web analytics
  

KPK Selidiki Pemotongan Intensif Nakes oleh Rumah Sakit

Selasa, 23 Februari 2021 22:27 WIB
Umum - Nasional, KPK Selidiki Pemotongan Intensif Nakes oleh Rumah Sakit, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Pemotongan Intensif Nakes,Rumah Sakit Potong Intensif Nakes

Tenaga Kesehatan (Nakes). (Istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati menyatakan KPK akan melakukan investigasi pihak Rumah Sakit yang memotong intensif tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan guna mencegah tindakan kesewenangan.

"KPK mengimbau kepada Manajemen Rumah Sakit agar tidak melakukan pemotongan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes). KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen," kata Ipi lewat keterangan pers diterima, Selasa (23/2/2021).

Ia juga menjelaskan bahwa KPK telah meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk tidak memotong intensif para nakes sebagai ujung tombak melawan wabah corona.

"Insentif kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19," kata Ipi.

Tidak hanya pemotongan intensif, KPK juga menyoroti santunan kematian yang harusnya diberikan kepada tenaga kesehatan yang gugur saat bertugas.

Ia menyebut, hal itu tertuang dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020, sebagai hak bagi tenaga kesehatan.

"Sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujarnya lagi.

Untuk diketahui, KPK mengkaji terkait permasalahan penanganan Covid-19 khususnya di bidang kesehatan dari Maret hingga akhir Juni 2020. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MNENKES/278/2020, yaitu:

1. Potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).

2. Proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan, atas permasalahan tersebut, KPK merekomendasikan perbaikan berupa:

4. Pengajuan insentif tenaga kesehatan pada salah satu sumber anggaran saja (BOK atau BTT)

5. Pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan di kabupaten/kota/provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah.

6. Pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada nakes.

Atas rekomendasi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani Covid-19.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Soal KLB Demokrat, Mahfud Ungkit Konflik PKB Era SBY

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 14:29 WIB

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah tak memberikan legitimasi terhadap...

Umum - Nasional, Soal KLB Demokrat, Mahfud Ungkit Konflik PKB Era SBY, moeldoko kudeta demokrat,Kisruh Kudeta Demokrat,Moeldoko,Mahfud MD

5 Alasan Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 14:24 WIB

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengemukakan lima alasan anak putus sekolah selama pandemi. Kelima alasan ters...

Umum - Nasional, 5 Alasan Anak Putus Sekolah Selama Pandemi, Anak Putus Sekolah,alasan putus sekolah,putus sekolah,putus sekolah,Rawan Putus Sekolah

Tahun Ini, Bulog Dapat Tugas Impor Beras 1 Juta Ton

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 12:55 WIB

Perum Bulog ditugaskan untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Impor tersebut diklaim akan digu...

Umum - Nasional, Tahun Ini, Bulog Dapat Tugas Impor Beras 1 Juta Ton, Perum BULOG,ekspor beras,Beras,produksi beras

Kepengurusan Partai Demokrat KLB Berpeluang Disahkan Pemerintah, Ini A...

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 12:41 WIB

Kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Moeldoko versi Kongres Luar Biasa alias KLB berpeluang disahkan pe...

Umum - Nasional, Kepengurusan Partai Demokrat KLB Berpeluang Disahkan Pemerintah, Ini Analisanya, moeldoko partai demokrat,AHY,Partai Demokrat,Demokrat versi KLB

Jika Pemerintah Sahkan KLB Sumut, Demokrat Bakal Tempuh Jalur Hukum

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 12:37 WIB

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menegaskan pihaknya akan mengambil langkah hukum jika Kemen...

Umum - Nasional, Jika Pemerintah Sahkan KLB Sumut, Demokrat Bakal Tempuh Jalur Hukum, Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat,Kisruh Kudeta Demokrat,Moeldoko,Andi mallarangeng

AHY: Moeldoko Senior yang Tidak Bisa Dicontoh

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 12:27 WIB

Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KS...

Umum - Nasional, AHY: Moeldoko Senior yang Tidak Bisa Dicontoh, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko,Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat,Kisruh Kudeta Demokrat,KLB Sibolangit,AHY

Jokowi Diduga Sengaja Biarkan Moeldoko Ambil Demokrat

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 11:58 WIB

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengetahui rencana...

Umum - Nasional,  Jokowi Diduga Sengaja Biarkan Moeldoko Ambil Demokrat, Jokowi,Demo Jokowi-JK,Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat,Kisruh Kudeta Demokrat

Pemerintah Diminta Tak Tergesa-gesa Sekolah Tatap Muka

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 08:32 WIB

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai sebaiknya pemerintah tidak tergesa-gesa menetapkan sekolah tatap muka pada...

Umum - Nasional, Pemerintah Diminta Tak Tergesa-gesa Sekolah Tatap Muka, Sekolah Tatap Muka,Belajar Tatap Muka,Sekolah,Sekolah tatap muka jabar

artikel terkait

dewanpers