web analytics
  

Mahfud MD Bantah Kudeta Partai Demokrat: Terpikir Saja Tidak, Apalagi Merestui

Selasa, 2 Februari 2021 10:50 WIB Aini Tartinia
Umum - Nasional, Mahfud MD Bantah Kudeta Partai Demokrat: Terpikir Saja Tidak, Apalagi Merestui, Mahfud MD,Kudeta Partai Demokrat,Kudeta Demokrat,Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko,AHY,Demokrat,Partai Demokrat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. (Suara.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Menkopolhukam Mahfud MD ikut bersuara terkait pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut ada orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin ambil alih kepemimpinan di Demokrat.

"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," cuit akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Selasa (2/2/2021).

Mahfud pun menganggap tudingan terhadap dirinya mengagetkan. Mantan Ketua MK itu meyakinkan publik bahwa dirinya tidak pernah berbicara dengan Kepala KSP, Moeldoko dan orang lain perihal pengambilan partai Demokrat.

"Terpikir saja tidak, apalagi merestui," ucap Mahfud.

Menurut Mahfud, di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat bisa dikudeta seperti itu.

"Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," ujar Mahfud di akhir cuitannya.

AHY Sindir Moeldoko

Partai Demokrat Diminta menjelaskan secara terbuka tokoh-tokoh yang ingin mengambil kekuasaan dari Agus Harmurti Yudhoyono (AHY) agar tidak menimbulkan polemik lebih jauh.

Sebelumnya, Demokrat menyatakan gerakan dan manuver politik yang dilakukan lima tokoh.

"Menurut saya sih ya harus dijelaskan secara terbuka siapa saja tokoh itu dan menurut saya, ya, diberikan sanksi tegas lah kalau memang kader aktif, dikembalikan kepada AD/ART, apa dikasih surat peringatan, dan kalau ada proses hukum di sana ya diproses saja secara hukum," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, Senin (1/2).

Qodari mengatakan, dinamika yang terjadi tersebut didominasi oleh mayoritas kader Partai Demokrat, baik yang sudah keluar maupun yang masih menjabat. Terbukti, adanya empat orang kader Partai Demokrat yang diduga terlibat serta satu orang berasal dari kalangan Istana.

Demokrat menyatakan lima orang yang melakukan manuver atau gerakan, yakni satu orang kader aktif, satu anggota Partai Demokrat yang sudah tidak aktif, satu mantan kader yang sudah meninggalkan partai karena kasus korupsi, satu mantan kader yang meninggalkan partai tiga tahun lalu, dan non-kader partai.

Adanya manuver dari dalam internal, ia mengatakan, Partai Demokrat harus bisa menyelesaikan persoalan tersebut. "Jadi, kalau misalnya orang dekat Istana itu berhenti, gerakan semacam ini belum tentu berhenti karena dia berasal dari dalam. Jadi apinya harus dipadamkan sendiri oleh Partai Demokrat di dalam ya. Entah bagaimana caranya entah dengan komunikasi silaturahmi, akomodasi atau kemudian dipecat dan diproses hukum," kata dia.

Ia juga mengatakan, adanya gerakan politik menunjukkan kekuasaan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat tidak bulat. Sebab, gerakan politik itu kurang dari setahun setelah AHY menjabat ketua umum Partai Demokrat.

"Jadi, kalau belum setahun sudah ada gerakan politik itu menandakan kekuasaan di Demokrat tidak bulat," kata Qodari.

Ia mengatakan, klaim yang disampaikan AHY pada Senin (1/2) siang soal dugaan kudeta terhadap dirinya dari kursi ketua umum justru memunculkan keheranan. Sebab, ia mengatakan, AHY menang aklami pada kongres.

Ia pun mempertanyakan kemenangan aklamasi yang diklaim Partai Demokrat pada kongres 2020. Qodari mengatakan, seharusnya kalau baru terpilih dan menang secara aklamasi tidak ada gerakan politik.

"Berarti aklamasinya Partai Demokrat pada tahun lalu, Maret 2020, itu sebetulnya bukan aklamasi yang sejati. Kalau aklamasi yang sejati, yang alamiah, itu terjadi ketika ada satu tokoh yang dianggap sangat kuat, sangat legitimate gitu, ya, sangat tepat untuk menjadi ketua umum dan diterima oleh semuanya," ujarnya.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Pendaftaran Tes CPNS 2021 Dibuka Sebentar Lagi, Begini Aturannya

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 22:30 WIB

Anda yang sudah menunggu lama informasi terbaru soal pendaftaran tes CPNS 2021 boleh bersiap-siap mulai dari sekarang.

Umum - Nasional, Pendaftaran Tes CPNS 2021 Dibuka Sebentar Lagi, Begini Aturannya, Pendaftaran,Tes CPNS 2021,Pegawai Negeri Sipil,PNS,CPNS

PPKM Mikro Diperpanjang, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 17:10 WIB

Pemerintah memperpanjang kembali masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro hingga 28 Juni 2...

Umum - Nasional, PPKM Mikro Diperpanjang, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen, PPKM Mikro Diperpanjang,Kantor WFH,WFH 75 Persen,Zona Merah WFH

Ditjen Pajak Klaim Pandemi Jadi Penyebab Perluasan Objek PPN

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 15:37 WIB

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan tiga pertimbangan rencana pengenaan pajak penambah...

Umum - Nasional, Ditjen Pajak Klaim Pandemi Jadi Penyebab Perluasan Objek PPN, Perluasan Objek PPN,Pajak Sembako,Rencana pajak sembako,PPN Sembako,Ditjen Pajak,pajak kebutuhan pokok,pajak pendidikan

Dari 777.858 Peserta, 23,78% Lulus SBMPTN

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 14:14 WIB

Dari total mahasiswa yang mengikuti SBMPTN sebanyak 777.858 peserta, hanya 23,78 persen calon mahasiswa yang dinyatakan...

Umum - Nasional, Dari 777.858 Peserta, 23,78% Lulus SBMPTN, Lulus SBMPTN,Peserta Lulus SBMPTN,SBMPTN,Pengumuman SBMPTN,pengumuman SBMPTN 2021,persentase calon mahasiswa lulus SBMPTN,link pengumuman SBMPTN 2021

Soal Pencairan BST Rp 300 Ribu, Begini Penjelasan Mensos

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 11:10 WIB

Banyak orang yang bertanya-tanya mengenai Bantuan sosial tunai dari Kemensos. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rism...

Umum - Nasional, Soal Pencairan BST Rp 300 Ribu, Begini Penjelasan Mensos,  Tri Rismaharini,menteri sosial,BST,Bantuan Sosial Tunai (BST),bst kemensos,Bantuan Sosial Tunai Kemensos

Jangan Tertinggal, Ini Pesan Untuk Penerima Kartu Prakerja Gelombang 1...

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 11:02 WIB

Gelombang 17 dibuka untuk merekrut penerima Kartu Prakerja baru sebagai pengganti penerima Gelombang 12 hingga 16 yang t...

Umum - Nasional, Jangan Tertinggal, Ini Pesan Untuk Penerima Kartu Prakerja Gelombang 17, Gelombang 17,Kartu Prakerja,Kartu Prakerja Gelombang 17,penerima Kartu Prakerja Gelombang 17,cara cairkan insentif Kartu Prakerja Gelombang 17

CEK FAKTA: BPKH Sebut Jemaah yang Tarik Dana Haji Konsekuensinya Tidak...

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 10:14 WIB

Salah seorang pengguna Facebook mengunggah sebuah link berita di grup publik Facebook, tvOneNews TV. Link itu ketika di...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: BPKH Sebut Jemaah yang Tarik Dana Haji Konsekuensinya Tidak Berhaji Seumur Hidup, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),Haji,hoaks haji,Jamaah haji 2021

Diumumkan Hari Ini, Berikut Link untuk Akses Hasil UTBK SBMPTN

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 09:42 WIB

Hasil ujian tertulis peserta SBMPTN akan diumumkan hari ini Senin (14/6/2021). Pengumuman SBMPTN tepatnya pada pukul 15....

Umum - Nasional, Diumumkan Hari Ini, Berikut Link untuk Akses Hasil UTBK SBMPTN, Link Hasil UTBK SBMPTN,Link Hasil SBMPTN,Link Hasil UTBK,Pengumuman Hasil UTBK SBMPT,Cara Cek Pengumuman Hasil UTBK SBMPTN 2021,Link Cek Hasil UTBK SBMPTN

artikel terkait

dewanpers