web analytics
  

Mantan Ketua KPK Dukung Koruptor Dimiskinkan

Minggu, 21 Februari 2021 14:03 WIB
Umum - Nasional, Mantan Ketua KPK Dukung Koruptor Dimiskinkan, hukuman koruptor,Hukum Mati Koruptor,Ketua KPK Agus Rahardjo,Mensos RI Juliari P. Batubara,Korupsi Bansos Covid-19

Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Ketua KPK periode 2019-2023 Firli Bahuri seusai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12). (Republika/Edwin Dwi Putranto)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyarankan agar Indonesia meniru Singapura terkait hukuman terhadap koruptor. Menurutnya, hukuman yang diterapkan pemerintah Singapura cukup membuat efek jera bagi para pelaku korupsi.

"Menurut saya tepat apa yang dilakukan oleh Singapura bahwa hukuman koruptor itu bukan mati tapi eksistensi sosialnya yang dimatikan," kata Agus Rahardjo dalam sebuah diskusi virtual terkait hukuman mati bagi koruptor, Minggu (21/2/2021).

Agus menjelaskan, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Singapura dilakukan dengan memiskinkan harta para koruptor. Dia melanjutkan, harta tersebut dirampas seluruhnya untuk negara, bahkan dilacak dengan seksama jika terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dia mengatakan, koruptor kemudian diwajibkan untuk membayar kerugian negara akibat perbuatan mereka. Agus meneruskan, selanjutnya pelaku korupsi ditutup eksistensi mereka dari berbagai kehidupan sosial.

"Jadi setelah mengembalikan kerugian negara eksistensi itu ditutup, sampai punya rekening dan punya usaha saja nggak boleh," katanya.

Dia mengatakan, Indonesia memang memperbolehkan memberlakukan hukuman mati berdasarkan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Kendati, dia menilai penerapan hukuman mati itu bisa jadi akan membawa efek jera bagi para pelaku korupsi di nusantara.

Dia menjelaskan, hukuman mati bagi para pelaku teroris dinilai kurang efektif menyusul ideologi tertentu yang mereka anut. Dia melanjutkan, berbeda dengan koruptor yang rata-rata berasal dari kelompok menengah ke atas di level pejabat negeri atau pengusaha yang cukup lumayan.

"Mereka melakukan korupsi bukan ideologi, jadi bisa saja efektif karena bukan berdasarkan ideologi," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menilai bahwa mantan menteri KKP Edhy Prabowo serta mantan mensos Juliari Peter Batubara pantas dihukum mati.

Menurutnya, ada dua alasan pertama, mereka melakukan kejahatan dalam keadaan darurat Covid-19 dan keduanya korupsi dalam kapasitas sebagai pejabat publik.

"Bagi saya mereka layak dituntut pasal 2 ayat 2 Tipikor yang mana pemberatannya sampai pidana mati," kata Edward Omar Sharif Hiariej saat menjadi pembicara dalam sebuah seminar yang disiarkan akun YouTube Kanal Pengetahuan FH UGM, Selasa (16/2).

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Meninggal Dunia, Ini Profil Lia Eden Pendiri Kerajaan Tuhan

Nasional Minggu, 11 April 2021 | 12:44 WIB

Lia Eden secara kontroversial mengaku sebagai titisan Bunda Maria dan ditugaskan Jibril untuk mengabarkan kedatangan Yes...

Umum - Nasional, Meninggal Dunia, Ini Profil Lia Eden Pendiri Kerajaan Tuhan, Lia Eden,Lia Eden meninggal dunia,Profil Lia Eden,aliran kepercayaan baru,ajaran 3 Agama Samawi,perkumpulan Salamullah,tuduhan penistaan agama,Lia Eden Pendiri Kerajaan Tuhan

Lia Eden Dikabarkan Meninggal Dunia

Nasional Minggu, 11 April 2021 | 12:24 WIB

Lia Eden mengaku telah mendapat wahyu dari malaikat Jibril untuk mendakwahkan sebuah aliran kepercayaan baru melanjutka...

Umum - Nasional, Lia Eden Dikabarkan Meninggal Dunia, Lia Eden,Komunitas Salamullah,Penodaan Agama,aliran kepercayaan baru,Aliran Sesat,perkumpulan Salamullah,tuduhan penistaan agama

Gempa Malang Disebut Lebih Parah Dari Dekade Lalu

Nasional Minggu, 11 April 2021 | 12:06 WIB

Getaran hebat tak hanya dirasakan di Desa Majangtengah saja, tapi juga seluruh area di Kabupaten Malang.

Umum - Nasional, Gempa Malang Disebut Lebih Parah Dari Dekade Lalu, gempa malang,Gempa Malang berpotensi tsunami,Gempa Bumi,gempa,pontensi bencana susulan gempa malang,mitigasi gempa malang

Waspada Gempa Dahsyat 8,7 SR dan Potensi Tsunami di Jawa!

Nasional Minggu, 11 April 2021 | 11:21 WIB

Gempa berkekuatan 6,7 SR di selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sabtu (11/4/2021) menimbulkan potensi gempa yang lebih...

Umum - Nasional, Waspada Gempa Dahsyat 8,7 SR dan Potensi Tsunami di Jawa!, Gempa,potensi gempa,tsunami,pakar gempa,peningkatan aktivitas gempa,tsunami di selatan Jawa Timur,mitigasi gempa,mitigasi potensi tsunami

PBNU: Masyarakat Jangan Lupa Patuhi Prokes Saat Tarawih

Nasional Minggu, 11 April 2021 | 08:24 WIB

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idulfitri di tengah pandemi Covid-19. Mas...

Umum - Nasional, PBNU: Masyarakat Jangan Lupa Patuhi Prokes Saat Tarawih, pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idulfitri,Pandemi Covid-19,Salat Tarawih,bulan Ramadan,salat Ied saat Lebaran,protokol kesehatan,Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),tarawih berjamaah

Gempa Berkekuatan Magnitudo 6,7 Malang Terasa Kuat di Sejumlah Wilayah...

Nasional Sabtu, 10 April 2021 | 16:54 WIB

Warga di Surabaya dan Sidoarjo mengaku merasakan getaran gempa di Kabupaten Malang

Umum - Nasional, Gempa Berkekuatan Magnitudo 6,7 Malang Terasa Kuat di Sejumlah Wilayah di Jawa Timur, gempa malang,informasi BMKG,Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 di malang

Gempa Magnitudo 6,7 di Selatan Pulau Jawa Tak Berpotensi Tsunami

Nasional Sabtu, 10 April 2021 | 16:16 WIB

Gempa Magnitudo 6,7 di Selatan Pulau Jawa Tak Berpotensi Tsunami

Umum - Nasional, Gempa Magnitudo 6,7 di Selatan Pulau Jawa Tak Berpotensi Tsunami, gempa selatan pulau jawa,gempa jawa timur,gempa lumajang,gempa bali,bmkg,gempa hari ini

Masuk Jabodetabek 6 - 17 Mei 2021 Wajib Punya SIKM

Nasional Sabtu, 10 April 2021 | 11:08 WIB

Pemerintah Provinsi DKI Jakart kembali memberlakukan surat izin keluar masuk (SIKM) Ibu Kota pada masa larangan mudik Le...

Umum - Nasional, Masuk Jabodetabek 6 - 17 Mei 2021 Wajib Punya SIKM, surat izin keluar masuk (SIKM),SIKM Ibu Kota,Larangan Mudik 2021
dewanpers