web analytics
  

41% Masyarat Tolak Vaksinasi, DPR Dorong Sosialisasi Pemerintah Lebih Serius

Senin, 22 Februari 2021 12:51 WIB
Umum - Nasional, 41% Masyarat Tolak Vaksinasi, DPR Dorong Sosialisasi Pemerintah Lebih Serius, Vaksin Covid-19,vaksin corona,vaksin lansia,masyarakat menolak vaksin,menolak vaksin,tolak vaksinasi covid-19

Vaksin Covid-19 Sinovac. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut 41 persen masyarakat menolak untuk divaksin Covid-19 tak boleh diabaikan begitu saja. Pasalnya itu permasalahan serius, pemerintah diminta terus sosialisasi.

Saleh menilai, adanya sanksi dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No, 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vakisnasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 tidak mendongkrak antusias masyarakat untuk vaksinasi.

"Saya tidak begitu yakin bahwa sanksi yang disebutkan dalam Perpres 14 yang baru itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut saya, partisipasi itu akan lebih meningkat jika sosialisasinya dilakukan secara serius di seluruh Indonesia," kata Saleh kepada wartawan, Senin (22/2/2021).

Saleh mengatakan, masyarakat perlu untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Sebab, kata dia, anggaran besar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air tidak terbuang cuma-cuma.

"Terakhir menkes paparan di Komisi IX angkanya mencapai Rp 134 triliun sekian. Jadi angka itu untuk vaksinasi dan seluruh hal yang berkaitan dengan itu luar biasa besarnya. Jadi harus efektif," tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPR RI ini meminta pemerintah lebih serius untuk melakukan sosialisasi vaksinasi kepada masyarakat. Adanya hasil survei tersebut harus disikapi serius.

"Berarti yang kemarin-kemarin ini dikampanyekan oleh pemerintah itu belum masuk sepunuhnya. Belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Makanya, mereka tadi takut nggak mau divaksin. Sosialisasi penting sekali agar semua masyarakat ini paham," tandasnya.

41% Tolak Vaksin

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan ada beberapa masyarakat Indonesia yang menyatakan tidak mau divaksin karena menilai vaksin hanyalah permainan mafia farmasi yang meraup untung besar karena pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, jumlahnya memang tidak terlalu besar hanya 3,1 persen dari 1.200 responden survei mereka. Namun tetap saja hal ini dinilainya bisa mengganggu program vaksinasi.

"Ada yang menjawab saya tidak mau mau masuk persekongkolan perusahaan farmasi yang membuat vaksin," kata Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Minggu (21/2/2021).

Dia menjelaskan, 3,1 persen orang yang menganggap ada bisnis farmasi di balik pandemi ini termasuk dalam 41 persen responden yang tidak mau divaksin.

Alasan dari mereka yang tidak mau divaksin antara lain meragukan efek samping (54,2 persen), efektivitas vaksin (27 persen), merasa sehat walau tak divaksin (23,8 persen), tidak mau bayar vaksin (17,3 persen), meragukan kehalalan vaksin (10,4 persen), dan sudah banyak yang vaksin sehingga saya tidak perlu (5,9 persen).

"Ini bisa menjadi masalah karena vaksinasi itu bicara kepentingan bersama, jadi pemerintah harus menjelaskan ini," tegasnya.

Di sisi lain, survei ini juga menunjukkan ada 55 persen orang yang bersedia divaksin. Terdiri dari 15,8 persen sangat bersedia dan 39,1 persen cukup bersedia.

Survei ini dilakukan Indikator dengan cara melakukan wawancara telepon terhadap 1.200 responden pada 1-3 Februari 2021 dari seluruh provinsi di Indonesia.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden dengan margin of error sekitar ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Mantan Juru Bicara Gus Dur Wimar Witoelar Meninggal Dunia

Nasional Rabu, 19 Mei 2021 | 09:38 WIB

Mantan Juru Bicara Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Wimar Witoelar, meninggal dunia sekitar pukul 09.00 WIB...

Umum - Nasional, Mantan Juru Bicara Gus Dur Wimar Witoelar Meninggal Dunia, wimar witoelar wafat,wimar witoelar meninggal dunia,wimar witoelar,gus dur,mantan juru bicara gus dur,mantan jubir gus dur,birografi wimar witoelar

BST Rp300 Ribu Bakal Diperpanjang, Cek Daftar Penerima di Sini

Nasional Rabu, 19 Mei 2021 | 07:32 WIB

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bakal segera mencairkan bantuan sosial tunai (BST) dalam waktu dekat. M...

Umum - Nasional, BST Rp300 Ribu Bakal Diperpanjang, Cek Daftar Penerima di Sini, Bantuan Sosial Tunai (BST),BST Cair,BST 300 Ribu,bst kemensos,bst,pencairan bst,kapan BST cair,cara mencairkan bst 300 ribu

Kapal Cina Angkat Anjungan KRI Nanggala 402, Tapi Sling Putus

Nasional Rabu, 19 Mei 2021 | 07:31 WIB

Diketahui, KRI Nanggala tenggelam di perairan Bali Utara pada Rabu, 21 April 2021.

Umum - Nasional, Kapal Cina Angkat Anjungan KRI Nanggala 402, Tapi Sling Putus, Kapal Cina angkat KRI Nanggala 402,Kapal Selam Nanggala 402,Kepingan badan Kapal Selam KRI Nanggala ditemukan,Kepingan KRI Nanggala ditemukan,Nanggala

BPOM Larang 2 Obat Herbal Ini Dipakai Tangani Pasien Covid-19

Nasional Rabu, 19 Mei 2021 | 06:06 WIB

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI memastikan penghentian produk herbal dengan merek Lianhua Qingwen Capsules (LQ...

Umum - Nasional, BPOM Larang 2 Obat Herbal Ini Dipakai Tangani Pasien Covid-19, BPOM,obat herbal terlarang,obat herbal Covid-19 terlarang,Lianhua Qingwen Capsules,LQC,Phellodendron,obat covid-19

Pemerintah: Vaksin Gotong Royong tak Bisa Dipalsukan

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 23:06 WIB

Pemerintah menjamin keaslian vaksin Covid-19 yang dipakai dalam program vaksinasi gotong royong. Melalui skema ini, peru...

Umum - Nasional, Pemerintah: Vaksin Gotong Royong tak Bisa Dipalsukan, vaksin gotong royong,vaksinasi gotong royong,Vaksin Sinopharm

Distributor Barang Perlu dapat Prioritas Vaksin Gotong Royong

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 22:46 WIB

Pemerintah mulai pelaksanaan program vaksinasi Gotong Royong. Vaksinasi diberikan kepada ribuan pekerja di Kawasan Indus...

Umum - Nasional, Distributor Barang Perlu dapat Prioritas Vaksin Gotong Royong, vaksinasi gotong royong,vaksin gotong royong,Distributor Barang,Dekan Fakultas Kedokteran UNPAD Yudi Mulyana Hidayat

Novel Baswedan: Presiden Jokowi Bebaskan Kami dari Tuduhan

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 20:24 WIB

Novel Baswedan menyampaikan rasa terima kasih atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap memberikan nam...

Umum - Nasional, Novel Baswedan: Presiden Jokowi Bebaskan Kami dari Tuduhan, 75 Pegawai KPK,Novel Baswedan,Presiden Jokowi,TWK Pegawai KPK,Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2021 Lengkap dari Pusat dan Daerah

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 20:15 WIB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah resmi mengumumkan formasi CPNS dan Pegaw...

Umum - Nasional, Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2021 Lengkap dari Pusat dan Daerah, Formasi CPNS 2021,Formasi PPPK 2021,Jadwal Seleksi CPNS 2021,Jadwal Seleksi PPPK 2021,KemenPANRB CPNS 2021,KemenPANRB PPPK 2021

artikel terkait

dewanpers