web analytics
  

Kapolri Terbitkan Pedoman Penanganan Kasus UU ITE

Senin, 22 Februari 2021 21:22 WIB
Umum - Nasional, Kapolri Terbitkan Pedoman Penanganan Kasus UU ITE, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,UU ITE,Surat Edaran Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Republika)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021.

"Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Kapolri, dalam Surat Edaran tertanggal 19 Februari 2021 tersebut.

Kemudian dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. Listyo Sigit mengatakan dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif. Sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Dalam surat tersebut, kata Listyo, penyidik Polri pun diminta menjadikan pedoman beberapa hal. Antaranya, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat

"Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber," tegas sigit.

Kemudian, dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil. Maka sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) serta memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

"Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada," terang Listyo Sigit.

Berikutnya, lanjut Listyo Sigit, penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

"Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali," tutur Listyo Sigit

Selanjutnya, sambung Listyo, penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

"Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri," kata mantan Kabareskrim tersebut.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Pakar Javanologi Sebut Pulau Jawa Sudah Rapuh dan Renta

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 18:20 WIB

Fakta mengejutkan disampaikan pakar javanologi yang juga spiritualis, Ir Tukimin Wisanggeni. Ia menyebut Pulau Jawa kini...

Umum - Nasional, Pakar Javanologi Sebut Pulau Jawa Sudah Rapuh dan Renta, Pulau Jawa,Pulau Jawa tua renta,javanologi,Tukimin Wisanggeni

BMKG: Nias Barat Diguncang Belasan Gempa Susulan

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 18:00 WIB

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya belasan kali gempa susulan setelah gempa bermagnitud...

Umum - Nasional, BMKG: Nias Barat Diguncang Belasan Gempa Susulan, BMKG,gempa nias barat,Gempa Nias,Gempa Sumatera Utara,gempa tektonik,gempa susulan Nias

BMKG: Gempa di Samudra Hindia Tidak Berpotensi Tsunami

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 16:44 WIB

Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, gempa bumi di wilayah Samudera Hindia, P...

Umum - Nasional, BMKG: Gempa di Samudra Hindia Tidak Berpotensi Tsunami, gempa nias barat,Gempa Nias,Gempa Samudera Hindia,BMKG,Gempa Sumatera Utara

BMKG Ralat Gempa Nias Barat Jadi Magnitudo 6,7

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 16:20 WIB

Analisis semula gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,2.

Umum - Nasional, BMKG Ralat Gempa Nias Barat Jadi Magnitudo 6,7, gempa nias barat,gempa tektonik,BMKG,Gempa Nias,Gempa Sumatera Utara

Menhub Berang PT KCI Tidak Profesional, Ini Penyebabnya

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 14:42 WIB

Menhub Berang PT KCI Tidak Profesional, Ini Penyebabnya

Umum - Nasional, Menhub Berang PT KCI Tidak Profesional, Ini Penyebabnya, menhub,Budi Karya Sumadi,pt kci,Prokes Covid-19,mudik,Rapid Test Antigen

Penyekatan Mudik Berhasil Kurangi 50% Kendaraan Keluar Jakarta

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 14:06 WIB

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, mengatakan kebijakan penyekatan larangan mudik Lebaran selama delapan hari at...

Umum - Nasional, Penyekatan Mudik Berhasil Kurangi 50% Kendaraan Keluar Jakarta, Penyekatan mudik 2021,Larangan Mudik 2021,Larangan Mudik,penyekatan mudik jakarta,Polda Metro Jaya

Nias Barat Diguncang Gempa Magnitudo 7,2

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 14:01 WIB

Nias Barat Diguncang Gempa Magnitudo 7,2

Umum - Nasional, Nias Barat Diguncang Gempa Magnitudo 7,2, gempa nias barat,Gempa Terkini,bmkg

Polda Metro Jaya Putarbalikkan 64.612 Kendaraan

Nasional Jumat, 14 Mei 2021 | 13:52 WIB

Tercatat selama delapan hari atau sejak tanggal 6-13 Mei 2021, sebanyak 64.612 kendaraan diputarbalikkan arah oleh Direk...

Umum - Nasional, Polda Metro Jaya Putarbalikkan 64.612 Kendaraan, Polda Metro Jaya,kendaraan diputarbalik,Larangan Mudik 2021,Larangan Mudik
dewanpers