web analytics
  

LIPSUS : Menelusur Covid-19 Kota Bandung, Relaksasi Awal dari Kasus Tinggi

Jumat, 29 Januari 2021 17:13 WIB Nur Khansa Ranawati
Bandung Raya - Bandung, LIPSUS : Menelusur Covid-19 Kota Bandung, Relaksasi Awal dari Kasus Tinggi, COVID-19,PSBB Bandung Raya,liputan khusus covid-19,Tracing covid-19,menelusur covid bandung,Swab Test,lipsus covid-19 bandung,Covid-19 Bandung

Kepadatan lalu lintas terlihat di Jalan Raya Cibereum, Kota Bandung, Jumat (26/6/2020). Hari ini, Jumat (26/6/2020) merupakan hari terakhir penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional di Jawa Barat. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya tidak akan memperpanjang PSBB dan akan memulai masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi) (Irfan Al-Faritsi)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Rabu 26 Agustus 2020, BA (24) memacu motornya dari bilangan Cibiru, Kota Bandung menuju Lembang, Kabupaten Bandung Barat. BA mendapat ajakan untuk menghabiskan malam dengan berkemah di salah satu kawasan wisata alam di Lembang bersama belasan rekannya.

BA melenggang dengan leluasa melintasi perbatasan kota, membawa sejumlah peralatan pribadi untuk berkemah. Sesampainya di tempat, sebagian tenda telah digelar. BA dan rekan-rekannya kemudian saling bercengkerama sembari mempersiapkan kegiatan untuk malam hari.

Waktu berselang, belasan orang tersebut larut dalam keakraban. Saling berbincang, berbagi minum serta makanan. BA mengatakan, beberapa kali mereka saling menyeruput kopi dari gelas yang sama. Alat memasak pun digunakan bergantian.

Dua hari selepas malam tersebut, salah seorang rekan BA dinyatakan positif Covid-19 melalui hasil tes swab di Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Kabar tersebut sempat membuat BA dan rekan lainnya was-was.

BA kemudian memutuskan untuk melakukan tes swab pada Senin 31 Agustus 2020 siang. Hasilnya diumumkan pada Jumat 4 September.

"Saya dikabarkan positif Covid-19. Kaget sih, tapi posisinya sudah isolasi mandiri di rumah, di Cibiru. Dari sana saya berusaha menghindari kontak dengan keluarga, kamar dipisah, alat makan dipisah," ungkap BA, Kamis (7/1/2021).

BA mengaku tidak menyangka pada akhirnya akan terinveksi virus yang membuat gegar berbagai negara sejak Desember 2019 tersebut. Selama ini, berita soal warga positif Covid-19 hanya didengar sebagai kabar jauh.

"Ternyata sampai juga ke lingkungan terdekat. Alhamdulillah kami statusnya OTG (orang tanpa gejala)," ungkapnya.

Pengalaman BA hanyalah potongan kecil dari kejadian serupa yang tengah melanda Kota Bandung. Selepas relaksasi pembatasan sosial dilakukan, warga kembali leluasa melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas wisata, yang membuka peluang terjadinya transmisi kasus Covid-19.

Di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mobilitas antar daerah di Bandung Raya dibatasi untuk keperluan mendesak, meliputi warga yang bekerja dengan menyertai surat keterangan, mobil logistik dan obat-obatan, serta petugas kesehatan. Namun, seiring dengan diterapkannya relaksasi berbagai sektor ekonomi dan wisata, mobilitas warga kembali meningkat diiringi kenaikan kasus Covid-19.

Hingga 25 Januari 2021, sebanyak 173 orang di Kota Bandung meninggal dunia akibat Covid-19. Jumlah total kasus aktif mencapai 8.372, dengan 1.497 orang positif masih diisolasi.

Mereka terpencar di berbagai rumah sakit maupun tempat isolasi OTG yang semakin hari semakin penuh. Hingga akhir Januari 2021, bed occupancy rate (BOR) untuk pasien Covid-19 di Kota Bandung mencapai 75% setelah sebelumnya sempat melonjak hingga 90% di awal Desember 2020. Okupansi tempat isolasi mandiri saat ini mencapai 94%.

Petugas medis beraktivitas di Rumah Sakit (RS) Darurat Covid-19 Secapa AD, Jalan Hegarmanah, Kota Bandung, Selasa (12/1/2021). Pemerintah Jawa Barat bersama TNI AD menyiapkan barak Secapa AD menjadi RS Darurat Covid-19 yang mampu menampung sekitar 180 pasien Covid-19 kategori ringan dan 32 tenaga medis. Hal ini untuk menekan BOR yang semakin meningkat.(Ayobandung.com/Kavin Faza)

Situasi tersebut disinyalir masih dapat bertambah genting mengingat angka kasus positif yang semakin meningkat. Pengalaman BA berangsur menjadi pengalaman yang jamak dialami. Semakin hari, Covid-19 menjelma tamu yang siap singgah di lingkaran terdekat warga.

Meningkatkatnya kasus Covid-19 di Kota Bandung konstan terjadi sejak awal kemunculanya hingga saat ini. Grafik kasus yang diolah Pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat aplikasi Pikobar (pikobar.jabarprov.go.id) maupun Pemerintah Kota Bandung melalui Pusicov (covid19.bandung.go.id) menunjukan gejala serupa meskipun data tak 100% sama: kurva terus menanjak dan belum tampak akan reda.

Data kasus Covid-19 Kota Bandung 16 Maret 2020-15 Januari 2021 (Pikobar)
Data kasus Covid-19 Kota Bandung 17 September 2020-15 Januari 2021 (diolah dari Pusicov). Data kasus Covid-19 yang ditayangkan di Pusicov hanya tersedia sejak 17 September 2020.

 

Upaya menahan kasus lewat tarik-ulur PSBB

Awal kemunculan kasus Covid-19 di Kota Bandung diumumkan pertama kali pada 16 Maret 2020. Kala itu, transmisi kasus positif diketahui berasal dari seorang warga yang kesehariannya bekerja di DKI Jakarta. Sempat sakit, warga tersebut dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta sebelum akhirnya dipindahkan untuk dirujuk di salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Bandung.

Berselang sepekan setelah kasus Covid-19 pertama, Pemerintah Kota Bandung mengajukan pemberlakukan pembatasan mobilitas gerak masyarakat lewat Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) kepada Kementerian Kesehatan lewat Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Pengajuan serupa juga dilakukan para kepala daerah Metropolitan Bandung Raya.

PSBB pertama untuk wilayah Metropolitan Bandung Raya akhirnya disetujui berlangsung selama dua pekan, pada 22 April-5 Mei 2020. Di Kota Bandung, pelaksanaan PSBB ini diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB.

Di masa tersebut, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana juga mengumumkan diri positif terinfeksi Covid-19. Yana merupakan salah satu dari sejumlah pejabat publik yang terinfeksi Covid-19 dari klaster Musyawarah Daerah (Musda) HIPMI di Kabupaten Karawang.

Pada pemberlakuan PSBB pertama, situasi cemas masih meliputi warga Kota Bandung. Media massa dipenuhi pemberitaan supermarket yang dipadati pengunjung, di mana warga berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok dan peralatan sanitasi diri seperti masker dan hand sanitizer.

Seiring dengan pemberlakuan larangan makan di tempat atau dine-in di kafe dan restoran, penutupan sejumlah ruas jalan, pelarangan berboncengan di kendaraan roda dua, sekolah dan kampus yang diliburkan, penerapan Work From Home (WFH) di perkantoran serta diadakannya cek poin penerapan protokol kesehatan di berbagai titik keramaian, mobilitas warga turun drastis. Hal ini juga seiring dengan instruksi Pemprov Jabar yang meminta seluruh daerah menekan mobilitas warga di luar rumah ke angka maksimal 30%.

Suasana Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung yang ditutup, Senin (4/5/2020). Untuk mencegah keramaian serta memutus penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota Bandung menutup ruas Jalan Otto Iskandardinata (Otista) selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (Ayobandung.com/Irfan Alfaritsi)

Di akhir masa PSBB pertama, Wali Kota Bandung Oded M. Danial menyebut bahwa pembatasan mobilitas tersebut berhasil menghambat laju sebaran kasus Covid-19. Dia mengatakan, sejak 30 April hingga 4 Mei, kenaikan angka Pasien Dalam Pengawasan (PDP) melambat, pun halnya jumlah pasien terkonfirmasi positif dan meninggal dunia.

Dianggap berhasil meski tak luput dari pro-kontra terkait aturan pembatasan, PSBB tersebut kembali dilanjutkan di pekan-pekan berikutnya. Tiap dua minggu sekali, Pemkot Bandung melakukan evaluasi terkait perkembangan laju penyebaran Covid-19 selama PSBB berlangsung. Tercatat, ada sebanyak enam Perwal yang dikeluarkan selama PSBB berlangsung hingga 30 Mei 2020.

Selepas PSBB, Kota Bandung dan daerah lainnya di Jawa Barat masuk ke dalam tahapan selanjutnya dalam babak pembatasan mobilitas warga, yakni PSBB proporsional. Di masa ini, Pemprov Jabar menyerahkan aturan pembatasan mobilitas kepada para kepala daerah, menyesuaikan dengan status zona kewaspadaan Covid-19 masing-masing.

Kota Bandung yang kala itu berada di zona kuning memutuskan untuk melaksanakan PSBB proporsional sebanyak dua kali. Yakni pada 30 Mei-12 Juni 2020, dilanjut pada 13 Juni-26 Juni 2020. Di tahap ini, sejumlah pusat aktivitas warga secara bertahap mulai diizinkan kembali beroperasi dengan pembatasan. Istilahnya, direlaksasi.

Beberapa pusat aktivitas yang telah kembali beroperasi di masa PSBB proporsional adalah tempat ibadah, restoran, hingga pusat perbelanjaan atau mal. Setiap pusat aktivitas warga tersebut diatur untuk hanya dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 30% dari kapasitas normal, dengan jam operasional yang dipersingkat.

Timeline masa PSBB hingga masa AKB di Kota Bandung sepanjang 2020 (Nur Khansa)

Kasus dinilai terkendali, Gubernur Jabar Ridwan Kamil kemudian memutuskan untuk menghentikan PSBB proporsional di seluruh daerah di Jabar di penghujung Juni. Aturan pembatasan kegiatan warga diganti dengan skema Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Hal tersebut menyusul angka reproduksi Covid-19 di Jabar yang disebut terkontrol, yakni konsisten berada di bawah 1 selama enam pekan berturut-turut.

"Seluruh Jabar hari ini tidak ada lagi PSBB, sudah diputuskan kita semuanya 100% melakukan AKB atau Adaptasi Kebiasaan Baru," ungkap Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jumat (26/6/2020).

Untuk Kota Bandung, aturan AKB dimuat dalam Peraturan Wali Kota No.37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang ditandatangani pada 3 Juli 2020. Di masa ini, kapasitas maksimal tempat ibadah dan restoran diperlonggar menjadi 50% dari kapasitas asli. Selain itu, resepsi pernikahan di gedung mulai diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan.

Relaksasi dan kenaikan kasus positif, saling susul

Relaksasi pusat aktivitas warga dilakukan meskipun kenaikan kasus positif Covid-19 di Kota Bandung masih sangat fluktuatif. Berdasarkan data yang dimuat di Pikobar, pada masa PSBB dan PSBB Proporsional di 22 April-26 Juni 2020, rata-rata kenaikan kasus tiap pekannya paling tinggi berada di 10 kasus per minggu.

Terdapat beberapa hari yang tercatat mengalami nol kenaikan kasus baru, namun terdapat pula beberapa hari dimana penambahan kasus positif baru mengalami lonjakan. Di setiap bulannya, terdapat setidaknya satu hari dimana lonjakan kasus terjadi. Misalnya, pada 24 April, 4 Mei, 11 Mei, 23 mei, 10 Juni dan 23 Juni.

Secara umum, grafik kasus positif Covid-19 kumulatif di Kota Bandung masih mengalami gejala peningkatan selama PSBB dan PSBB Proporsional. Di tengah fluktuasi kasus tersebut, rangkaian PSBB kemudian dinyatakan selesai mengikuti kebijakan Pemprov Jabar.

Data harian kasus Covid-19 Kota Bandung sepanjang PSBB, 22 April-26 Juni 2020 (Pikobar)

Dalam setiap evaluasi pembatasan mobilitas warga mulai dari PSBB, PSBB proporsional maupun di masa AKB, pertimbangan relaksasi dilakukan Pemkot Bandung karena merujuk pada upaya menyeimbangkan kondisi sosial ekonomi yang ikut terdampak akibat pandemi. Tak dapat dipungkiri, banyak sektor usaha berhenti beroperasi hingga berujung pada PHK.

Pada pertengahan September, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tantan Syurya Santana menyatakan, selama PSBB berlangsung terdapat 158 hotel tutup dan 3.210 karyawan sektor pariwisata di-PHK. Hal serupa juga terjadi di sejumlah sektor bisnis lainnya.

Ketua Satgas Covid-19 Kota Bandung sekaligus Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menyebutkan relaksasi dilakukan guna mencari 'titik keseimbangan'. Sehingga, meski grafik kenaikan kasus tidak pernah melandai, pusat aktivitas warga tetap dibuka secara bertahap.

"Tim Gugus Tugas Kota Bandung ini memikirkan bagaiamana melakukan akselerasi penanganan covid dan akselerasi recovery ekonomi. Istilahnya kami mencari titik keseimbangan," ungkap Ema, Rabu (21/10/2020).

Di awal Juni 2020, yakni di masa PSBB proporsional, relaksasi pusat kegiatan warga mulai dilakukan. Sejak 6 Juni, tempat peribadatan seperti masjid mulai diperkenankan untuk kembali melangsungkan salat berjamaah dengan protokol kesehatan.

Kala itu, pasar tradisional dan toko modern pun dapat beraktivitas mengingat sektor ini tidak pernah ditutup operasionalnya sepanjang PSBB. Namun, meningkatnya mobilitas warga seiring relaksasi yang diberlakukan memicu kemunculan klaster penularan Covid-19 di sektor ini.

Hasil penelusuran Dinas Kesehatan Kota Bandung pada 8 Juni menunjukan adanya tiga potensi klaster Covid-19 baru setelah ditemukan adanya penularan di kalangan pedagang pasar, tenaga kesehatan dan pengendara ojek online. Pelanggaran protokol kesehatan di kalangan warga pun disebut mulai jamak dijumpai.

"Ini yang membuat saya khawatir. Di satu sisi harus terus melacak dengan tes masif, tapi di sisi lain masyarakat tidak disiplin. Dikhawatirkan (kasus positif) bisa membludak," ungkap Oded di Balai Kota Bandung, Senin (8/6/2020).

Kegiatan transaksi di pasar tradisional di Kota Bandung selama PSBB berlangsung (Ayobandung.com/Irfan Alfaritsi)

Meski demikian, relaksasi pusat kegiatan warga tetap dilanjut sesuai dengan rencana. Prioritas pemilihan sektor yang dibuka sejalan dengan yang dimandatkan Gubernur Jabar, yakni tempat ibadah disusul dengan sektor ekonomi.

Setelah tempat ibadah dibuka, pada 15 Juni, mal dan pusat perbelanjaan lainnya mulai dioperasikan kembali dengan kapasitas pengunjung maksimal 30%. Selain mal, hotel dan restoran juga mulai dioperasikan. Pengunjung mulai boleh melakukan makan di tempat atau dine-in.

Mobilitas warga kian meningkat setelah Pemprov Jabar mengumumkan PSBB proporsional selesai, dilanjut dengan masa AKB. Ojek online mulai kembali diperkenankan untuk mengangkut penumpang.

Di akhir pekan pertama setelah rangkaian PSBB selesai, para pedagang kaki lima kembali berjualan di taman kota. Minggu 28 Juni, para pedagang kaki lima terpantau kembali berjajar membuka lapaknya di sekitaran Taman Cilaki. Mulai dari pedagang pakaian, tanaman, hingga makanan.

Antrean salah satu lapak sate legendaris di Kota Bandung yang terletak di seberang Gedung Sate di siang hari itu tampak mengular. Hal ini sempat viral menjadi perbincangan di sejumlah akun media sosial kabar lokal Kota Bandung. Di hari itu, keramaian kawasan tersebut kembali seperti sebelum Covid-19 melanda.

Sejak saat itu, kasus Covid-19 di Kota Bandung masih terus mengalami peningkatan meskipun fluktuatif. Di titik ini, total angka kasus positif terkonfirmasi mencapai 370 orang dengan 100 kasus aktif.

Pada pertengahan Juli, penyebaran kasus Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD), Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap sempat membuat riuh warga. Pasalnya, total terdapat 1.280 orang siswanya dinyatakan positif Covid-19. Hal ini mulai memunculkan kekhawatiran terkait transmisi kasus positif di institusi pendidikan dan pelatihan.

Dari sinilah Pemkot Bandung kemudian memberlakukan pembatasan mobilitas warga berskala RW dan keluarahan alias 'mini lockdown'. Pembatasan ini dapat diterapkan oleh kelurahan yang memiliki lebih dari dua kasus positif Covid-19 dengan transmisi yang terpusat.

Hal ini diatur dalam Perwal Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Bandung. Aturan ini mulai diberlakukan sejak 13 Juli, dan diadopsi pertamakali oleh Kecamatan Cidadap. Dinkes Kota Bandung kemudian melakukan tracing kontak erat pada warga kecamatan tersebut, meski sempat diwarnai penolakan.

Terus meningkat selepas libur panjang

PSBM Kecamatan Cidadap selesai pada 10 Agustus seiring dengan meningkatnya jumlah siswa Secapa AD yang dinyatakan negatif Covid-19. Bersamaan dengan hal tersebut, relaksasi pusat kegiatan masyarakat pun tetap dilakukan secara berkala.

Di pekan ini, terdapat momen yang menjadi salah satu gerbang awal menuju lonjakan kenaikan kasus Covid-19 di Kota Bandung pada bulan-bulan berikutnya, yakni libur panjang 17 Agustus dan hari libur Tahun Baru Islam pada 20 Agustus.

Sebagai salah satu destinasi wisata di Jabar, Kota Bandung mulai kembali didatangi para pelancong luar kota. Terlebih, pemerintah pusat pun telah kembali memperkenankan seluruh moda transportasi beroperasi sejak awal Mei.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar mencatat, menjelang masa libur panjang tersebut okupansi hotel di Jabar rata-rata meningkat hingga tembus 70%, meskipun kembali turun ke angka 25% jelang berakhirnya masa liburan. Kota Bandung dan Kabupaten Pangandaran adalah beberapa kota yang paling menjadi incaran pelancong yang bertandang ke Jabar.

Euforia relaksasi kegaiatan warga terus berlanjut, terlebih selepas para pelaku jasa usaha hiburan malam menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Bandung pada 25 Agustus. Seratusan pegawai menuntut sektor usaha mereka kembali dioperasikan. Relaksasi sektor ini akhirnya dikabulkan setelah melalui mediasi yang cukup alot.

Kepala Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung Ema Sumarna (tengah) saat melakukan peninjauan di tempat hiburan malam di Jalan Braga, Kota Bandung, Jumat (3/7/2020). Peninjauan tersebut dilakukan guna mengecek kesiapan penerapan protokol kesehatan di tempat hiburan malam jelang era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). (Ayobandung.com/Kavin Faza)

Serangkaian relaksasi kegiatan ekonomi ini diatur dalam perwal AKB yang berubah sebanyak tiga kali dalam rentang waktu 30 Juli-25 September. Perubahan mayoritas mengatur soal penerapan protokol kesehatan di sektor-sektor yang telah mulai beroperasi kembali.

Oded menyebut prioritas relaksasi diberikan kepada sektor yang memiliki risiko transmisi Covid-19 paling rendah dengan dampak sosial ekonomi paling tinggi. Dia juga mengklaim belum ada kasus Covid-19 yang merebak menjadi klaster di pusat aktivitas warga.

"Kami masih sangat berhati-hati dalam membuka sektor-sektor yang akan direlaksasi. Kami mengutamakan sektor yang memiliki tingkat risiko rendah dengan dampak sosial ekonomi yang besar," ungkapnya, Kamis (24/8/2020).

Pada 9 Oktober, sejumlah bioskop di Kota Bandung mulai kembali beroperasi meski menuai kontroversi. Hingga 13 Oktober, tercatat sebanyak 122 dari 232 tempat hiburan di Kota Bandung telah dibuka kembali.

November, babak baru lonjakan kasus

Momen krusial lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bandung mulai muncul selepas cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada Rabu 28 Oktober hingga Jumat 30 Oktober. Cuti tersebut berubah menjadi libur panjang nasional karena berimpitan dengan akhir pekan.

Di titik ini, hampir seluruh sektor wisata dan tempat hiburan di Kota Bandung telah direlaksasi kecuali taman kota, SPA, panti pijat dan tempat bermain anak. Meskipun kenyataannya masih terdapat taman bermain indoor di salah satu mal yang beroperasi.

Dampak mobilitas warga yang meningkat di momen ini mulai terlihat pada pertengahan November. Pada 12 November, berdasarkan data Pusicov, angka positif Covid-19 harian meningkat ke kisaran 300 kasus per-hari. Jumlah ini kerap mengalami peningkatan setiap harinya, meskipun masih fluktuatif hingga 20 November.

Sebagai perbandingan, pada pertengahan September hingga pertengahan Oktober, jumlah kasus positif aktif di Kota Bandung rata-rata berada di kisaran 100-200 kasus setiap harinya. Jumlahnya fluktuatif, kerap bertambah ataupun berkurang sebanyak 20-30 kasus setiap hari.

Namun, sejak 21 November--tiga pekan selepas libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW--angka kasus positif aktif harian tidak lagi fluktuatif. Melainkan konstan mengalami peningkatan.

Pada 21 November, kasus positif aktif di Kota Bandung berjumlah 339 kasus. Jumlahnya terus meningkat setiap harinya hingga 25 November; yakni 370 kasus, 398 kasus, 484 kasus, dan 623 kasus.

Lonjakan terjadi pada 24 November, dimana hari itu kenaikan kasus positif aktif mencapai 86 kasus dalam sehari. Pada 25 November, rekor kenaikan kasus positif aktif kembali terjadi, dengan penambahan 139 kasus dalam sehari.

Di hari yang sama, pengajuan izin relaksasi di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dihentikan sementara. Sebelumnya, para pemilik usaha maupun pelaku jasa pariwisata dapat mengajukan izin tertulis untuk membuka kembali operasional usaha mereka kepada Disbudpar. Izin dikeluarkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung setelah meninjau kelayakan protokol kesehatan di tempat yang bersangkutan.

"Izin operasional di masa AKB di-hold dulu sejak 25 November, sesuai Inwal (Instruksi Wali Kota) nomor 6 dan 7. Jadi yang beroperasi adalah yang pertama kali mengajukan (relaksasi) di masa AKB. Setelah 25 November belum boleh mengajukan lagi," ungkap Analis Objek Wisata Disbudpar Kota Bandung Mila Mardotillah saat dihubungi, Senin (18/1/2021).

Hingga 25 November, tercatat ada 197 tempat hiburan dan sarana olahraga yang telah direlaksasi. Angka tersebut mencakup 88 karaoke, 23 bar, 2 kelab malam, 15 bioskop, 7 tempat bilyar, 1 drive in cinema, 14 pusat kebugaran (gym), 4 taman tematik, serta 43 sarana kolam renang. Selain itu, terdapat 306 hotel yang juga telah beroperasi.

Terperosok zona merah

Setelah lonjakan kasus tersebut, pada 1 Desember Kota Bandung diumumkan masuk ke dalam zona risiko tinggi penyebaran Covid-19 alias zona merah. Pemkot Bandung mengambil kebijakan untuk membatasi mobilitas warga lewat aturan AKB yang diperketat. Sebagian menyebut kebijakan ini sebagai PSBB proporsional.

Selama tiga pekan setelahnya, status zona merah masih disandang Kota Bandung. Selama itu pula kapasitas operasional berbagai sektor bisnis dan wisata dibatasi menjadi hanya 30% dari sebelumnya 50%. Sejumlah ruas jalan di ring 1 disekat sejak pukul 18.00 hingga pukul 06.00, termasuk ruas Jalan Dipatiukur yang kerap mengundang kerumunan akibat maraknya PKL yang berjualan sepanjang jalan.

Kendati demikian, Oded menyebut kenaikan kasus positif masih terus terjadi. Selama 14 hari sejak AKB yang diperketat berlaku, ada penambahan kasus positif sebanyak 1.024 kasus.

Dia juga memaparkan bahwa libur panjang di akhir Oktober hingga awal November tersebut berdampak signifikan pada peningkatan kasus positif hingga awal Desember. Pada 30 November hingga 6 Desember, kenaikan kasus positif Covid-19 tercatat mencapai 624 kasus.

"Temuan kasus pada minggu ke-49 (30 November-6 Desember) merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah penyebaran Covid-19 di Kota Bandung," ungkap Oded dalam konferensi pers di Balai Kota Bandung, Jumat (18/12/2020).

Dalam periode ini, tren kematian kasus Covid-19 juga menunjukan angka terbanyak, yakni mencapai 14 kasus. Oded memaparkan, meskipun angka kematian menurun sebesar 2,96% dibanding periode sebelumnya, namun jumlah pasien yang meninggal dunia masih terus bertambah. Di masa ini, total terdapat 145 warga Kota Bandung yang meninggal dunia akibat Covid-19.

Tren pelanggaran protokol kesehatan meningkat selepas relaksasi

Relaksasi berbagai pusat kegiatan warga ternyata juga diiringi oleh maraknya pelanggaran protokol  kesehatan, baik di tingkat perorangan maupun badan usaha. Data yang dihimpun Satpol PP Kota Bandung menunjukan adanya kecenderungan peningkatan pelanggaran protokol kesehatan pada saat pusat aktivitas publik semakin banyak dapat diakses.

Peningkatan pelanggaran terutama terjadi pada saat libur panjang berlangsung. Sekretaris Satpol PP Kota Bandung Agus Priono mengatakan, fenomena peningkatan jumlah pelanggar protokol kesehatan tersebut terjadi pada libur panjang mulai dari cuti bersama 17 Agustus hingga pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW di penghujung Oktober.

"Setiap libur panjang itu tren (pelanggaran protokol kesehatan) meningkat. Kota Bandung itu kan tempat wisata yang banyak didatangi warga luar kota termasuk dari kabupaten (Bandung), seperti magnet," ungkapnya saat ditemui, Rabu (13/1/2021).

Bentuk pelanggaran individu yang paling jamak ditemui, dia mengatakan, adalah soal pemakaian masker. Sementara pelanggaran badan usaha banyak dijumpai pada restoran dan kafe yang tidak mematuhi batas maksimal kapasitas pengunjung serta jam operasional yang melebihi ketentuan.

Sejak 3 Juli 2020, Pemkot Bandung memberlakukan sanksi mulai dari sanksi sosial maupun denda bagi para pelanggar protokol kesehatan. Hal tersebut diatur dalam Perwal No.37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Hingga akhir 2020, jumlah dana yang telah terkumpul dari denda pelanggaran ketentuan AKB tersebut mencapai Rp170 juta. Besaran denda tersebut merupakan gabungan dari denda perseorangan maupun badan usaha.

Di masa PSBB jilid pertama hingga kelima, jumlah pelanggar mengalami tren penurunan, meskipun angkanya cukup tinggi di awal PSBB karena disebut sebagai masa perkenalan aturan. Namun, jumlah pelanggar cenderung meningkat saat Kota Bandung memasuki masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Jumlah pelanggaran kemudian turun saat Kota Bandung memasuki masa AKB yang diperketat akibat zona merah.

Kasus tak terkendali, tetap direlaksasi

Salah satu hal yang menjadi tolak ukur terkontrolnya penyebaran kasus Covid-19 di suatu daerah adalah angka persen positif atau positivity rate. Angkanya didapat dari jumlah sampel positif dari sebuah pengetesan, dibagi jumlah tes yang dilakukan, dan dikali 100.

Bila merujuk pada pengertian yang dipaparkan John Hopkins Bloomberg School of Public Health melalui laman web-nya, angka positivity rate menjadi rujukan untuk mengetahui seberapa tinggi level transmisi lokal kasus Covid-19 di suatu daerah. Juga dapat dijadikan tolak ukur, apakah daerah tersebut sudah melalukan pengetesan Covid-19 yang memadai atau belum.

"Persentase-nya akan tinggi apabila jumlah kasus positif dari sebuah pengetesan terlalu tinggi, atau bila total jumlah pengetesan yang dilakukan masih terlalu rendah," tulis keterangan kampus Johns Hopkins dalam laman web jhsph.edu.

Persentase yang tinggi, tulis keterangan tersebut, mengindikasikan bahwa ada transmisi penularan yang tinggi di daerah yang bersangkutan dan atau masih banyak orang dalam lingkungan tersebut yang belum terjamah tes Covid-19.

WHO menentukan batas maksimal positivity rate adalah 5%. Bila melampaui angka tersebut, kasus Covid-19 di suatu daerah tidak bisa disebut terkendali.

Pada Mei 2020, WHO meminta sebuah daerah untuk menjaga positivity rate mereka berada di bawah 5% setidaknya selama dua minggu berturut-turut sebelum pemerintah melakukan relaksasi kegiatan warga.

"Persentase yang tinggi menunjukan bahwa pengetesan yang lebih banyak harus dilakukan, dan hal tersebut menunjukan bahwa bukan saat yang tepat untuk daerah yang bersangkutan melakukan relaksasi," tulis keterangan tersebut.

Kenyataannya, Kota Bandung masih tetap melakukan relaksasi bahkan ketika positivity rate berada di atas 5%. Lonjakan positivity rate terjadi selepas libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW berlangsung.

Pada 27 Agustus-17 September 2020, Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung melakukan pengetesan pada 3.250 orang. Dari jumlah tersebut, 328 orang di antaranya dinyatakan positif.

Hingga 17 September, Dinas Kesehatan Kota Bandung masih menyatakan positivity rate Kota Bandung berada di bawah kendali, yakni 4,20%. Di pekan tersebut, data Pusicov juga menunjukan masih ada sejumlah kecamatan di Kota Bandung yang belum memiliki satupun kasus Covid-19.

Namun, angka meningkat pada 11 November. Di hari itu, Satgas Covid-19 Kota Bandung mengumumkan positivity rate kota Bandung menembus angka 7,02%.

Meski demikian, tidak ada kebijakan pembatasan mobilitas yang diambil. Pelaku usaha masih dapat mengajukan izin pembukaan operasional melalui Disbudpar Kota Bandung seperti pekan-pekan sebelumnya.

Hanya berselang dua pekan, angka positivity rate Kota Bandung meningkat hingga tiga kali lipat. Pada 25 November, diketahui angka tersebut telah menembus 21,53%. Hampir lima kali lipat lebih tinggi dari batas maksimal yang ditentukan WHO.

"Kita mencermati positivity rate Covid-19 di Kota Bandung sudah 21,53%. Artinya ada percepatan (sebaran kasus positif)," ungkap Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Rabu (26/11/2020).

Meskipun angka reproduksi kasus Covid-19 pada pekan itu masih di bawah 1, yakni 0,81, Ema mengatakan hal tersebut tidak bisa dianggap remeh. Melejitnya angka positivity rate menunjukan tingginya transmisi lokal kasus Covid-19 di tengah masyarakat Kota Bandung.

"Angka reproduksi masih di bawah 1, tapi positivity rate seperti ini berarti transmisinya (tinggi). Ada percepatan transmisi karena yang kontak erat (dengan pasien positif Covid-19) semakin banyak," ungkap Ema.

Pada 25 November, barulah pemkot memutuskan untuk menutup sementara pengajuan izin relaksasi sektor bisnis. Pada 1 Desember, Kota Bandung diumumkan masuk ke dalam zona merah.

Dalam konferensi pers pada 3 Desember, Oded mengakui peningkatan kasus positif Covid-19 di Kota Bandung di antaranya disebabkan oleh relaksasi aktivitas sosial dan ekonomi. Hal ini juga disebut berdampak pada peningkatan kemunculan klaster perkantoran yang berujung pada penularan Covid-19 di lingkungan keluarga.

"Kenaikan kasus disebabkan dari libur panjang yang menyebabkan banyak orang masuk dan keluar Kota Bandung, adanya peningkatan testing dan tracing, mulai dibukanya aktivitas sosial dan ekonomi sehingga interaksi dan pergerakan orang tinggi," ungkap Oded.

Relaksasi pembatasan sosial dan kenaikan kasus Covid-19 di Kota Bandung saling susul. (Nur Khansa)

Dari sanalah kemudian pembatasan mobilitas kembali dilakukan dengan mengurangi kapasitas operasional berbagai sektor bisnis, wisata maupun tempat ibadah menjadi 30% dari sebelumnya 50%. Sejumlah ruas jalan di ring 1 disekat sejak pukul 18.00 hingga pukul 06.00.

Meskipun, angka kasus positif masih terus mengalami kenaikan di pekan-pekan berikutnya.

Kejar-kejaran pengetesan di tengah keterbatasan

Kebijakan relaksasi pusat aktivitas ekonomi dan wisata, ditambah dengan meningkatnya tren pelanggaran protokol kesehatan jadi elemen penting dalam lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bandung. Namun, di samping hal tersebut, identifikasi kasus lewat 3T alias testing, tracing dan treatment juga merupakan unsur krusial dalam menentukan terkendali atau tidaknya kasus Covid-19.

Ahli Epidemiologi Universitas Padjajaran Panji Fortuna Hadisoemarto mengatakan, tingginya positivity rate dapat menggambarkan tiga kemungkinan kondisi. Pertama, jumlah warga yang terinfeksi Covid-19 di daerah yang bersangkutan masih sangat banyak. Kedua, jumlah pengetesan yang dilakukan terlalu sedikit.

"Kondisi ketiga adalah gabungan keduanya. Sudahlah jumlah kasus terus meningkat tinggi, jumlah tes yang dilakukan terlalu sedikit," ungkapnya ketika dihubungi, Senin (18/1/2021).

Data Dinkes Kota Bandung menunjukan, sejak pertengahan Mei 2020 hingga akhir Januari 2021, terdapat 60.464 sampel pengetesan PCR yang dilakukan di laboratorium biosafety level 2 (BSL-2) Kota Bandung. Angka tersebut belum termasuk pengetesan mandiri yang dilakukan di klinik-klinik swasta.

Jumlah tersebut sebenarnya telah melampaui standar awal WHO dalam pengetesan, yakni minimal 1% dari total populasi. Meski demikian, besaran 1% tersebut bukanlah jaminan. Pasalnya, seiring dengan  meningkatnya kasus, pengetesan harus terus ditingkatkan.

"Saya rasa indikator WHO itu indikator minimum. Paling tidak harus mengetes dalam jumlah segitu (1%), tapi kecukupannya tidak boleh hanya dilihat dari indikator itu saja," ungkap Panji.

WHO saat ini pun kembali mengeluarkan standar pengetesan yang harus dikejar suatu daerah untuk mengendalikan kasus, yakni 1 orang per 1.000 penduduk per-minggu. Untuk Kota Bandung, jumlah tersebut setara dengan kurang lebih 2.500 pengetesan Covid-19 setiap minggunya.

Saat ini, pengetesan di Kota Bandung masih fluktuatif. Setiap minggunya, ada kalanya pengetesan mencapai 2.500 sampel, ada kalanya tidak.

Data Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Bandung menyatakan jumlah pengetesan berada di kisaran 200-400 sampel per-hari. Namun, pengetesan lebih sering berada di kisaran 350 sampel per-hari.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Bandung Yorisa Sativa menyebutkan, bila laboratorium BSL-2 bekerja dalam kapasitas maksimal, setiap minggunya mampu mengetes hingga 3.500 sampel.

Laboratorium Biosafety Level (BSL-2) di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung. (Dok Humas Pemkot Bandung)

"Itu kemampuan lab-nya, dia bisa periksa sehari 500 sampel. Tapi kenyataannya ya turun naik. (Dalam sehari) bisa mengetes 300 sampel, kadang 200 sampel, tergantung tracing yang dilakukan oleh kita," ungkapnya ketika dihubungi, Jumat (22/1/2021).

Dia mengatakan, jumlah pengetesan harian sangat bergantung dari jumlah sampel yang masuk, yang berarti juga bergantung dari hasil penelusuran kontak erat (contact tracing) yang dilakukan. Kota Bandung memiliki total 80 puskesmas yang bertugas melakukan kerja surveilans menelusuri kontak erat dari setiap satu kasus Covid-19 yang ditemukan.

Rata-rata, Yori menyebutkan, dari satu kasus positif Covid-19, penelusuran kontak bisa merambah pada 5 hingga 10 orang di sekitarnya. Sementara, standar minimal yang ditentukan WHO untuk penelusuran kontak erat adalah 1:30, alias 30 orang per satu kasus positif.

"Dengan jumlah segitu saja (5-10 kontak erat) jumlahnya cukup banyak yang menjadi suspek atau terkonfirmasi positif dari hasil tracing. Sampel semakin banyak karena ya makin banyak yang kita periksa," ungkapnya.

Dia pun menyebutkan bahwa pengetesan sampel di laboratorium BSL-2 dapat meningkat dibanding hari-hari biasanya bila terdapat momen yang memicu mobilitas massa. Misalnya pada saat libur panjang di akhir Oktober maupun libur Natal dan Tahun Baru.

"Banyaknya pengetesan juga tergantung momen. Contohnya grafik tinggi pasti setelah liburan panjang. Itu jelas sekali, 1-2 minggu pascalibur tersebut grafik (kasus positif dan pengetesan) meningkat akibat perputaran orang yang cukup tinggi hasil pelonggaran yang berlebihan," paparnya.

Yori mengatakan, beban laboratorium yang diresmikan pada Juni 2020 tersebut bisa dibilang cukup berat. Pasalnya, hanya Kota Bandung yang memiliki laboratorium daerah tingkat kabupaten/kota di Bandung Raya. Sehingga, BSL-2 Kota Bandung saat ini menjadi laboratorium penyangga pemeriksaan sampel Covid-19 se-Bandung Raya.

Hal tersebut belum ditambah dengan keterbatasan reagen yang--meskipun disebut tidak pernah kehabisan--namun jumlahnya selalu 'ngepas'. Bila stok menipis, pihaknya langsung mengajukan permintaan reagen yang bisa dicari secara swadaya ataupun meminta bantuan Pemprov Jabar maupun pemerintah pusat.

"Selain itu yang jadi kendala adalah ruangan lab yang kecil dan tidak bisa diperluas lagi. Karena jumlah sampel makin banyak, SDM bertambah, maka ruangan semakin sempit. Lab BSL-2 yang di RSKIA (Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak) ini menempel dengan lab kesehatan reguler," ungkapnya.

Jumlah reagen yang selalu 'ngepas' tersebut pun pada akhirnya membuat pengetesan PCR Covid-19 secara masif di luar penelusuran kontak menjadi hal yang sulit dilakukan. Pengetesan masif berbasis PCR di luar penelusuran kontak positif hanya beberapa kali dilakukan. Yakni pada 2.600 tenaga medis mulai Juni 2020, pada 400 petugas kepolisian dan warga dibantu oleh CSR salah satu bank, serta pemeriksaan ratusan ASN pada Agustus 2020.

"Kalau untuk tes random sampling seperti itu paling pakai swab antigen, bukan PCR. Terakhir kemarin kami lakukan tes random di tempat-tempat wisata pakai swab antigen, dan hasilnya memang ada yang positif," ungkapnya.

"Tapi kalau dijadwalkan sengaja (untuk tes PCR), belum ada. Kami masih melihat dari momen-momen tertentu, karena keterbatasan reagen," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Dia mengatakan, pihaknya masih kesulitan untuk melakukan pengetesan PCR massal di luar penelusuran kontak erat. Kapasitas lab dan keterbatasan reagen menjadi persoalan.

"Ini kan keterbatasan alat juga, memang (pengetesan PCR) harus prioritas. Kita sedang menuntaskan tes pada tenaga kesehatan karena mereka banyak berinteraksi dengan yang terinfeksi, mereka resiko tinggi," ungkapnya di Balai Kota Bandung, Rabu (2/12/2020).

Selama ini, ia mengatakan, pengetesan PCR di Kota Bandung baru diperuntukkan bagi para kelompok yang dianggap rawan dan masyarakat yang terjaring penelusuran kontak. Tes PCR baru akan diberikan pada warga yang memiliki hasil rapid test reaktif (pada saat wawancara ini berlangsung, swab antigen belum diwajibkan).

"Jadi memang harus rapid test dulu, kalau harus langsung PCR kita juga tidak sanggup. (Kendalanya) kapasitas lab juga. Kalau (sampel tes) semakin menumpuk dan kapasitas lab tetap, akan semakin lama hasilnya keluar. Misalnya kapasitas 200 sampel sehari, tapi sampel yang diambil 1.000 atau 2.000 sehari, maka akan semakin lama (hasilnya keluar)," jelasnya.

Wujud Gunung Es

Pengetesan Covid-19 yang masih menyasar kelompok tertentu pada akhirnya akan menyulitkan suatu daerah untuk melihat angka kasus Covid-19 yang sebenarnya terjadi. Hasil survey kolaborasi yang dilakukan tim epidemiologis Inggris yang diunggah dalam platform Exemplars in Global Health menunjukan bahwa negara dengan rasio pengetesan yang tinggi akan memiliki pemahaman lebih akurat mengenai seberapa besar penularan Covid-19 terjadi di lingkungan mereka, selain dari jumlah kasus terkonfirmasi positif.

Survey juga menunjukan sebagian negara memilki strategi pengetesan yang memprioritaskan kelompok rentan seperti pekerja kesehatan atau lokasi yang rentan seperti panti jompo. Strategi pengetesan yang berfokus pada kelompok resiko tinggi alih-alih sebanyak-banyaknya warga akan berdampak pada jumlah pengetesan yang lebih rendah.

"Artinya, negara tersebut lebih sulit memahami besaran kasus Covid-19 yang sesungguhnya di wilayah mereka," tulis keterangan dalam hasil survey mereka.

Situasi serupa juga terjadi di Kota Bandung. Saat ini pengetesan masih diprioritaskan pada mereka yang memiliki hasil positif dari swab antigen ataupun berdasarkan penelusuran kontak erat.

"Untuk mengetahui gambaran kasus sebenarnya, kita harus lihat siapa saja yang dites. Kalau berdasarkan pedoman yang berlaku sekarang, yang dites kan yang memenuhi kriteria suspek, mereka yang bergejala. Artinya yang dites hanya mereka yang kemugkinan positifnya memang cukup besar," ungkap Panji.

Sedangkan, dia mengatakan, warga yang tidak bergejala tidak menjadi prioritas pengetesan. Padahal jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 didominasi oleh orang tanpa gejala (OTG) atau gejala yang sangat ringan. Sehingga, para OTG di Kota Bandung keberadaannya tidak terdeteksi dengan baik.

"Kalau proporsional, semakin banyak yang bergejala dan positif Covid-19, berarti yang tidak bergejala dan positif Covid-19 juga semakin banyak. Tinggal dilihat berapa persen OTG di Kota Bandung, dapat tergambar berapa kali lipat ada warga yang tidak bergejala tetapi bisa menularkan virus," ungkapnya.

"Jadi testing kita miss, tidak bisa mendeteksi mereka yang tidak bergejala dan bergejala ringan, sementara mereka juga merupakan sumber penularan," lanjutnya.

Masalah Tracing, Testing dan Treatment (3T) di Kota Bandung (Ayobandung.com/Attia Dwi Pinasti)

Dalam 3T, setelah tracing dan testing, treatment juga merupakan hal krusial. Para suspek maupun warga yang terkonfirmasi positif harus diisolasi untuk memastikan transmisi tidak terus terjadi. Namun, hal ini pun tidak bebas dari masalah di Kota Bandung.

Hingga 22 Januari 2021, Oded menyebutkan tempat isolasi bagi para OTG di Kota Bandung sudah terisi sebanyak 94,3%. Sementara tempat tidur bagi pasien Covid-19 bergejala di rumah sakit-rumah sakit rujukan Covid-19 telah terisi sebanyak 78,89%.

Kapasitas tempat isolasi OTG maupun ruang isolasi rumah sakit di Kota Badung saat ini terus berupaya ditambah. Okupansi rumah sakit di 78,89% sudah mengalami perbaikan sejak pertengahan Desember yang sempat menyentuh angka 90,73%.  Namun, bila kenaikan kasus positif tidak segera dikontrol, maka penambahan kapasitas tersebut akan terus berkejaran.

Pasalnya, penambahan kapasitas rumah sakit dan tempat isolasi tidak hanya memerlukan tempat tidur. Melainkan juga penambahan SDM tenaga kesehatan, obat-obatan, dan keperluan lainnya. Sehingga, Panji mengatakan, kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas perawatan bagi pasien Covid-19 akan sangat terbatas bila dibandingkan dengan peningkatan jumlah kasus yang tidak terkendali.

"Karena peningkatan jumlah kasus kan mengikuti angka reproduksi ya. Dari satu kasus baru itu bisa menularkan ke lebih dari satu orang. Kalau pertambahan kasusnya menuju eksponensial, sedangkan pertambahan kapasitas rumah sakit bertambah linear pun mungkin tidak, ya pasti cepat sekali terlampaui kapasitasnya," paparnya.

Untuk mengurangi beban rumah sakit dan tempat isolasi, selama ini isolasi mandiri di rumah masing-masing menjadi hal yang dimandatkan kepada para OTG ataupun warga kontak erat. Namun hal tersebut juga dapat menimbulkan masalah lain bila pengawasan tidak secara ketat dilakukan.

Misalnya sebagaimana yang terjadi pada seorang warga RW 1 Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru yang dinyatakan positif Covid-19 pada pertengahan Mei 2020. Pria berusia lanjut tersebut dilaporkan masih sempat mengunjungi pasar kaget di area sekitaran rumahnya pada Minggu (17/5/2020). Dia tinggal bersama 14 orang lainnya dalam satu rumah.

"Yang setuju untuk melakukan tes (rapid) hanya 11 orang, sisanya enggak mau karena merasa sehat dan kurang kooperatif juga. Sekarang warga yang positif ini sudah diisolasi mandiri di rumahnya, dijaga oleh anaknya," ungkap Camat Ujungberung Didin Dikaryuana, Senin (18/5/2020).

Apa yang Seharusnya Dilakukan?

Panji menyebutkan, dalam sebuah pandemi idealnya pembatasan mobilitas warga dilakukan hingga kasus ditemukan seluruhnya. Sehingga seluruh sumber penularan dapat dikontrol agar tidak menulari lagi.

"Kalau lihat ke belakang kita bisa nilai bahwa relaksasi itu diikuti dengan peningkatan kasus. Idealnya PSBB dilakukan hingga kasus terdeteksi habis. Tapi sekarang sudah seperti ini, ya mau bagaimana lagi," ungkapnya.

Dia menganalogikan PSBB seperti 'memisahkan pohon yang belum terbakar dalam sebuah kebakaran hutan'.  Pohon-pohon yang masih utuh diisolasi dari api sehingga kebakaran tidak meluas.

"Isolasi itu dilakukan sampai seluruh titik apinya padam. Kenyataannya api belum padam tapi sudah didekatkan lagi ke pohon. Jadinya kebakaran menyebar sampai sekarang," paparnya.

Dia mengatakan, penemuan kasus diiringi isolasi dan pelacakan kontak erat adalah skema ideal yang selama ini dilakukan untuk mengetaskan berbagai wabah, tak hanya Covid-19. Bila pelacakan kontak erat tidak bisa dilakukan dengan cepat, maka warga harus dikarantina agar tidak saling menularkan.

"Tapi identifikasi kasus diikuti tracing memang perlu sumber daya yang besar, apalagi kalau kasusnya banyak. Di sinilah sebenarnya waktu untuk melakukan PSBB. Sehingga meskipun identifikasi kasus minim, penyebaran tidak terjadi karena warganya enggak kemana-mana. Ide PSBB kan seperti itu sebenarnya," ungkapnya.

Efektivitas PSBB hingga sense of urgency

Namun kenyataannya, mengisolasi warga di rumah dalam jangka waktu yang panjang menimbulkan polemik tersendiri. Dimensi masalah sosial dan ekonomi mau tidak mau menjadi hal yang ikut diperhitungkan pemerintah. Relaksasi dengan embel-embel penerapan protokol kesehatan akhrinya menjadi pilihan.

Tapi, dia mengatakan, bila kasus terus meningkat seperti saat ini, polemik tersebut akan terus menjadi lingkaran setan. Bila sumber daya untuk pengetesan terbatas, maka warga yang menjadi sumber penularan tidak bisa ditemukan dan tidak bisa diisolasi sehingga kasus terus bertambah.

Kasus yang bertambah akhirnya menguras sumber daya pengetesan yang terbatas, begitu seterusnya. Belum lagi fasilitas untuk merawat pasien Covid-19 yang terkofirmasi juga terbatas.

"Maka harus diputus. Kalau kasusnya sudah terlalu banyak, tidak terkejar, maka PSBB ini harus dijalankan dengan efektif. Jangan asal beri istilah saja. Kemudian selama PSBB sebisa mungkin sumber daya harus diadakan, kalau tidak, ya harus PSBB sampai kasusnya habis sehingga sumber daya bisa mengejar," ungkapnya.

Dia mengatakan, efektivitas PSBB dapat diukur lewat penambahan jumlah kasus baru. Namun, di Kota Bandung dalam dua pekan belakangan kasus terkonfirmasi masih terus meningkat.

"Outcome yang kita lihat sekarang masih pertambahan kasus. Grafik di Pusicov dalam dua minggu terakhir malah meningkat terus cukup tajam. Di setiap kecamatan pun hampir merata ada peningkatan. Dari sana saja kita bisa nilai intervensinya belum menghasilkan dampak yang diharapkan, yakni penurunan kasus," ungkapnya.

Panji menilai, terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan kasus tetap naik meksipun pembatasan sosial dilakukan seperti saat ini. Pertama, karena serangkaian aturan tersebut belum berhasil menahan pergerakan atau jumlah kontak sosial yang terjadi di Kota Bandung.

Kemungkinan kedua, terjadi transmisi di klaster kecil. Selain itu, ia juga menilai kebijakan penutupan ruas jalan dan pembatasan jam malam pun tidak akan berdampak langsung pada pengurangan kerumuman bila protokol kesehatan lainnya diabaikan.

"Orang bisa saja malah jadi menyesuaikan diri, misalnya datang di siang hari karena kalau malam kafe-nya tutup. Ya sama saja, orang-orang malah datang di waktu yang lebih sempit secara bersamaan, alhasil menumpuk di siang hari. Ini bisa terjadi kalau pengendalian jumlah pengunjung tidak disiplin ditegakkan," paparnya.

Dia juga menyebutkan kapasitas testing dan tracing harus dimaksimalkan. Efisiensi dari pemeriksaan harus terus dievaluasi, permasalah testing dan tracing yang masih mengemuka harus dipetakan agar kapasitas dapat terus disesuaikan.

Hal yang tak kalah penting adalah meningkatkan sense of urgency atau keterdesakan untuk menjaga diri dari Covid-19. Pasalnya, kasus yang dihadapi saat ini sebenarnya lebih parah dari awal kemunculannya di tahun lalu.

"Sebenarnya yang paling penting, kita semua harus punya sense of urgency. Saat ini kondisinya gawat, dan akan semakin gawat kalau kita tidak berhasil menghentikan penyebarannya dengan cepat. Pemerintah harus lebih tegas menegakkan aturan dan mengambil langkah yang sebenarnya sudah mereka ketahui. Masyarakat juga harus terus diingatkan bahwa pandemi ini masih ada, bahkan lebih berat dari satu tahun lalu," jelasnya.

Editor: Adi Ginanjar Maulana

terbaru

Wilayah Pemadaman Listrik Bandung 26 Februari 2021

Bandung Jumat, 26 Februari 2021 | 09:23 WIB

PLN Distribusi Jawa Barat dalam keterangan resminya mengatakan, pemadaman dilakukan dalam rangka menjaga dan meningkatka...

Bandung Raya - Bandung, Wilayah Pemadaman Listrik Bandung 26 Februari 2021, Pemadaman listrik Bandung,Info pemadaman listrik Bandung,Mati listrik Bandung,jadwal pemadaman listrik Bandung,PLN Bandung,Jadwal Pemadaman listrik PLN Bandung,pemadaman listrik Kota Bandung

Lokasi SIM Keliling Polrestabes Bandung 26 Februari 2021

Bandung Jumat, 26 Februari 2021 | 05:32 WIB

Mobil SIM keliling pertama ada di ITC Kebon Kalapa, Jalan Pungkur. Sedangkan mobil SIM keliling kedua berada di Lucky Sq...

Bandung Raya - Bandung, Lokasi SIM Keliling Polrestabes Bandung 26 Februari 2021, SIM Bandung,perpanjangan sim bandung,Syarat permohonan SIM Bandung,Cara Buat SIM Bandung,SIM Keliling Bandung,Jadwal SIM Keliling Bandung,SIM Online Polrestabes Bandung,SIM Online Keliling Bandung,Lokasi SIM online Bandung

Waktu Imsak-Salat Bandung dan Sekitarnya 26 Februari 2021

Bandung Jumat, 26 Februari 2021 | 04:01 WIB

Waktu Imsak-Salat Bandung dan Sekitarnya 26 Februari 2021

Bandung Raya - Bandung, Waktu Imsak-Salat Bandung dan Sekitarnya 26 Februari 2021, Jadwal Salat Bandung,Waktu salat Bandung,Salat Bandung,jadwal Salat Bandung hari ini,Waktu salat Bandung dan sekitarnya hari ini

Ridwan Kamil Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan Ekonomi Inklusif 

Bandung Kamis, 25 Februari 2021 | 21:30 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapat penghargaan sebagai "Tokoh Pemberdayaan Ekonomi Inklusif Melalui Teknologi Dig...

Bandung Raya - Bandung, Ridwan Kamil Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan Ekonomi Inklusif , Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,Tokoh Pemberdayaan Ekonomi Inklusif,Ridwan Kamil Raih Penghargaan

Aset Sudah di Tangan Pemkot, Sewa Kelola GBLA Segera Dilelang

Bandung Kamis, 25 Februari 2021 | 19:15 WIB

Pemerintah Kota Bandung angkat bicara soal opsi sewa kelola stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kepada pihak ketiga...

Bandung Raya - Bandung,  Aset Sudah di Tangan Pemkot, Sewa Kelola GBLA Segera Dilelang, Pemkot Bandung,Stadion GBLA,Lelang Sewa Kelola GBLA

Lansia Dominasi Kasus Kematian Covid-19 di Kota Bandung

Bandung Kamis, 25 Februari 2021 | 18:59 WIB

Lansia menjadi kelompok usia yang mendominasi kasus meninggal dunia akibat Covid-19 di Kota Bandung. Tingkat fatalitas k...

Bandung Raya - Bandung, Lansia Dominasi Kasus Kematian Covid-19 di Kota Bandung, Kematian Covid-19 Kota Bandung,Kasus Covid-19 Kota Bandung,Dinas Kesehatan Kota Bandung,Lansia Kota Bandung,Vaksinasi Lansia

Jelang Piala Menpora 2021, Pemkot Bandung Fokus Rawat Rumput Stadion G...

Bandung Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB

Jelang Piala Menpora 2021, Pemkot Bandung Fokus Rawat Rumput Stadion GBLA

Bandung Raya - Bandung, Jelang Piala Menpora 2021, Pemkot Bandung Fokus Rawat Rumput Stadion GBLA, Stadion GBLA,Pemkot Bandung,Piala Menpora 2021,PT Persib Bandung Bermartabat (PBB),Berita Olahraga Bandung,berita bandung hari ini

Ini Kriteria Lansia yang Tidak Bisa Divaksin Covid-19

Bandung Kamis, 25 Februari 2021 | 17:30 WIB

Ini Kriteria Lansia yang Tidak Bisa Divaksin Covid-19

Bandung Raya - Bandung, Ini Kriteria Lansia yang Tidak Bisa Divaksin Covid-19, vaksin lansia kota bandung,vaksin lansia,berita bandung hari ini

artikel terkait

dewanpers