web analytics
  

Proses Perdamaian Indosurya Tak Boleh Diganggu

Rabu, 24 Februari 2021 18:14 WIB A. Dadan Muhanda
Bisnis - Finansial, Proses Perdamaian Indosurya Tak Boleh Diganggu, Indosurya,KSP Indosurya

Salah satu anggota lansia penerima pencairan dana KSP Indosurya. (istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah mengeluarkan putusan Homologasi/Perdamaian Nomor. 66/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 17 Juli 2020. Putusan tersebut menegaskan  secara hukum perdamaian antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta dan seluruh Kreditor (baik yang ikut dalam Proses PKPU atau tidak) telah mengikat (Vide Pasal 286 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU).

Konsekuensinya, anggota dan publik pada umumnya harus bersedia menaati putusan tersebut.  Karenanya, aksi demonstrasi dan desakan terhadap Polri untuk mengusut perkara KSP Indosurya, bahkan terkesan mengolok-olok, merupakan tindakan di luar koridor hukum dan cenderung mengganggu pihak terkait menjalankan putusan pengadilan .

Yang menjadi fokus perhatian kini, adalah komitmen melaksanakan putusan tersebut. Demikian dinyatakan para pakar hukum terkait putusan homologasi KSP Indosurya dengan anggotanya.   

"Demonstrasi berlebihan, cenderung anarkis, dan menyerang citra aparat itu tidak bisa ditoleransi. Apabila tidak, maka lakukan upaya hukum lainnya," kata pakar hukum dari Universitas Borobudur, Faisal Santiago, kepada wartawan, Selasa (23/2). 

Pendapat itu ia lontarkan karena belakangan, ada pihak yang mengklaim sebagai bagian dari anggota KSP Indosurya yang menggelar demonstrasi sambil menuding Polisi bernyali kecil karena tidak berani tegas mengusut KSP Indosurya. Selain berdemo, tindakan mengolok-olok Polri juga ditayangkan di media sosial. 

Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad berpendapat senada. Dia menilai bahwa berbagai aksi demonstrasi tidak akan mengubah putusan pengadilan terkait perdamaian/homologasi anggota KSP Indosurya. "Demo tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan karena sudah ada putusan pengadilan," katanya, di kesempatan berbeda. 

Sejauh ini, ia menilai bahwa itikad baik dari KSP Indosurya hendaknya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan bila masih ada pihak yang tidak puas lantas menggelar aksi demonstrasi sampai menyebar fitnah serta tuduhan, menurutnya sudah pantas ditindak tegas. "Ya seharusnya pendemo ditertibkan," pungkasnya. 

Pandangan serupa juga disampaikan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Muhammad Faiz Aziz, yang meminta agar semua pihak mengikuti proses yang sudah diputuskan dan tidak mengganggu jalannya implementasi perjanjian perdamaian/PKPU. Maka, kata dia, demonstrasi hingga upaya hukum lain sudah tidak perlu lagi.  

"Sebetulnya, PKPU tujuannya adalah memberikan kelonggaran dan ruang bagi debitur dalam hal ini KSP Indosurya untuk membayar kembali dana anggotanya secara bertahap," beber Faiz pada wartawan. 

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar lebih jauh menjelaskanm  putusan pengadilan terkait homologasi KSP Indosurya sifatnya mengikat dan memaksa. Sehingga, tidak bisa dikalahkan oleh tindakan lain termasuk demonstrasi. “Jadi, hanya putusan pengadilan yang dapat mengalahkannya. Homologasi itu perdamaian,” katanya.

Kewenangan Penyidik
Terhadap langkah Polri, Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti berpendapat bahwa perihal tindakan penyidikan, apapun bentuknya, adalah kewenangan mutlak penyidik berdasarkan pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP. "Yang paling penting adalah bagaimana Polisi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menangani dan memproses laporan," kata Poengky kepada wartawan. 

Ia juga mengakui bahwa Kompolnas belum mendapatkan pengaduan terkait perkara Indosurya. "Jadi informasi terkait Indosurya hanya diperoleh dari media," katanya. 

Dan, bila pemberitaan media menyatakan ada putusan pengadilan homologasi/ perdamaian dan sudah mulai dilakukan pembayaran dana nasabah oleh Indosurya, maka menurutnya putusan perdamaian sifatnya final. "Kami berharap semua dana nasabah dapat dibayarkan," ungkapnya. 

Sebelumnya, Kuasa Hukum KSP Indosurya Hendra Widjaya menyatakan, upaya kasasi yang diajukan pihak anggota yang berkeberatan terhadap homologasi, telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Hendra mengungkapkan, telah menerima surat putusan itu pada 27 Januari 2021 lalu. Surat dari Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyampaikan pemberitahuan dan penyampaian dan salinan putusan Mahkamah Agung RI No. 1348A/pdt.sus-pailit/2020 jo. No. 66/pdt.sus-pkpu/2020/Pn.niaga.jkt.pst.

"MA telah menolak permohoan kasasi karena sejumlah pertimbangan," katanya.

Salah satu pertimbangan dalam perkara tersebut yakni berdasarkan putusan pengesahan perdamaian Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, tak bertentangan dengan hukum atau undang-undang. 

Sesuai penetapan pengadilan itu, KSP Indosurya tetap berkomitmen menjalankan kewajibannya. "Sesuai putusan homologasi," kata Hendra.

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

terbaru

Harga Emas Antam Bandung Akhir Pekan Ini Rp937.000 per Gram

Finansial Minggu, 18 April 2021 | 11:30 WIB

Harga emas Antam tersebut berlaku di Butik Emas Logam Mulia Antam di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bandung.

Bisnis - Finansial, Harga Emas Antam Bandung Akhir Pekan Ini Rp937.000 per Gram, Harga emas Antam,Harga emas Antam hari ini,Harga Emas Hari ini,Harga emas Antam Bandung,Emas

Bersama Haji Geyot, bank bjb Kampanyekan Pencegahan Penyebaran Covid-1...

Finansial Sabtu, 17 April 2021 | 15:59 WIB

Pemerintah secara berkesinambungan terus melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui berbagai cara. Baik yang sifat...

Bisnis - Finansial, Bersama Haji Geyot, bank bjb Kampanyekan Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Pentingnya Vaksinasi, bank bjb,Vaksinasi Covid-19,Vaksin Covid-19

bank bjb Cabang Cibinong Gelar Webinar “Strategi Berbisnis Online Ala...

Finansial Jumat, 16 April 2021 | 19:29 WIB

bank bjb Cabang Cibinong menggelar webinar bertajuk “Strategi Berbisnis Online Ala Artis Bersama bank bjb”, Rabu 14 Apr...

Bisnis - Finansial, bank bjb Cabang Cibinong Gelar Webinar “Strategi Berbisnis Online Ala Artis Bersama bank bjb”, bank bjb,bank bjb Cabang Cibinong,Strategi Berbisnis Online Ala Artis

Bank BTN Biayai Rumah Prajurit TNI AD

Finansial Jumat, 16 April 2021 | 17:39 WIB

Selain dukungan itu, BTN juga akan melayani kebutuhan perbankan one stop solution bagi TNI AD

Bisnis - Finansial, Bank BTN Biayai Rumah Prajurit TNI AD, Bank BTN,TNI AD

bank bjb Cabang Cianjur Gelar Webinar “BUMDes Sehat Menuju Desa Mandir...

Finansial Jumat, 16 April 2021 | 13:48 WIB

Acara bertajuk “BUMDes Sehat Menuju Desa Mandiri Bersama bank bjb” tersebut berlangsung di ruang Gede Pangrango, aula ka...

Bisnis - Finansial, bank bjb Cabang Cianjur Gelar Webinar “BUMDes Sehat Menuju Desa Mandiri Bersama Bank bjb”, webinar bank bjb,Plt Bupati Cianjur Herman Suherman,bank bjb Cabang Cianjur,Pimpinan Cabang bank bjb Kabupaten Cianjur Erry Rinaldi,BUMDes Cianjur

Waduh, Utang Indonesia Naik Jadi 6.166,13 Triliun

Finansial Jumat, 16 April 2021 | 11:22 WIB

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2021 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir Februari 2021 te...

Bisnis - Finansial, Waduh, Utang Indonesia Naik Jadi 6.166,13 Triliun, Utang Indonesia Naik,Bank Indonesia,BI,Pandemi Covid-19,Utang Luar Negeri,Utang Luar Negeri Indonesia,ULN,ULN Indonesia

Tumbuhkan Kinerja Bisnis, bank bjb Perkuat Kerjasama dengan Grup Kraka...

Finansial Kamis, 15 April 2021 | 18:48 WIB

Guna menumbuhkan kinerja bisnis di 2021, bank bjb terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tak terk...

Bisnis - Finansial, Tumbuhkan Kinerja Bisnis, bank bjb Perkuat Kerjasama dengan Grup Krakatau Steel, bank bjb,Grup Krakatau Steel,PT Krakatau National Resource (KNR)

Gegara Pandemi Covid-19, Impor Vaksin Naik 1.315 Persen

Finansial Kamis, 15 April 2021 | 14:13 WIB

BPS menyatakan terdapat kenaikan signifikan impor vaksin sepanjang kuartal I 2021. Kenaikan impor dipicu oleh pandemi vi...

Bisnis - Finansial, Gegara Pandemi Covid-19, Impor Vaksin Naik 1.315 Persen, Badan Pusat Statistik,BPS,kenaikan signifikan impor vaksin,pandemi virus corona,Vaksin Covid-19,impor vaksin,impor vaksin Covid-19,kenaikan impor barang konsumsi
dewanpers