web analytics
  

Survei Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Ma'ruf 65,4%

Senin, 22 Februari 2021 11:27 WIB
Umum - Nasional, Survei Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Ma'ruf 65,4%, Jokowi Ma'ruf Amin,Kepuasan Kinerja Jokowi,Kinerja Jokowi,Ma'ruf Amin,Jokowi,Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. (dok. Biro Setpres)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Parameter Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Hasilnya, sebanyak 65,4 persen responden menyatakan sangat puas dengan kinerja Jokowi. Kemudian 31,9 persen responden menilai puas, dan 27,1 persen responden menyatakan cukup puas.

"Jelang 1,5 tahun kepemimpinan Joko Widodo jilid 2, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden cukup baik (65,4 persen)," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam survei yang ia rilis, Ahad (22/2).

Sementara itu hanya 29,1 persen responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Rinciannya, 17,3 persen menyatakan kurang puas, 9,1 persen menilai tidak puas, dan 2,7 sangat tidak puas. Lalu hanya 5,5 persen responden yang tidak menjawab.

Adapun, sebanyak 50,8 persen responden puas dengan Wakil Presiden (wapres) Ma'ruf Amin. Perinciannya, angka 50,8 persen terdiri dari 3,2 persen yang mengatakan sangat puas, 20,6 persen menyatakan puas, dan 27 persen menilai cukup puas. Sementara itu 43,8 persen mengatakan tidak puas dengan kinerja Ma'ruf Amin.

"Salah satu faktor yang membuat tingkat kepuasan terhadap kinerja wapres menurun adalah minimnya respon wapres terhadap beberapa isu yang belakangan cukup krusial terutama yang berkaitan dengan islam politik," kata Adi.

Ia menambahkan, status Ma'ruf Amin yang merupakan ulama membuat kelompok Islam memiliki ekspektasi cukup tinggi terhadap respon dan pembelaan wapres terkait isu yang beririsan dengan kelompok Islam.

Adi menjelaskan, meskipun mayoritas merasa puas terhadap kinerja pemerintah, namun ada beberapa segmen masyarakat yang cenderung besar ketidakpuasannya. Di antaranya yaitu warga Banten, Jakarta, Jawa Barat (42,4 persen tidak puas), masyarakat berpendidikan tinggi (44,2 persen), dan konstituen Partai Demokrat (46,1 persen), serta simpatisan (66,6 persen), kemudian Muhammadiyah (50,2 persen), serta organisasi kepemudaan (65 persen).

Bidang pembangunan infrastruktur menjadi aspek paling mendominasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yaitu dengan 68,7 persen. Penyaluran bantuan sosial covid-19 juga dirasakan oleh masyarakat dengan tingkat kepuasan 66,9 persen. Sementara tingkat kepuasan kinerja di bidang penegakan hukum menjadi yang paling rendah dengan 49,7 persen.

"Rendahnya kepuasan di bidang penegakan hukum diakibatkan oleh persepsi penegakan hukum yang dirasa belum berkeadilan bagi segolongan masyarakat," ungkapnya.

Untuk diketahui survei dilakukan 3-8 Februari 2021. Sebanyak 1.200 responden dilibatkan dalam survei ini dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 data target yang dipilih secara random dari kerangka sampel.

Margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 5 persen. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan metode telepolling.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Risiko Untung-Untungan Terobos Penyekatan Larangan Mudik

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 19:35 WIB

Kepolisian telah menyiapkan 381 titik penyekatan untuk mencegah masyarakat melakukan mudik Lebaran 2021/Idul Fitri 1442...

Umum - Nasional, Risiko Untung-Untungan Terobos Penyekatan Larangan Mudik, Penyekatan larangan mudik,Kementerian Perhubungan,untung-untungan mudik Lebaran 2021,Kebijakan larangan mudik,kebijakan Larangan Mudik Lebaran 2021

Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta Ditunda, Ini Alasannya

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 19:06 WIB

Program vaksinasi mandiri yang ditanggung perusahaan swasta ini batal digelar pada 9 Mei seperti rencana awal, tapi diun...

Umum - Nasional, Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta Ditunda, Ini Alasannya, Vaksinasi Mandiri,vaksin gotong royong,program vaksinasi mandiri,vaksin gotong royong gratis,Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM),program vaksin mandiri

Bandel, Travel Gelap Angkut Pemudik akan Ditahan

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 19:00 WIB

Pemerintah akan secara ketat melakukan penyekatan di titik-titik strategis, terutama di perbatasan kota-kota besar.

Umum - Nasional, Bandel, Travel Gelap Angkut Pemudik akan Ditahan, Travel Gelap Angkut Pemudik,Travel Gelap Mudik,Travel Gelap,Travel gelap  penyedia jasa mudik,sanksi nekat mudik

Susul Sunda Empire dan Nusantara, Kini Ada Sunda Archipelago Serta Atl...

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 17:27 WIB

Heboh kemunculan Negara Kekaisaran Sunda Nusantara setelah salah satu petingginya terkena razia di Gerbang Tol Cawang, J...

Umum - Nasional, Susul Sunda Empire dan Nusantara, Kini Ada Sunda Archipelago Serta Atlantik, Negara Kekaisaran Sunda Nusantara,Kerajaan Sunda Empire,Sunda Nusantara,entitas Sunda,warga Negara Kekaisaran Sunda

Pasien Covid-19 Indonesia Naik 5.647 Kasus di Hari Pertama Larangan Mu...

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 16:43 WIB

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengumumkan pasien positif COVID-19 di Indonesia kembali bertambah sebanyak 5.647 orang...

Umum - Nasional, Pasien Covid-19 Indonesia Naik 5.647 Kasus di Hari Pertama Larangan Mudik, pasien positif COVID-19 di Indonesia,Pasien Covid-19 Indonesia,Hari Pertama Larangan Mudik,Hari Pertama Larangan Mudik Lebaran,Satuan Tugas Penanganan Covid-19

Polisi Periksa Kejiwaan Pengemudi Pajero Kekaisaran Sunda

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 15:54 WIB

Polisi Periksa Kejiwaan Pengemudi Pajero Kekaisaran Sunda

Umum - Nasional, Polisi Periksa Kejiwaan Pengemudi Pajero Kekaisaran Sunda, Negara Kekaisaran Sunda Nusantara,plat nomor Kekaisaran Sunda,STNK kekaisaran Sunda,SIM kekaisaran Sunda,kekaisaran sunda nusantara

Pemerintah Andalkan Vaksinasi untuk Bangkitkan Ekonomi RI

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 15:35 WIB

Pemerintah mengaku memiliki 'Pekerjaan Rumah' besar untuk bisa membangkitkan perekonomian nasional setelah terpuruk akib...

Umum - Nasional, Pemerintah Andalkan Vaksinasi untuk Bangkitkan Ekonomi RI, Vaksinasi untuk Bangkitkan Ekonomi RI,perekonomian nasional,Pandemi virus corona Covid-19,Program vaksinasi,pemulihan ekonomi nasional,target kekebalan kelompok,Herd Immunity

Ini Bedanya Mudik dan Perjalanan Jauh Sesuai SE Pemerintah

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 15:21 WIB

Pemerintah resmi memberlakukan pelarangan mudik lebaran Idulfitri mulai hari ini, pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

Umum - Nasional, Ini Bedanya Mudik dan Perjalanan Jauh Sesuai SE Pemerintah, Larangan Mudik,Larangan Mudik 2021,mudik,perjalanan jauh,beda mudik dan perjalanan jauh

artikel terkait

dewanpers