteri ini juga menekankan akan adanya sanksi jika tidak mencabut kebijakan di daerah mengenai hal tersebut.

Atas klausul yang menuai polemik di atas, PGRI pun menyarankan agar tiga kementerian yang mengeluarkan kebijakan tersebut untuk membahas hal ini dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam. Apalagi MUI juga menyatakan keberatannya dengan regulasi ini.

"Kalau menurut kami (PGRI), kita harus duduk bareng bersama. Jangan atas dasar satu kasus tiba-tiba mencuat lebih besar," ujar Dudung kepada Republika.co.id, diberitakan Minggu (28/2/2021).

Dudung menjelaskan bahwa dalam konsep manajemen berbasis sekolah, sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkan sekolahnya. Salah satunya dengan membuat ciri khas sekolah dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan. Hal ini juga yang membuat banyak orang tua memilih untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah dengan basis keagamaan yang kuat.

"Tetapi jangan memaksakan kepada orang yang bukan beragama Islam. Itu yang salah, saya juga setuju," kata Dudung.

Ia juga menilai bahwa persoalan mengenai pengenaan jilbab pada siswi non-Muslim di Sumbar tidak perlu dibawa hingga ke ranah nasional. Persoalan lokal tersebut harusnya bisa diselesaikan di sekolah, dengan pihak sekolah meminta maaf, sehingga tidak menjadi polemik skala nasional seperti yang saat ini terjadi akibat SKB 3 Menteri.

"Ayo mari kita bicara dengan hati yang tenang, saya yakin umat Islam itu toleran dan umat agama lain pun begitu. Selama ini kita sudah nyaman, adem, sudahlah, tidak usah melakukan hal-hal yang sekiranya akan membuka luka-luka saudara kita yang berbeda agama," tutur Dudung.

Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepakat dengan SKB 3 Menteri mengenai seragam dan atribut sekolah ini. "SKB tersebut sejatinya menggunakan pendekatan yang mendewasakan buat anak. Karena mengenakan seragam berbasis agama tertentu berdasarkan motivasi intrinsik bukan ekstriksik," ujar Ketua KPAI Susanto.

Mengenai penolakan SKB 3 Menteri yang terjadi di berbagai pemerintah daerah, menurut Susanto hal itu lumrah terjadi dalam pembentukan kebijakan. Untuk itu, ia menyarankan pihak-pihak yang kontra agar mengambil langkah prosedural.

"Silakan saja melakukan langkah prosedural melalui judicial review ke MA. Itu hak konstitusional sebagai warga negara," ujar Susanto.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

terbaru

Mudik Dilarang, Ini 'Bonus' Pemerintah untuk Masyarakat

Nasional Senin, 19 April 2021 | 21:22 WIB

Pemerintah terus menjaga keseimbangan antara upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk di...

Umum - Nasional, Mudik Dilarang, Ini 'Bonus' Pemerintah untuk Masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi),mudik dilarang,Larangan Mudik,Mudik 2021,kebijakan mudik pemerintah,mudik,THR,pembagian thr,Perlinsos,bantuan subsidi ecomerce

Polri Buru Jozeph Zhang, Koordinasi dengan Kedubes di Jerman

Nasional Senin, 19 April 2021 | 21:08 WIB

Polri telah menyelidiki kasus dugaan penodaan agama oleh Jozeph Paul Zhang, Youtuber yang mengaku nabi ke-26 dengan mene...

Umum - Nasional, Polri Buru Jozeph Zhang, Koordinasi dengan Kedubes di Jerman, Youtuber Joseph Paul Zhang,Polri Jozeph Zhang,Penistaan Agama Jozeph Zhang,Penodaan Agama Jozeph Zhang

Menag: Jangan Takbiran Keliling, Silakan di Masjid atau Musala

Nasional Senin, 19 April 2021 | 20:36 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan masyarakat tidak diperkenankan melaksanakan takbir keliling yang biasa dila...

Umum - Nasional, Menag: Jangan Takbiran Keliling, Silakan di Masjid atau Musala, Takbiran Keliling,Menag Yaqut Cholil Qoumas,Takbiran Keliling Dilarang,Dilarang Takbiran Keliling

Jokowi Ingatkan Warga Waspada, Covid-19 Masih Berkeliaran

Nasional Senin, 19 April 2021 | 19:13 WIB

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan untuk tidak lengah terhadap penyebaran pandemi COVID-19 yang masih ada dan...

Umum - Nasional, Jokowi Ingatkan Warga Waspada, Covid-19 Masih Berkeliaran, Presiden Joko Widodo (Jokowi),Waspada Covid-19,Covid-19 Masih Berkeliaran,Jokowi Covid-19

Menaker Luncurkan Posko THR 2021, Ini Tujuannya

Nasional Senin, 19 April 2021 | 17:37 WIB

Menaker Ida Fauziyah resmi meluncurkan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) untuk memantau dan menanggulangi pengaduan terkai...

Umum - Nasional, Menaker Luncurkan Posko THR 2021, Ini Tujuannya, Posko THR 2021,Tujuan Posko THR 2021,Menaker Ida Fauziyah,Tunjangan Hari Raya (THR),pelaksanaan pemberian THR 2021,Aturan THR 2021,Posko Pelaksanaan THR,pengaduan pelaksanaan THR 2021

Vaksin Nusantara Tuai Polemik, DPR Wacanakan Pansus Vaksin Impor

Nasional Senin, 19 April 2021 | 17:24 WIB

Vaksin Nusantara buatan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai polemik. Seperti dikarenakan mengandung ba...

Umum - Nasional, Vaksin Nusantara Tuai Polemik, DPR Wacanakan Pansus Vaksin Impor, vaksin nusantara,Menkes Terawan,dpr ri

Penderita Gangguan Jiwa Dapat Divaksin Covid-19, Ini Syaratnya

Nasional Senin, 19 April 2021 | 17:21 WIB

Tiap penderita gangguan jiwa yang akan menerima vaksin harus tetap memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Umum - Nasional, Penderita Gangguan Jiwa Dapat Divaksin Covid-19, Ini Syaratnya, Penderita Gangguan Jiwa,Vaksin Penderita Gangguan Jiwa,Vaksinasi Penderita Gangguan Jiwa,Syarat Vaksinasi Penderita Gangguan Jiwa,Vaksinasi Covid-19,syarat vaksinasi Covid-19,Orang dengan Gangguan Jiwa,ODGJ

Modus Baru, Waspada Begal Pura-Pura Jadi Debt Collector

Nasional Senin, 19 April 2021 | 16:33 WIB

Aksi begal cukup marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Biasanya mereka mengancam korban untuk menyerahkan baran...

Umum - Nasional, Modus Baru, Waspada Begal Pura-Pura Jadi Debt Collector, Modus Baru Begal,Ciri Modus Baru Begal,Aksi begal,modus kejahatan,modus kejahatan begal,cara menghindari kejahatan begal

artikel terkait

dewanpers