web analytics
  

KPU: Sangat Berat jika Pilkada Bareng Pemilu Nasional 2024

Selasa, 2 Februari 2021 10:22 WIB
Umum - Nasional, KPU:  Sangat Berat jika Pilkada Bareng Pemilu Nasional 2024, Ilham Saputra,Pilkada serentak 2024,revisi Undang-Undang tentang Pemilu,pemilu nasional,Supratman Andi Agtas

Ilustrasi pilkada. (ayobandung/Muhammad Ikhsan)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Ilham Saputra, Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum, memandang Pilkada serentak 2024 akan sangat berat. Mengingat pelaksanaannya yang berbarengan dengan Pemilu.

Hal itu diungkapkan Ilham menanggapi revisi Undang-Undang tentang Pemilu yang kini menjadi pembahasan di DPR. Kendati begitu, ia mengatakan sebagai penyelenggara KPU harus siap, apakah Pilkada dilakukan pada 2022 dan 2023 atau serentak pada 2024.

"Tentu akan sangat berat apabila pilkada 2024. Kenapa demikian, karena tahapannya berbarengan bersamaan dengan pemilu nasional," kata Ilham dalam rapat koordinasi virtual, Selasa (2/2/2021).

Terkait Pilkada 2024 yang dinilai berat, Ihlam lantas menyoroti kembali pelaksanaan Pemilu 2019 yang penuh catatan. Semisal banyaknya formulir C1 yang tidak selesai di tingkat KPPS, banyaknya petugas yang kelelahan hingga meninggal dunia, termasuk tahapan sosialisasi.

"Apakah masyarakat akan jenuh nanti disuguhi Pilkada, pemilihan umum dan sebagainnya, tentu ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu. Bagaimana kemudian, apalagi saya tidak tahu kapan selesai pandemi," kata Ilham.

"Kami harus siap memberikan pendidikan pemilih, pemahaman kepada masyarakat mau Pilkada dan Pemilu nasional nanti itu bisa dijalankan secara bersamaan, apakah masyarakat tidak jenuh, bagaimana strategi kita menghadapi masyarakat itu," tandasnya.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas sebelumnya mengatakan, saat ini revisi Undang-Undang tentang Pemilu tinggal menunggu untuk diharmonisasi dengan Komisi II. Namun, kata Supratman, harmonisasi baru dilakukan setelah penetapan Prolegnas Prioritas 2021.

Diketahui, revisi UU tentang Pemilu masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. Tetapi hingga kini, DPR belum mengesahkan daftar tersebut di dalam paripurna.

"Kalau nanti prolegnasnya sudah ditetapkan maka kemudian Baleg melakukan harmonisasi. Apakah nanti fraksi-fraksi menyetujui tergantung sikap akhirnya dalam pandangan mini fraksi," kata Supratman di Kompleks Parlemen DPR, Senin (1/2/2021).

Menurut Supratman, ada sejumlah fraksi yang menolak untuk melakukan pembahasan terhadap revisi UU tentang Pemilu.

"Tapi paling penting adalah terkait dengan rencana revisi RUU tentang Penyelenggara Pemilu yang menggabungkan beberapa undang-undang. Termasuk di dalamnya adalah undang-undang penyelenggaraan Pemilukada," ujar Supratman.

"Oleh karena itu, saat ini sudah di Badan legislasi dari Komisi II untuk kita diharmonisasi. Namun demikian beberapa fraksi menyatakan untuk tidak menerima terhadap revisi itu," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa sempat menyatakan, DPR sedang menjadwalkan ulang penyelanggaraan Pilkada. Jadwal tersebut akan kembali dinormalkan sesuai masa periode lima tahun.

Adapun penjadwalan ulang Pilkada diatur dalam revisi Undang-Undang tentnag Pemilu.

Seperti diketahui di dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Pilkada tahun 2022 dan 2023 dilakukan serentak pada 2024.

"Jadi yang harusnya diundang-undang di 2024, kita normalkan 2022 sebagai hasil pilkada 2017 tetap dilakukan, 2023 sebagai hasil pilkada 2018 tetap dilakukan dan seterusnya. Kalaupun ada keinginan disatukan itu di 2027, tapi itu belum final disatukan itu," kata Saan di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (26/1/2021).

Namun, dikatakan Saan, hampir seluruh fraksi di DPR menginginkan agar pelaksanaan Pilkada tetap berjalan lima tahun sekali sesuai masa periode kepala daerah.

Saan menuturkan ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa kemudian Pilkada 2022 dan 2023 tidak dibuat serentak pada 2024. Pertama ialah terkait persoalan pengamanan yang tidak memadai hingga pertimbangan dari sisi kualitas elektoral. Belum lagi jika berkaca pada Pemilu 2019 yang memakan banyak korban jiwa dari sisi petugas.

"Itu salah satu beban. Tapi paling penting nanti kualitas elektoral berkurang. Kenapa? Karena orang sudah gak fokus lagi. Kemarin saja kualitas elektoral untuk legislatif berkurang karena orang fokus terhadap pilpres," kata Saan.

Adapun terkait pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 sudah diatur dalam Pasal 731 angka 2 dan angka 3 di draf revisi UU tentang Pemilu.

Pasal 731

(2) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.

Pasal 731

(3) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Bareskrim Polri Sudah Kantongi Identitas Penjual Data BPJS Kesehatan

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 23:05 WIB

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengklaim bahwa Bareskrim Polri telah mengantongi profil pelaku...

Umum - Nasional, Bareskrim Polri Sudah Kantongi Identitas Penjual Data BPJS Kesehatan, Penjual Data BPJS Kesehatan,data bpjs kesehatan bocor,Data BPJS Kesehatan Dijual,Bareskrim Polri

Tertinggi Sejak Pandemi, Ada 5.453 Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 21:53 WIB

Sebanyak 5.453 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 menjalani rawat inap di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta P...

Umum - Nasional, Tertinggi Sejak Pandemi, Ada 5.453 Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet,RS Darurat Covid-19 (RSDC),RSDC Wisma Atlet,Pasien Covid-19 Wisma Atlet Membludak

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021, Ini Cara Lapor Bantuan Subsidi Upah Ber...

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 16:11 WIB

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021, Ini Cara Lapor Jika Tak Kunjung Menerima

Umum - Nasional, BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021, Ini Cara Lapor Bantuan Subsidi Upah Bermasalah, blt bpjs ketenagakerjaan 2021,BLT BPJS Ketenagakerjaan,blt bpjs,kapan blt bpjs ketenagakerjaan 2021 cair,bantuan subsidi upah,bsu,Update BLT Hari Ini,cara lapor tidak mendapat blt,blt

Prokes tak Cukup Tangkal Virus Corona Varian Delta, Ini Saran Epidemio...

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 14:59 WIB

Varian virus corona B.1.617.2 atau Delta yang pertama kali ditemukan di India menjadi penyebab terjadinya lonjakan kasus...

Umum - Nasional, Prokes tak Cukup Tangkal Virus Corona Varian Delta, Ini Saran Epidemiolog, Virus Corona Varian Delta,Gejala Terinveksi Virus Corona Varian Delta,Tanda terinveksi Virus Corona Varian Delta,varian baru Covid-19,Varian Baru Covid-19 India,varian delta,Varian Delta India,Varian Delta Covid-19,Cara tangkal varian delta

Pemerintah Terbitkan Aturan Sertifikasi Produk Halal, Berapa Tarifnya?

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 13:10 WIB

Aturan tersebut mencakup tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.

Umum - Nasional, Pemerintah Terbitkan Aturan Sertifikasi Produk Halal, Berapa Tarifnya?, Aturan Sertifikasi Produk Halal,Tarif Sertifikasi Produk Halal,tarif layanan Jaminan Produk Halal,sertifikasi halal,besaran tarif sertifikasi halal

Varian Alpha, Beta, dan Delta Covid-19 Ditemukan di Jakarta

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 12:05 WIB

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti mengungkapkan bahwa saat ini ditemukan tiga varian baru Covid-19 di ibu k...

Umum - Nasional, Varian Alpha, Beta, dan Delta Covid-19 Ditemukan di Jakarta, VArian Alpha,Varian Beta,Varian Delta Covid-19,varian Covid-19 baru,varian Covid-19

Mendagri: Kantor di Zona Merah Covid-19 Diminta WFH 75%

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 10:52 WIB

Naiknya tren penularan kasus aktif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir disinyalir akibat masyarakat abai dalam menerap...

Umum - Nasional, Mendagri: Kantor di Zona Merah Covid-19 Diminta WFH 75%, Zona Merah Covid-19,lonjakan kasus Covid-19,Work From Home (WFH),perpanjangan PPKM mikro,angka kasus covid-19 di Indonesia,tren penularan kasus aktif COVID-19

Masuk UI lewat SBMPTN 2021? Perhatikan 4 Tahapan Registrasi Ulang Ini

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 10:30 WIB

Universitas Indonesia (UI) menerima 1.658 mahasiswa baru S1 Reguler.

Umum - Nasional, Masuk UI lewat SBMPTN 2021? Perhatikan 4 Tahapan Registrasi Ulang Ini, SBMPTN 2021,Universitas Indonesia,UI,Registrasi Ulang
dewanpers