web analytics
  

KPK Selidiki Pemotongan Intensif Nakes oleh Rumah Sakit

Selasa, 23 Februari 2021 22:27 WIB
Umum - Nasional, KPK Selidiki Pemotongan Intensif Nakes oleh Rumah Sakit, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Pemotongan Intensif Nakes,Rumah Sakit Potong Intensif Nakes

Tenaga Kesehatan (Nakes). (Istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati menyatakan KPK akan melakukan investigasi pihak Rumah Sakit yang memotong intensif tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan guna mencegah tindakan kesewenangan.

"KPK mengimbau kepada Manajemen Rumah Sakit agar tidak melakukan pemotongan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes). KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen," kata Ipi lewat keterangan pers diterima, Selasa (23/2/2021).

Ia juga menjelaskan bahwa KPK telah meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk tidak memotong intensif para nakes sebagai ujung tombak melawan wabah corona.

"Insentif kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19," kata Ipi.

Tidak hanya pemotongan intensif, KPK juga menyoroti santunan kematian yang harusnya diberikan kepada tenaga kesehatan yang gugur saat bertugas.

Ia menyebut, hal itu tertuang dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020, sebagai hak bagi tenaga kesehatan.

"Sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujarnya lagi.

Untuk diketahui, KPK mengkaji terkait permasalahan penanganan Covid-19 khususnya di bidang kesehatan dari Maret hingga akhir Juni 2020. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MNENKES/278/2020, yaitu:

1. Potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).

2. Proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan, atas permasalahan tersebut, KPK merekomendasikan perbaikan berupa:

4. Pengajuan insentif tenaga kesehatan pada salah satu sumber anggaran saja (BOK atau BTT)

5. Pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan di kabupaten/kota/provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah.

6. Pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada nakes.

Atas rekomendasi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani Covid-19.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Ini 3 Bantuan yang Cair di Bulan Maret

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 11:44 WIB

Pemerintah kembali meneruskan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Setidaknya ada tiga jenis bantua...

Umum - Nasional, Ini 3 Bantuan yang Cair di Bulan Maret, Bantuan Langsung Tunai (BLT),BLT UMKM,Kartu Prakerja,Bantuan Pemerintah

KPK Bakal Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Lama

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 11:32 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) terhadap se...

Umum - Nasional, KPK Bakal Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Lama, kpk,KPK Hentikan Kasus Korupsi lama,SP3 Kasus Korupsi,KPK SP3 Kasus Korupsi

Ini Bocoran Terbaru Pembukaan Prakerja Gelombang 13

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 11:31 WIB

Masyarakat yang sedang menanti pembukaan Kartu Prakerja gelombang 13.

Umum - Nasional, Ini Bocoran Terbaru Pembukaan Prakerja Gelombang 13, Waktu Pembukaan Prakerja Gelombang 13,Prakerja gelombang 13,kartu prakerja gelombang 13,syarat kartu prakerja gelombang 13,pendaftaran kartu prakerja gelombang 13,Kartu Prakerja,Program Kartu Prakerja

Syarat dan Ketentuan BLT UMKM 2021 yang Wajib Diketahui

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 10:26 WIB

Bantuan Langsung Tunai atau BLT UMKM sebesar Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang terkena pandemi akan dilanjutkan...

Umum - Nasional, Syarat dan Ketentuan BLT UMKM 2021 yang Wajib Diketahui, BLT UMKM,blt umkm 2021,syarat blt umkm 2021,BLT UMKM Rp2,4 Juta

Jamaah Haji 2021 Diwajibkan Vaksinasi Covid-19

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 10:00 WIB

Pemerintah Arab Saudi mewajibkan kaum Muslim yang hendak beribadah haji memberikan bukti bahwa mereka telah divaksinasi...

Umum - Nasional, Jamaah Haji 2021 Diwajibkan Vaksinasi Covid-19, ibadah haji,Jamaah haji 2021,vaksin corona,Vaksin Covid-19,vaksin covid-19 jamaah haji

Kuota Cuma 600 Ribu! Ayo Siap-siap Daftar Prakerja Gelombang 13

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 09:56 WIB

Bagi masyarakat yang tidak lolos di gelombang 12 Kartu Prakerja harap mempersiapkan diri di gelombang 13. Pasalnya, pend...

Umum - Nasional, Kuota Cuma 600 Ribu! Ayo Siap-siap Daftar Prakerja Gelombang 13 , kartu prakerja gelombang 13,syarat kartu prakerja gelombang 13,pendaftaran kartu prakerja gelombang 13,Prakerja gelombang 13,Kartu Prakerja

Satgas Covid-19: Kasus Positif Minggu Ini Turun 8,5%

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 06:40 WIB

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, terjadinya penurunan kasus positif pada minggu...

Umum - Nasional, Satgas Covid-19: Kasus Positif Minggu Ini Turun 8,5%, Data Covid-19,Kasus Positif Covid-19,corona,Satgas Covid-19

Perpres Dibatalkan, Tapi Miras Tak Masuk Daftar Investasi Negatif

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 06:21 WIB

Ekonom senior Indef Dradjad Wibowo mengingatkan jajaran menteri ekonomi dan keuangan, serta BKPM, agar tidak lagi memiki...

Umum - Nasional, Perpres Dibatalkan, Tapi Miras Tak Masuk Daftar Investasi Negatif, Miras,Investasi Miras,Jokowi Investasi miras,Aturan investasi miras,Perpres investasi miras,Jokowi cabut perpres investasi miras

artikel terkait

dewanpers