web analytics
  

Ketika Perayaan Tahun Baru Imlek Dilarang dan Tionghoa Dikekang

Kamis, 4 Februari 2021 14:02 WIB Aris Abdulsalam
Umum - Nasional, Ketika Perayaan Tahun Baru Imlek Dilarang dan Tionghoa Dikekang, Tahun Baru Imlek,Imlek,Cina,Tionghoa,Tiongkok,Indonesia,Sejarah Tionghoa,sejarah imlek,Sejarah,Orde Baru,Orde Lama,Presiden Soeharto,Soekarno,Abdurrahman Wahid (Gus Dur),Megawati,Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Pekerja saat menyelesaikan pembuatan lilin imlek di Vihara Dharma Ramsi, Gang Ibu Aisyah, Cibadak, Kota Bandung, Selasa (7/1/2020). Ratusan lilin berbagai ukuran yang bermakna doa ini diproduksi untuk keperluan tahun baru imlek pada 25 Januari mendatang. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM — Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, berbagai daerah mengalami ketiadaan pengontrol perdagangan. Sontak, pada tahun 1950, orang-orang Cina segera mengisi kekosongan ini.

Menurut sejarawan Universitas Padjadjaran, Tanti Restiasih Skober, pemilik perusahaan besar, perantara, perusahaan kecil, dan pengecer, sebagian besar kemudian berada di tangan orang Cina. Walhasil, orang Cina semakin menguasai kehidupan ekonomi perdagangan. 

Akan tetapi, keleluasaan orang Cina tidak berlangsung lama. Melalui peraturan No. 10 Tahun 1959, orang-orang Cina (khususnya yang berstatus Warga Negara Asing), dibatasi cakupan wilayah usahanya.

"Cina hanya diperkenankan berusaha terbatas di sekitar kota-kota Daerah Tingkat I dan II. Dengan berlakunya peraturan ini semua modal-modal Cina terpusatkan di kota-kota," tulis Tanti, dalam Orang Cina di Bandung, 1930-1960: Merajut Geliat Siasat Minoritas Cina.

Lalu, presiden berganti. Setelah Surat Perintah Sebelas Maret pada tahun 1966, Soekarno sebagai pemegang kekuasaan tertinggi digantikan oleh Soeharto. 

Kala memasuki zaman Orde Baru, nasib orang Cina masih tidak lebih baik daripada saat Orde Lama. Hanya berselang beberapa bulan setelah Soeharto menjadi presiden di Indonesia, pembatasan kembali diberlakukan.

Kali ini, urusan kepercayaan dan adat yang dikekang. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967.

"Bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psychologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar." Begitu bunyi kalimat pembuka dari Inpres Presiden Soeharto

Selanjutnya ditegaskan bahwa orang-orang Cina di Indonesia hanya boleh merayakan Imlek secara intern atau perorangan. "Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak mencolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga."

Masa reformasi dan kebebasan orang Cina

Butuh waktu lebih dari 33 tahun, sampai orang-orang Cina dapat leluasa merayakan Imlek. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000, Inpres Presiden Nomor 14 Tahun 1967 pun dicabut.

"... pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya," dituliskan pada poin b.

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan keleluasaan terhadap penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Karena, menurutnya, pada hakikatnya itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Dengan ini, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung sebelumnya.

Usaha pemerintah untuk "membebaskan" orang Cina di Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Keputusan dari Gus Dur kemudian diikuti dengan Keppres Nomor 19 Tahun 2002.

Melalui Keppres tersebut, Presiden Megawati menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. 

Pungkasnya, sebagai penegasan atas pemulihan segala hak-hak, melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lantas mengganti istilah "China" dengan "Tionghoa". 

Sejak saat itu, nomenklatur "Republik Rakyat China" pun diubah menjadi "Republik Rakyat Tiongkok".

Editor: Aris Abdulsalam

terbaru

Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:50 WIB

Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir

Umum - Nasional, Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir, BUMN Holding,nu

Corona Ugal-ugalan, Masyarakat Diimbau Perbanyak Konsumsi Obat Herbal

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:47 WIB

Di tengah meningkatnya kasus Covid-19 semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengonsumsi imunomodulator ya...

Umum - Nasional, Corona Ugal-ugalan, Masyarakat Diimbau Perbanyak Konsumsi Obat Herbal, obat herbal,obat herbal corona,Manfaat Obat Herbal,obat herbal covid-19,Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia,obat-obatan herbal corona

Berapa Kuota Kartu Prakerja Gelombang 18? Cek Pengumumannya Disini!

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:00 WIB

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja saat ini tengah bersiap untuk membuka Kartu Prakerja Semester II yaitu gelombang 18.

Umum - Nasional, Berapa Kuota Kartu Prakerja Gelombang 18? Cek Pengumumannya Disini!, Kartu Prakerja Gelombang 18,Kartu Prakerja,Kuota

Jangan Panik, Pemerintah Jamin Produksi Oksigen Mencukupi

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 14:50 WIB

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau rumah sakit (RS) agar tidak menambah persediaan tabung oksigen...

Umum - Nasional, Jangan Panik, Pemerintah Jamin Produksi Oksigen Mencukupi, Oksigen,produksi oksigen,produksi oksigen dalam negeri,oksigen dalam negeri,Kementerian Kesehatan (Kemenkes),Menkes Budi Gunadi Sadikin

Gitaris The Changcuters Dipanggil KPK, Soal Kasus Bansos Aa Umbara Sut...

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 13:45 WIB

Dia diperiksa KPK berkenaan dengan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun 2020 di Bandung Barat, Jawa Bara...

Umum - Nasional, Gitaris The Changcuters Dipanggil KPK, Soal Kasus Bansos Aa Umbara Sutisna, Gitaris,The Changcuters,kpk,kasus bansos, Aa Umbara Sutisna,Arlanda Ghazali Langitan

Gubernur Jabar Sebut Libur Panjang Biang Kerok Lonjakan Covid-19

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 13:30 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, apabila pemerintah pusat tak memberi libur panjang, tak akan ada lonjakan kasu...

Umum - Nasional, Gubernur Jabar Sebut Libur Panjang Biang Kerok Lonjakan Covid-19, lonjakan covid-19,Puncak Lonjakan Covid-19,Lonjakan Covid-19 Pasca Lebaran,Biang Kerok Lonjakan Covid-19,Penambahan harian kasus Covid-19,penambahan kasus Covid-19,Penanganan Covid-19

Dalami Aliran Uang Aa Umbara, KPK Periksa 12 Saksi

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 12:23 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencan...

Umum - Nasional, Dalami Aliran Uang Aa Umbara, KPK Periksa 12 Saksi, Bupati Bandung Barat Aa Umbara,Korupsi Aa Umbara,kpk,Kasus Korupsi Aa Umbara,Kabupaten Bandung Barat

J99 Foundation Gelar Hapus Tato Gratis

Nasional Kamis, 24 Juni 2021 | 17:59 WIB

J99 Foundation Gelar Hapus Tato Gratis

Umum - Nasional, J99 Foundation Gelar Hapus Tato Gratis, Tato

artikel terkait

dewanpers